Page 192 - Perdana Menteri RI Final
P. 192
Sementara itu, aktivitasnya yang intens PBB berlangsung di Rumah Sakit Bethesda. ‘SINGLE FIGHTER’: BERPOLITIK TANPA
di Yogyakarta menjadi salah satu faktor Dalam pertemuan itu, pihak PBB menyampaikan TUNGGANGAN
kedekatannya dengan Sri Sultan Hamengku keinginannya untuk mengembalikan Yogyakarta
Halim menyebut dirinya sebagai a loner atau
Buwono IX, terutama setelah Agresi Belanda II. pada Republik Indonesia dengan satu syarat
seorang penyendiri. Meskipun mempunyai
Tetapi hubungan personalnya dengan Sri Sultan bahwa Indonesia tidak akan jatuh di tangan
kedekatan dengan Sjahrir, Sjafruddin, Natsir,
dimulai dengan pertemuan mereka dalam Kereta komunis. Halim menerima tawaran dengan
Roem, Prawoto, Mangunsarkoro dan Lukman
Api dalam perjalanan ke Jakarta dari Yogyakarta. menawarkan Sri Sultan Hamengku Buwono IX
Ketika kereta berhenti dan Halim keluar untuk sebagai penjamin mengingat posisinya sebagai Hakim yang masing-masing bergabung dalam
partai politik, Halim menganggap dirinya
membeli minuman, Sri Sultan mengikutinya
penguasa tertinggi dan pelaksana pengembalian
sebagai seorang ‘pejuang tunggal.’ Sikapnya
dan mereka membeli es serut dari pedagang 37
Yogya pada Republik.
yang fleksibel dalam berpolitik mengindikasikan
kaki lima. Halim merasa terkesan akan sosok
raja yang merakyat. Hubungan mereka berdua Pada 4 Juli 1949 Halim bersama Leimena dan mudahnya Halim mendapat simpati dari Mr. Susanto Tirtoprodjo, mantan Menteri
Kehakiman Kabinet Hatta II yang kemudian
juga diperkuat karena hobi keduanya dalam hal Natsir diminta untuk menjemput pemerintahan berbagai golongan partai. Keikutsertaannya menjadi Perdana Menteri peralihan antara Kabinet
olah raga; Sri Sultan merupakan seorang kiper darurat Republik Indonesia (PDRI) yang dalam rapat partai-partai juga menggambarkan Hatta dan Abdul Halim
sepak bola ketika tinggal di Haarlem waktu dikepalai oleh Sjafruddin Prawiranegara. kedekatan Halim dengan beragam tokoh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
periode mahasiswanya. Pada tahun 1950an, PDRI tidak menerima keputusan perjanjian partai. Sebagian tokoh politik lain seperti, Mr.
hubungan Halim dan Sri Sultan berlanjut Roem-Royen pada bulan Mei 1949 karena Sartono dari PNI menganggap bahwa Halim
ketidak-setujuan atas nama pribadi atau partai
dalam bentuk pertemuan olah raga ataupun PDRI merasa yang berwenang untuk merupakan bagian dari klik Sjahrir dilihat
dalam menanggapi hasil perjanjian tersebut.
dalam kapasitas mereka sebagai pemangku mewakili Republik Indonesia, bukan para dari kedekatan pribadi mereka. Kedekatannya
Berbeda dengan golongan Masyumi dan PNI,
badan olah raga nasional. Halim menuturkan dengan Sjahrir dikarenakan gagasan-gagasan
pemimpin yang sedang ditahan di Bangka.
betapa dekatnya hubungannya dengan Sri Sultan Sjahrir yang dianggapnya sangat rasional begitu Halim termasuk golongan yang menyetujui
Untuk menghindari adanya konfrontasi antara
39
sehingga ia bisa mendatangi kamar tidur Sri memukaunya. Halim juga menyukai pribadi perjanjian tersebut dengan pertimbangan bahwa
PDRI dan pemerintahan di Jawa maka Hatta
35
Sultan untuk berbincang dengannya. Keduanya dari bung kecil, sebutan banyak kalangan yang langkah diplomasi bertujuan untuk mendapatkan
meminta bantuan Halim untuk mendampingi
memanfaatkan jasa kurir untuk bertukar dekat dengan Sjahrir, yang berperawakan pengakuan. Pengakuan kedaulatan merupakan
Leimena dan Natsir. Kedekatan Halim dengan
informasi tentang kondisi politik terkini. mungil tetapi memiliki keberanian yang besar salah satu tahapan awal sebuah fase perjuangan
Sjafruddin merupakan salah satu pertimbangan 40
Penangkapan para menteri termasuk Sukarno- dan memegang prinsip kepercayaannya dengan yang perlu dilalui.
Hatta untuk memintanya ke Sumatera Barat.
Hatta untuk dibawa ke luar Yogyakarta membuat teguh. Bagaimanapun, kedekatan pribadi kedua
Proses kembalinya PDRI pada Republik Dalam tahap ini, strategi politik paling utama
koordinasi antara Halim dan Sri Sultan semakin orang ini membuat banyak kalangan luar PSI
38
berjalan dengan lancar dan tanpa paksaan. pada perang pasca kemerdekaan adalah
sering dilakukan. Meskipun setelah Agresi II untuk mengira Halim sebagai anak buah dari
Peran aktif Halim dalam BP-KNIP, posisinya melakukan internasionalisasi perjuangan
Sultan dilarang untuk melakukan menerima Sjahrir. Posisi ini kadang menyulitkan posisinya,
yang ada di Yogyakarta ketika terjadi Agresi kemerdekaan. Pernyataan PBB dan banyak
tamu dari luar Kraton, tetapi keduanya seringkali khususnya karena anggapan ini cukup kuat di
I dan II, serta kedekatannya dengan tokoh negara yang mengutuk serangan Belanda
mengadakan pertemuan di dalam lingkungan kalangan orang-orang Masyumi.
politik berpengaruh seperti Hatta, Sjahrir, terhadap Indonesia menandakan keberhasilan
Kraton. 36
Sri Sultan maupun kelompok PDRI tanpa KNIP turut ambil suara berhubungan dengan diplomasi dan propaganda yang dilancarkan
Setelah Serangan Umum 1 Maret 1949, disadari menempatkannya di tengah sebagai hasil perundingan-perundingan, termasuk oleh Republik. Berbagai tahapan diplomasi
perwakilan PBB datang ke Indonesia untuk tokoh penghubung yang berkontribusi dalam Linggarjati yang diadakan pada akhir 1946. yang melibatkan perwakilan Indonesia untuk
menemui Halim yang pada saat itu berada di diplomasi personal yang banyak membantu Dalam sidang pleno KNIP di Malang tahun merundingkan kedaulatan menjadi pembuka
Yogyakarta. Pertemuan antara Halim dan utusan mengkondisikan keadaan yang genting saat itu. 1947, Halim banyak mendengarkan pernyataan jalan dalam mencapai kedaulatan penuh. Selain
180 PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959 PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959 181

