Page 70 - Nanda Amalia - Hukum Perikatan

Ketentuan yang berkaitan dengan pemebasan utang ini dapat dilihat
dalam Pasal 1294 KUH Perdata yang menyatakan bahwa:
”Jika kreditor telah membebaskan salah satu debitor dari
perikatannya tanggung menanggung, dan satu atau beberapa debitor
lainnya jatuh dalam keadaan tidak mampu, maka bagian orang-orang
yang tak mampu ini harus dipikul bersama-sama oleh debitor-debitor
lainya dan debitor yang telah melunasi utangnya, menurut imbangan
bagian masing-masing”.

3. Musnahnya Barang yang Terutang.
Eksistensi ataupun keabsahan dari adanya suatu perjanjian adalah
digantungkan pada keberadaan dari objek yang diperjanjikan. Hal ini sejalan
dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata jo. 1333 KUH Perdata dalam hal
mana dapat disimpulkan bahwa setiap perjanjian baik berupa untuk
melakukan sesuatu, untuk memberikan sesuatu maupun untuk tidak
berbuat sesuatu adalah harus memiliki suatu kebendaan sebagai objek
perjanjiannya.

Kebendaan tersebut sebagai objek perikatan haruslah diketahui dan dapat
ditentukan jenisnya. Terhadap jumlahnya sendiri, apabila belum diketahui
secara pasti jumlahnya maka dapat ditentukan kemudian. Yang tidak kalah
penting adalah suatu perikatan yang mensyaratkan adanya kebendaan
dalam objeknya harus lah berupa benda yang dapat diperdagangkan,
dengan tetap mengindahkan ketentuan tidak melanggar perundang-
undangan, ketertiban umum maupun kesusilaan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka ketika benda yang menjadi
objek perikatannya musnah, tidak dapat diperdagangkan ataupun hilang,
maka hapuslah perikatannya, asalkan barang tersebut musnah, ataupun
hilang di luar salahnya debitor dan sebelum ia lalai menyerahkannya.

Pernyataan sebagaimana tersebut di atas dapat dilihat dalam ketentuan
Pasal 1444 KUH Perdata, yang berlaku pada perikatan untuk memberikan
atau menyerahkan sesuatu.

Sejalan dengan hal ini Pasal 1235 KUH Perdata menyatakan bahwa ”Dalam
tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termaktub
48