Page 69 - Nanda Amalia - Hukum Perikatan

b. Percampuran Utang.
Percampuran utang diatur dalam Pasal 1436 KUH Perdata, yang
menyatakan : ”Apabila kedudukan-kedudukan sebagai kreditor dan
debitor berkumpul pada satu orang, maka terjadilah demi hukum
suatu percampuran utang dengan mana piutang dihapuskan”.

Pada kondisi ini, percampuran utang adalah terjadi dalam hal ada nya
satu utang. Berbeda dengan perjumpaan utang yang terkait sekurang-
kurangnya dua utang yang saling bertimbal balik.
Konsekuensi dari terjadinya percampuran utang ini adalah dapat dilihat
pada ketentuan Pasal 1437 KUH Perdata, yang menyatakan:
”Percampuran utang yang terjadi pada diri debitor utama, berlaku
juga untuk keuntungan para penanggung utangnya.

Percampuran yang terjadi pada diri penanggung utang, tidak sekali-
kali mengakibatkan hapusnya utang pokok.
Percampuran yang terjadi pada diri salah satu debitor tanggung
menanggung, tidak berlaku untuk keuntungan para debitor tanggung
menanggung lain hingga melebihi bagiannya dalam utang yang ia
sendiri menjadi debitornya”.

Rumusan Pasal 1437 KUH Perdata sebagaimana tersebut di atas,
mempunyai korelasi dan konsekuensi logis dengan bunyi Pasal 1820
KUH Perdata yang mengatur tentang penanggungan utang.
Percampuran utang dapat terjadi dalam hal:
1. Perkawinan, yang dari dilangsungkannya perkawinan maka
percampuran utang secara terbatas dapat terjadi dengan
bersatunya harta bersama dari suami istri;
2. Merger (Penggabungan) dan konsolidasi (Peleburan).

c. Pembebasan Utang.
Pembebasan utang dimaknai sebagai suatu perbuatan yang dilakukan
oleh kreditor yang membebaskan debitor dari kewajibannya untuk
memenuhi prestasi, atau utang berdasarkan pada perikatannya kepada
kreditor tersebut.
Terjadinya pembebasan utang akan menghapuskan perikatan yang
melahirkan utang yang sedianya harus dipenuhi atau dilaksanakan oleh
debitor tersebut.
47