Page 191 - Perdana Menteri RI Final

oleh para pemuda menteng 31 dan ia tidak turut eksekutif tidak berubah dan tetap Kabinet Anggapan sekutu (Inggris dan Amerika jawatan-jawatannya. Keadaan ini membuat
23
serta dalam penandatanganan. Motif adanya Presidensiil, yang berubah adalah kedudukan Serikat) sebagai negara yang menganut paham Halim sering berkunjung ke pedalaman Jawa.
mosi pembentukan parlemen merupakan strategi KNP yang memiliki kekuasaan legislatif tidak demokrasi memberikan anggapan bahwa bentuk Pindahnya pemerintahan ke Yogyakarta diikuti
untuk membuktikan bahwa Indonesia merupakan lagi hanya sebagai pembantu presiden. kelahiran pemerintahan presidensiil disebut sebagai oleh pindahnya BP-KNIP ke pedalaman Jawa.
negara yang demokratis dan bukan negara fasis maklumat X juga menggeser pekerjaan KNP bentuk pemerintahan yang kurang demokratis. Halim juga bertugas sebagai dokter di Rumah
sebagaimana yang sering dituduhkan pada yang kemudian ditangani oleh badan pekerja. 27 Halim menegaskan bahwa anggapan ini justru Sakit Petronella, sekarang Bethesda, di ibukota
negara-negara bekas pendudukan Jepang. Hal dapat membahayakan Sukarno karena dia akan Republik itu. Halim, Wijono dan Susilowati
Badan Pekerja-KNIP (BP-KNIP) beranggotakan
ini didorong oleh kubu Sjahrir yang punya cita- dituduh sebagai ‘criminal war’ oleh pihak sekutu. ditugaskan untuk mencari tempat baru bagi
15 orang termasuk Halim. BP-KNIP pertama
cita mewujudkan Indonesia sebagai negara sosial Hal ini tentu akan menghambat dukungan dari BP KNIP hingga memutuskan pilihan pada
berlangsung pada periode 17 Oktober 1945
demokrasi. Pembentukkan sistem parlementer dunia Internasional—khususnya sekutu sebagai Purworejo. Dibandingkan dengan tempat lain
sampai dengan 3 Januari 1946. Pembentukan
membuka posisi Perdana Menteri sebagai pemenang perang sekaligus kelompok yang seperti Yogyakarta dan Solo, pemerintah daerah
BP-KNIP dimaksudkan untuk melaksanakan
pemimpin pemerintahan. Usul perubahan ini paling besar untuk menghapuskan sisa trauma Purworejo yang paling siap untuk menyediakan
juga merupakan salah satu strategi menghadapi tugas-tugas harian termasuk pembuatan fasisme pasca perang dunia II, alih-alih hanya tempat baru bagi BP KNIP untuk bekerja
32
perubahan keadaan seiring dengan masuknya peraturan dan perundangan yang harus dibuat mengandalkan kekuatan dalam negeri saja yang yaitu bekas Hotel van Laar yang kosong.
24
tentara sekutu ke Indonesia. Sidang tersebut secara singkat. Maklumat tersebut terdapat tidak akan cukup. 29 Setelah bertempat di Purworejo, anggota BP
peraturan pembentukan partai-partai politik.
menghasilkan Maklumat No. 10 yang ditanda- KNIP kemudian membentuk komisi-komisi.
Pengesahan Maklumat no. 10 mendapat Belanda menutupi upaya dekolonisasi yang
tangani oleh Wakil Presiden Hatta pada tanggal Komisi tersebut antara lain, Komisi Luar
16 Oktober 1945. Maklumat tersebut berisi pertentangan dari golongan tua seperti Ahmad diawali kedatangan pasukan sekutu dan Negeri, Komisi Pertahanan, dan Komisi Sospol.
keputusan posisi KNIP yang diserahi kekuasaan Soebardjo, Panji Suroso yang mengkhawatirkan NICA dengan berkedok menjaga ketertiban Halim merupakan salah satu anggota komisi
legislatif guna menetapkan Garis Besar Haluan timbulnya perpecahan karena banyaknya partai. dan keamanan. Namun yang terjadi justru Luar Negeri dan juga pernah dalam komisi
Negara dan pembentukan Badan Pekerja yang Padahal, pengesahan Maklumat no. 10 adalah sebaliknya, kedatangan pasukan tersebut hanya pertahanan. 33
30
bertanggung jawab pada KNIP. Maklumat no. fondasi awal yang mendasari pembentukan menimbulkan kekacauan di Ibukota Jakarta.
10 merupakan piagam penyerahan kekuasaan kabinet parlementer yang kemudian dibentuk Akibatnya, Pemindahan ibukota dari Jakarta ke Selama periode ini, Abdul Halim tetap

kepada KNP dan menjadi dasar pendirian Badan pada 14 November 1945 dengan Sjahrir sebagai Yogyakarta diputuskan melalui sidang kabinet mempertahankan kedekatannya dengan Sjahrir.
Ketika Sjahrir pergi ke Amerika Serikat untuk
Pekerja. Halim menjadi salah satu anggota badan perdana menterinya. Halim menyebutkan bahwa yang juga dihadiri oleh Halim. Pemindahan
memperjuangkan posisi Indonesia di PBB,
pekerja tersebut yang diketuai oleh Sjahrir. 25 penggagas konsepsi Maklumat no. 10 adalah tersebut bukan tanpa alasan, tetapi dilakukan
opium dari Jawatan Candu dibawa untuk
Sjahrir. Konsepsi tersebut dibicarakan Sjahrir demi keamanan presiden dan wakil presiden.
Pembentukan parlemen pertama Indonesia, membiayai perjalanan diplomatik Sjahrir. Pada
dihadapan Halim, Suwandi sebagai sekretaris, Sebagaimana yang dijelaskan oleh Halim,
oleh karenanya, tidak melalui pemilu akan saat ini, Amir Sjarifuddin baru saja naik menjadi
dan Sitompul sebagai stenograf. Gagasan yang Sjahrir mengatakan bahwa, “jika negara sampai
tetapi melalui maklumat no. 10. Hal tersebut Perdana Menteri menggantikan Sjahrir. Sjahrir
telah menjadi maklumat tersebut diajukan pada kehilangan presiden maka rakyat akan susah,
dikarenakan kondisi perang pasca kemerdekaan 28 mengajak Abdul Halim untuk pergi bersamanya
Wakil Presiden Hatta untuk disahkan. berbeda jika kehilangan perdana menteri yang
tidak memungkinkan untuk pelaksanaan untuk mengelabuhi otoritas dengan mengklaim
lebih mudah dicarikan penggantinya”. Presiden
26
pemilu. Baru pada tahun 1955, pemilihan Pertimbangan lain atas pengesahan Maklumat bahwa candu yang dibawa itu adalah untuk
berangkat beserta rombongan pada 3 Januari
pertama nasional berhasil diselenggarakan no. 10, BP-KNIP, pendirian partai dan alasan medis. Candu tersebut diberikan kepada
1946 dari Jakarta pada senja hari menuju
34
dengan pemerintahan berdasar pemilihan umum berujung pada perubahan bentuk pemerintahan 31 seorang kontak Republik. Peran-serta Abdul
Yogyakarta.
pertama dan terakhir sebelum periode Reformasi, dari Presidensil ke Parlementer adalah untuk Halim dalam perjuangan diplomasi Indonesia
dibawah Kabinet Ali Sastroamidjojo II. Dengan memberikan bukti pada dunia Internasional Pemindahan ibukota Republik Indonesia ke tampak dalam episode ini walaupun hanya secara
adanya maklumat no. 10, maka kekuasaan bahwa Indonesia adalah negara yang demokratis. Yogyakarta secara otomatis juga diikuti oleh tidak langsung.

178 PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959 PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959 179