Page 33 - New Final HS Mutahar
P. 33

20 | Husein Mutahar dalam Lintasan Sejarah: Riwayat Sang Pandu Sejati


                 Presiden Nomor 121 Tahun 1961 tersebut Panitia Pembentukan
                 Gerakan Pramuka menjadi Panitia Lima, yang terdiri dari: Sri Sultan
                 Hamengkubuwono IX, Prof. Dr. Priyono, dr. Abdul Azis Saleh, Achmadi,
                 dan Mulyadi Joyomartono.

                     Azis  Saleh kemudian menyiapkan  konsep Surat  Keputusan untuk
                 menggantinya. Rapat-rapat dilakukan secara maraton di kediamannya
                 di Jalan Borobudur. Setelah konsep itu selesai, segera dibawa ke Pejabat
                 Presiden, Ir. H. Djuanda, karena Presiden Sukarno tengah melakukan
                 lawatan ke luar negeri. Awalnya Djuanda tidak mau menandatangani surat
                 tersebut, namun setelah diberitahu maksudnya, ia kemudian bersedia
                 menghubungi Presiden Sukarno melalui telepon. Presiden mengizinkan
                 Pejabat  Presiden  menandatangani  Surat  Keputusan  Tentang  Gerakan
                 Pramuka tersebut, dan kemudian diumumkan dalam Berita Negara.

                     Priyono yang termasuk dalam rombongan muhibah bersama
                 Presiden Sukarno, tidak mengikuti kegiatan hingga selesai. Ia memilih
                 untuk pulang ke tanah air dan setibanya di Indonesia, ia memprotes Azis
                 Saleh, mengenai pendirian Gerakan Pramuka, namun Surat Keputusan
                 dengan No 238 Tahun 1961 tertanggal 20 Mei 1961 tentang Gerakan
                 Pramuka yang ditandatangani oleh Ir. H. Djuanda sebagai Pejabat
                 Sementara Presiden R.I telah diundangkan dalam Berita Negara.
                     Fenomena tersebut menunjukkan bagaimana upaya PKI untuk
                 “mendongkel”  dan menyelewengkan nilai Pancasila dalam kepanduan.
                 Bagi Azis Saleh yang sejak kecil telah berkecimpung di dunia kepanduan
                 melihat gelagat Priyono untuk “membelokkan” arah kepanduan di
                 Indonesia.  Melalui  MPR(S),  mereka  mencoba  memberikan  arahan
                 kepada Pemerintah dalam membina pemuda. Pada Ketetapan MPR(S)
                 No. II/1960 tentang Garis-garis Besar Pola Pembangunan Semesta
                 Berencana Tahap Pertama tahun 1961-1969, nampak bagaimana upaya
                 mereka untuk memasung Kepanduan, seperti tercantum dalam Lampiran
                 (C) ayat 8: Kepanduan supaya dibebaskan dari sisa-sisa Lord Baden
                 Powellisme.
                     Seperti halnya Azis Saleh, Mutahar juga menolak rencana mereka-
                 mereka  yang  dipengaruhi  oleh  paham  komunis. Kecintaannya pada
                 kepanduan telah tumbuh sejak lama. Ketika di jenjang SMA dia sudah
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38