Page 198 - Perdana Menteri RI Final
P. 198
dilakukan oleh Halim juga diterapkan ketika ia kementerian pembangunan masyarakat yang sidang tidak memberikan kesempatan pada menjelaskan bahwa kebijakan ekonomi berupa
menentukan program kerja. 62 dijawab oleh pemerintah bahwa hal tersebut tidak peserta sidang untuk menjawab atau memberikan tindakan moneter sudah seharusnya dirahasiakan
mungkin untuk dilakukan. untuk mengatasi sanggahan terhadap pertanggungjawaban terlebih dahulu dari luar lingkaran pembuat
Selain adanya program utama kabinet yaitu untuk
defisit keuangan negara, pemerintah Republik PM Halim. Jeda waktu yang diberikan untuk kebijakan, jika tidak maka akan terjadi kekacauan
membentuk negara kesatuan, kabinet halim juga
berencana untuk melakukan penghematan dan sidang pada hari berikutnya tentu saja membuat dan banyak pihak yang akan mengambil
mempunyai program kerja lain, diantaranya
meningkatkan penghasilan. Disamping itu juga para anggota Badan Pekerja berfikir dua kali keuntungan. Dari pengalaman politik Halim
menyelenggarakan program politik buruh tani
pemerintah Republik akan meminta bantuan untuk menggulingkan Kabinet Halim yang sebelum menjabat sebagai perdana menteri itulah
yang berpedoman pada pasal 27 ayat 3 dan pasal
keuangan pada pemerintah RIS yang berperan sedang memperjuangkan negara kesatuan. Halim mampu menghadapi warna (partai politik)
33 UUD 1945; mendemokratisir kehidupan
sebagai pemerintah pusat. Halim menanggapi Dalam sidang berikutnya, Badan Pekerja justru dalam kabinetnya. Mempunyai posisi sebagai
politik dan pemerintahan (kebebasan berbicara,
usul perubahan kabinet atau reshuffle sebagai mengeluarkan mosi percaya pada Kabinet Halim perdana menteri, tidak lantas membuat Halim
menyampaikan pendapat dan penyelenggaraan
bentuk mosi tidak percaya pada pemerintah. 66 untuk melanjutkan program kerjanya. 67 merasa berkuasa. Untuk menjaga kesolidan
pemilu); melakukan rehabilitasi korban-
kabinetnya, Halim justru banyak melakukan
korban perjuangan; memajukan pembangunan Kabinet Halim mengalami permasalahan lain Kabinet Halim menghadapi permasalahan personal approach terhadap para anggota partai
budi dengan menjamin kebebasan beragama terkait program kerja menteri. Badan pekerja ekonomi yang diberlakukan oleh pemerintah termasuk para menteri dalam kabinetnya
sesuai UUD 1945 pasal 29; serta memperluas KNIP mengadakan sidang untuk menentukan pusat RIS tentang pemberlakuan Kebijakan dengan mendatangi secara langsung untuk
63
pendidikan dan pengajaran rakyat. mosi percaya/tidak percaya atas permasalahan Gunting Syarifuddin pada tanggal 19 Maret mendiskusikan permasalahan yang dihadapi.
tersebut. Program kerja yang dipermasalahkan pukul 08.00 malam. Tindakan moneter Dengan demikian, berbagai permasalahan
Dalam bidang pendidikan, Mangunsarkoro
oleh Badan Pekerja berasal dari menteri Pemerintah RIS melalui menteri keuangan kepartaian dan kabinet dapat diatasi. Dalam
mengadakan program perluasan pendidikan
perburuhan, dr. Ma’as atas program pembagian dengan ketentuan pengguntingan uang menjadi setiap perundingan penting, Halim seringkali
dengan mendirikan sekolah-sekolah baru
sepeda untuk para buruh. Pada dasarnya program dua bagian dan nilainya berlaku setengah melakukan lobbying terlebih dahulu sebelum
di wilayah Republik dan pengadaan tenaga
utama kabinet disusun oleh perdana menteri dari nilai asli uang kertas tersebut. Kebijakan melakukan pertemuan atau sidang. Jadi. ketika
guru. Kemudian kerjasama pendidikan antara
dan perincian program lainnya dibuat oleh sidang berlangsung pihaknya sudah mengetahui
pemerintah RI dan RIS dalam bidang pendidikan ini dilakukan untuk menekan inflasi yang
masing-masing menteri. Meskipun demikian, 68 goal tidaknya maksud tersebut. 71
tinggi dilakukan dengan kerjasama pendirian tinggi. sebagai tindak lanjutnya, pemerintah
Halim selaku perdana menteri kemudian mengeluarkan uang kertas baru berdasarkan UU
fakultas dan persamaan ijazah antara universitas
mempertanggung jawabkan dan mengakui DArurat No.12 tahun 1950. 69
64
di Republik dan RIS . Adanya demobilisasi PROPAGANDA REPUBLIK: SIMPATI
kelalaiannya atas program dari menteri tersebut
pelajar pejuang untuk kembali ke sekolah turut DAN PARTISIPASI MENUJU NEGARA
dihadapan para Badan Pekerja. Pada saat itu Banyak diantara masyarakat Republik yang
dikedepankan program perluasan pendidikan KESATUAN
pembelaan terhadap PM Halim hanya datang tidak menghendaki pengguntingan uang
yang dilakukan oleh menteri P & K. 65
dari Partai Sosialis Indonesia, anggota lainnya melakukan penukaran uang tersebut dengan Konstitusi RIS pada dasarnya mempunyai
70
Kabinet Halim menghadapi berbagai kritik dan hanya melontarkan kritik terkait kebijakan nilai yang lebih rendah. Selain itu, penolakan bentuk pemerintahan yang sama dengan yang
usulan untuk me-reshuffle kabinet. Usul reshuffle dalam memperjuangakan negara kesatuan, tindakan moneter Pemerintah RIS juga berasal ditetapkan oleh UUD 1945 yaitu bersifat
tekait dengan pemisahan antara kementerian usaha-usaha ekonomi, sosial yang berhubungan dari pihak Pemerintah RI. Tentangan keras republik. hanya saja republik yang dimaksud
sosial dan perburuhan yang semula ada dalam dengan perburuhan, dan keuangan negara. atas kebijakan tersebut berasal dari Menteri RIS adalah ‘Republik Fusi’ atau Republik
satu kementerian yang sama. pemecahan Logisnya, para anggota Badan Pekerja akan P & K, S. Mangunsarkoro yang menganggap Penggabungan dari beberapa negara. Sedangkan
kementerian tersebut dikatakan oleh pihak kehilangan banyak hal ketika kabinet PM Halim kebijakan tersebut telah melangkahi wewenang Republik berdasarkan UUD 1945 adalah
72
pemerintah tidak akan menambah biaya belanja harus berhenti dalam kondisi negara yang kritis. pemerintah RI karena tidak melilbatkan RI Republik dari Negara Kesatuan. Konstitusi
negara. selain itu juga terdapat kritik untuk Bagaimanapun juga RIS terbentuk dari sendi dalam memutuskan kebijakan tersebut. Namun, RIS ditetapkan pada 31 Januari 1950. Dalam
melakukan penghematan dalam lingkungan Republik Indonesia. Prawoto sebagai pimpinan Halim mempunyai pandangan yang berbeda, ia piagam penandatanganan terdapat 16 wakil
186 PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959 PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959 187
