Page 194 - Perdana Menteri RI Final

diplomasi, strategi gerilya yang dilakukan yang dikuasai tentara NICA menjadi daerah Suwandi namun perwakilan tersebut tidak untuk menunjuk formateur kabinet dan
angkatan bersenjata menunjukkan adanya yang tetap berpenghuni. Halim mencoba untuk mengubah pendirian Belanda yang sejak semula perdana menteri untuk Negara Bagian RI-

eksistensi dan kekuatan Indonesia sebagai menjaga aktivitas keseharian masyarakat dengan menghendaki pengiriman ‘gendarmarie’ atas Yogyakarta. Pejabat Presiden RI dipegang
negara (baru) yang memiliki daya. Ruslan Abdul menggunakan otoritasnya sebagai komisaris nama keamanan seluruh wilayah Indonesia. oleh Mr.Assaat yang disumpah pada 27
47
Gani, kedua strategi perjuangan tersebut saling dengan memberlakukan ORI sebagai alat Pada dasarnya, pengiriman gendarmarie justru Desember 1949 , mantan ketua BP-KNIP,
melengkapi, apabila perang gerilya adalah tulang pembayaran ketika Belanda memberlakukan semakin menegaskan bahwa Belanda tidak tidak dipermasalahkan. Semula Halim
punggungnya diplomasi, maka diplomasi adalah uang merah atau uang NICA. Tidak hanya mengakui RI sebagai negara berdaulat. Hingga menolak tawaran tersebut, namun Lukman
41
tamengnya perang gerilya. itu, Halim berusaha untuk menjaga nilai ORI pada 18 Desember Belanda tidak lagi memegang Hakim dan Mangunsarkoro memberikan
dengan mendatangkan beras dari Cikampek yang perjanjian Renville dengan melakukan Agresi penjelasan bahwa penunjukkannya sebagai
Sebagai golongan non-partai, Halim mempunyai
dapat ditukarkan dengan ORI yang dimiliki Militer II. 45 formateur dan perdana menteri belum tentu
strategi khusus untuk menghadapi anggota BP-
masyarakat. Satu hal, Harga beras akan lebih dapat diterima oleh Dewan Partai. Setelahnya,
KNIP yang berasal dari golongan partai. Halim 44 Aksi Polisionil Belanda II berujung pada Halim didatangi kembali oleh Natsir dan
mahal jika dibayar menggunakan uang NICA.
akan mengkonsultasikan sebuah ide atau usul penangkapan dan pengasingan Sukarno, Hatta, Prawoto Mangkusasmito (ketua BP-KNIP
kepada tokoh partai seperti Mangunsarkoro Pasca perjanjian Renville, Belanda menawarkan dan Sjahrir di Bangka. Untuk menjamin tetap pengganti Mr. Assaat) untuk mendesak
48
dan Lukman Hakim. Selanjutnya, usul atau nota kesepahaman dari Komisi Jenderal berlangsungnya pemerintahan maka dibentuklah Halim agar menerima tawaran tersebut.
inisiatif yang nantinya akan diajukan dalam (Belanda) yang menawarkan ‘joint gendarmerie’- Pemerintahan Darurat Republik Indonesia Ketika Halim masuk dalam KNIP dalam

rapat atau sidang dan usul yang disampaikan pembentukan pasukan gabungan Indonesia- (PDRI) di Sumatera Barat yang dipimpin oleh salah satu Komite Kerja, ia mewakili Partai
tersebut menjadi usul dari partai. Jika tidak Belanda pada Indonesia dan pembentukan Syafruddin Prawiranegara. Pada akhir Januari Sosialis Indonesia, tetapi ketika ia menjabat
disetujui, bukan lagi Halim secara personal yang Indonesia Serikat. Pada 4 Mei 1947, Halim 1949, Amerika Serikat menuntut Belanda sebagai Perdana Menteri, posisinya adalah
49
42
mendapatkan respon ketidak-sepakatan. bersama Mr. Ali Budiardjo, dan Mr Suwandhi agar segera melakukan penyerahan kedaulatan orang tanpa-partai. Bentuk penyendirian
diangkat sebagai delegasi ke istana Rijswik Indonesia sebelum tanggal 1 Juli 1950. Halim ini merupakan karakternya yang kuat
Pada 7 Juni 1947, Halim menjadi komisaris oleh Sukarno untuk bertemu dengan komisi
Apabila tidak dilakukan, maka Amerika akan yang mewarnai perjalanan hidupnya.
pemerintah Republik Indonesia untuk wilayah jenderal (Belanda). Nota tersebut dijawab pada 8
mengehentikan bantuan pemulihan pasca perang
Jakarta yang bertanggung jawab langsung pada Juni oleh pihak RI yang menolak ‘gendarmerie’ pada Belanda. Kemudian pada 27 Desember 1949 MENJADI PERDANA MENTERI:
menteri. Sebagai komisaris, Halim bertugas dan menyetujui kemungkinan pembentukan Belanda secara resmi menyerahkan kedaulatan MENEGUHKAN KABINET RI
untuk mengkoordinir departemen yang ada Negara Indonesia Serikat. Pada 19 Juni, Sjahrir pada Indonesia. Selanjutnya, Indonsia berdiri
di Jakarta, seperti Departemen Kemakmuran, menyampaikan sebuah pidato telah mengakui
sebagai negara Federal. 46 Kecaman Sultan dan rakyat Yogyakarta atas
Luar Negeri, Perhubungan, Penerangan, dan kedaulatan belanda atas Indonesia pada masa agresi militer kedua menjadikan strategi
43
sebagian dalam Negeri. Posisi Sekutu dan peralihan melalui radio. Pidato Sjahrir yang Setelah penyerahan kedaulatan pada dekolonisasi Belanda lumpuh. Tidak berhenti
Belanda di Jakarta cukup kuat, karena itu Halim bermaksud untuk memberikan konsesi pada Desember 1949, Halim berencana untuk disitu, ancaman penghentian bantuan
berusaha untuk mengimbangi strategi yang Belanda disamping adanya jawaban Nota dari menjalani kembali profesinya sebagai dokter Marshal dari Amerika Serikat juga menjadi

dilakukan oleh Belanda. Halim menentang utusan yang menemui komisi Jendral justru THT di RSUP Jakarta. Namun, Halim salah satu pertimbangan yang penting bagi
kebijakan bumi hangus ketika tentara Sekutu mendapatkan reaksi negatif dari kelompok tidak menyangka bahwa ia didatangi oleh Belanda untuk mengakhiri agresinya. Hingga
dan Belanda menduduki suatu wilayah karena kiri yang menolak pidato tersebut. Namun, Natsir (Masyumi) dan Mangunsarkoro (PNI) kemudian penyerahan kedaulatan terhadap
hal tersebut akan memudahkan pihak musuh pidato tersebut membuat kabinetnya tidak lagi dan ditawarkan untuk menjadi formateur Indonesia berlangsung melalui Konferensi
untuk menguasai wilayah yang kosong. Halim mendapatkan dukungan dan digantikan oleh kabinet. Dipilihnya Halim sebagai salah Meja Bundar (KMB) pada 27 Desember
50
mempunyai strategi untuk mengendalikan kabinet Amir Syarifudin. Halim mengatakan satu formateur menunjukkan sinyal adanya 1949. Pembentukan Republik Indoensia
mantan ibukota negara, sebagian besar wilayah bahwa pimpinan delegasi saat itu adalah Mr. ketidaksepakatan antara PNI dan Masyumi Serikat (RIS) adalah hasil dari Konferensi

182 PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959 PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959 183