Page 203 - Perdana Menteri RI Final

kunjungan wilayah ini merupakan sesuatu Berbagai wilayah tercatat meneguhkan untuk
88
89
yang lazim dilakukan oleh berbagai pemimpin menggabungkan diri, seperti Banten , Bogor
90
Republik dan hal ini dapat dianggap sebagai dan Cirebon yang menggunakan nama Republik
propaganda pemerintah untuk meyakinkan untuk menegaskan dukungannya. Tidak hanya
warga bahwa negara hadir di berbagai pelosok itu, masyarakat membentuk panitia-panitia pada
negeri. Kunjungan ini juga penting untuk menilai masing-masing negara bagian yang bertugas
pandangan elit lokal terhadap Republik serta untuk mempersiapkan rencana undang-undang
mengetahui permasalahan-permasalahan pada pembubaran negara federal dan penggabungan
wilayah-wilayah yang jauh dari ibukota tersebut. dalam wilayah republik seperti di Jawa Tengah,
91
94
Dengan demikian, propaganda yang dilakukan Jawa Timur , Padang , Pasundan dan lain-
92
93
Perdana Menteri Abdul Halim berjabat tangan tidak hanya akan memperkuat posisi RI baik lain. Wilayah lain seperti Mojokerto bahkan
dengan Acting Presiden Mr. Asaat untuk
itu pemberian dukungan-dukungan terhadap memutuskan untuk masuk dalam Republik
menyerahkan kembali mandatnya disaksikan oleh
Presiden Sukarno di Istana Presiden Gedung kebijakan, akan tetapi juga strategi menarik dengan mengabaikan pemerintahan Negara
Agung Yogyakarta tanggal 12 Agustus 1950
daerah lain agar memuluskan penggabungan Jawa Timur. Menyusul kemudian wilayah
95
97
96
Arsip Nasional Republik Indonesia negara-negara bagian menjadi satu republik. lain seperti Bangkalan, masyarakat Banjar .
Dukungan rakyat untuk kembali ke wilayah
PENGGABUNGAN Republik karena menentang upaya dekolonisasi
wilayah Republi Indonesia. Untuk itu, rakyat
Propaganda pembentukan negara kesatuan menggunakan semangat kesatuan yang tercermin
menjadi pemicu munculnya dukungan baik dalam direfleksikan dari proklamasi kemerdekaan.
bentuk pengambilan keputusan untuk kembali
pada Republik atau dalam bentuk organisasi Dukungan terhadap Republik bukan hanya
massa. Salah satunya yaitu adanya Gerakan berasal dari keputusan daerah untuk bergabung

persatuan yang merupakan bentuk perlawanan dalam Republik, akan tetapi juga dukungan di
terhadap bentuk pemerintahan federal. Gerakan dalam Parlemen RIS. Dalam parlemen tersebut
ini menuntut dihapuskannya sistem federal dan hanya terdapat satu fraksi Republik Indonesia,
menggantinya dengan sistem kesatuan. Tidak tetapi keanggotannya terdiri dari gabungan
heran, dalam kurun waktu 7 bulan pertama beberapa wakil dari negara-negara bagian.
gerakan ini semakin menguat. Dukungan dari Pernyataan penggabungan anggota dari negara
86
pasal 139 UUD RIS sejak 7 Maret 1950 yang bagian lain dalam fraksi Republik merupakan
mengesahkan peleburan negara-negara bagian salah satu bentuk lain dari dukungan terhadap
untuk bersatu dalam Republik Indonesia semakin Republik. 98
Para pejabat negara, antara lain dr. Halim, 87
memperlebar kesempatan ke arah penyatuan.
Wiwoho Poerbohadidjojo, dan Sarmidi
Perwakilan negara bagian yang menghendaki
Mangoensarkoro, menghadiri upacara penyerahan
pemerintahan Kabinet RI kepada Kabinet Negara Antusiasme masyarakat untuk mendorong penggabungan dengan Republik mengusulkan
Kesatuan di Istana Presiden Gedung Agung
wilayahnya agar masuk ke dalam bagian republik untuk menggunakan undang-undang darurat
Yogyakarta tanggal 12 Agustus 1950.
terjadi sebelum Halim mengumumkan program pasal 139 sebagaimana yang telah dijelaskan
Arsip Nasional Republik Indonesia
kerja kabinet untuk membentuk negara kesatuan. sebelumnya untuk mempercepat proses

190 PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959 PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959 191