Page 71 - Nanda Amalia - Hukum Perikatan
P. 71

kewajiban untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk
              merawatnya  sebagai  kepala  rumah  tangga  yang  baik,  sampai  saat
              penyerahan”.

              Dalam hal kebendaan yang musnah, hilang atau karena sesuatu hal tidak
              dapat  lagi  diperdagangkan  maka  hal  tersebut  memberikan  hak  atau
              tuntutan  ganti  rugi  kepada  debitor  terhadap  pihak  ketiga  mengenai
              kebendaan  tersebut.  Hal  ini  menunjukkan  pada  pentingnya  untuk
              menegakkan asas keadilan dan kepatutan.

              Pada  rumusan  Pasal  1444  KUH  Perdata  juga  diatur  bahwa  dalam  hal
              perikatan  bersumber  dari  undang-undang  sebagai  perbuatan  melawan
              hukum,  maka  musnahnya  kebendaan  yang  sedianya  harus  dikembalikan
              berdasarkan  pada  perikatan  yang  bersumber  dari  undang-undang  karena
              perbuatan  melawan  hukum  tersebut  tidak  menghapuskan  kewajiban
              debitor untuk mengganti harga dari kebendaan tersebut.

          4.   Kebatalan dan Pembatalan Perikatan serta Berlakunya Syarat Batal.
              Pada  bagian  ini,  pembahasan  adalah  berkaitan  dengan  berakhirnya
              perikatan yang disebabkan oleh kebatalan atau pembatalan. Pembahasan
              juga akan berkaitan dengan syarat sah subjektif dari suatu perjanjian.

              Untuk  mengulas  kaji  pada  pembahasan  ini,  bahwa  telah  diketahui  untuk
              dapat  sahnya  suatu  perjanjian  haruslah  memenuhi  ketentuan  Pasal  1320
              KUH Perdata yang mengatur tenatng syarat sah perjanjian. Syarat sah mana
              terbagi atas syarat sah subjektif dan syarat sah objektif.

              Dalam  hal  musnahnya  barang  sebagai  bentuk  hapusnya  perikatan,  maka
              pembicaraan  adalah  berkaitan  dengan  syarat  sah  objektif  dari  suatu
              perikatan. Ketentuan Pasal 1320 angka 1 dan 2 KUH  Perdata memberikan
              alasan  kepada  salah  satu  pihak  dalam  perjanjian  untuk  membatalkan
              perjanjian yang telah dibuat olehnya.

              Bahwa pembatalan atas suatu perjanjian dapat dimintakan dalam hal:
               a)  Tidak telah terjadi kesepakatan bebas dari para pihak yang membuat
                   perjanjian,  baik  karena  telah  terjadi  kekhilafan,  paksaan  atau
                   penipuan pada salah satu pihak dalam perjanjian pada saat perjanjian
                   itu  dibuat.  (lihat  lebih  lanjut  ketentuan  Pasal  1321  sampai  dengan
                                                                          49
   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76