Page 233 - Menabung_Ebook

Sehubungan dengan hal itu, kriteria penangguhan pajak bagi penabung
kecil perlu lebih disederhanakan dengan memberikan perlakuan yang sama
bagi semua jenis produk tabungan. Dengan itu tercipta ruang gerak yang
lebih besar bagi bank-bank untuk bersaing secara sehat. Untuk itu ditetapkan
hal-hal sebagai berikut.

1. Untuk lebih mendorong penabung kecil untuk menabung,
pendapatan bunga yang diperoleh dari tabungan kecil masih
ditangguhkan pengenaan pajaknya. Adapun kriteria tabungan kecil
yang masih ditangguhkan pengenaan pajak atas bunganya adalah
tabungan yang saldo tertingginya dalam satu bulan tidak melebihi Menabung Membangun Bangsa
Rp5 juta. Ketentuan ini berlaku untuk tiap-tiap penabung secara
individual.
2. Setoran lunas ONH tetap dibebaskan dari pajak karena setoran ONH
tersebut bukan tabungan dan manfaat yang diperoleh bukanlah
bunga.
3. Untuk menghindari peseorangan memecah tabungannya, pada saat
mulai menabung, nasabah diharuskan menandatangani pernyataan
bahwa keseluruhan simpanannya di bank tidak melebihi Rp5 juta.
4. Penabung yang memiliki tabungan dengan nilai nominal di atas
Rp5 juta, bank akan memotong langsung uang tabungan tersebut
sebesar 15% untuk pajak bunga. Akan tetapi, pemotongan pajak
tersebut dapat dikembalikan Ditjen Pajak. Caranya adalah dengan
mengisi SPT apabila pendapatan bunga tabungan setelah ditambah
dengan penghasilan lainnya masih berada di bawah pendapatan
tidak kena pajak.
Perubahan itu tertuang dalam Paraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1989
tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito
dan Tabungan serta Keputusan Menteri Keuangan No.1308/KMK.04/1989
tentang Batas Nilai Nominal Deposito Berjangka. Selain itu, juga Sertifikat
Deposito serta Saldo Tabungan Tertinggi yang Dikecualikan dari Pemotongan
Pajak Penghasilan yang keduanya dikeluarkan pada tanggal 1 Desember 1989.

Untuk melengkapi kebijakan tersebut, Surat Keputusan Direksi Bank 223
Indonesia No.22/63/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia No.22/133/
UPG tertanggal 1 Desember 1989 menyatakan bahwa ketentuan mengenai
penyelenggaraan tabungan ditetapkan oleh tiap-tiap bank. Sehubungan
dengan itu, Bank Indonesia tidak mengatur lagi ketentuan mengenai tabanas,
taska, dan tapelpram. Dengan demikian, bank penyelenggara tabanas dan
taska bebas untuk menetapkan sendiri nama tabungan, cara pelayanan, dan
kriteria tabungan, seperti suku bunga dan frekuensi pengambilan. Ketentuan