Page 205 - Perdana Menteri RI Final

106
penggabungan. Usul tersebut disampaikan turut. Setelah penggabungan resmi ke dalam Selain itu, pernyataan penggabungan dengan RI dilakukan pemerintah di daerah lain yang baru
118
melalui mosi yang diajukan oleh para anggota wilayah republik, kementerian kesehatan berasal dari pemerintah Sangihe-Talaud yang bergabung dalam Republik. Pemerintah RI
99
107
parlemen perwakilan Jawa Tengah, Jawa Republik melakukan tinjauan ke Jawa Tengah. memutuskan tidak mengakui dan memutuskan yang diwakili oleh Kementerian Penerangan
100
101
113
Timur dan Madura. Mosi penggabungan Penggabungan Negara Sumatera Selatan ke hubungan dengan pemerintah NIT. Dewan melakukan peninjauan ke Kalimantan Timur
kemudian disetujui melalui sidang Parlemen RIS. dalam republik setelah pembubaran NSS beserta rakyat Maluku Utara dan Dewan Raja-raja setelah daerah tersebut masuk menjadi bagian
Mosi yang diterima parlemen berjumlah 11 mosi, DPR Sementara. 108 Maluku Utara memutuskan berdirinya Provinsi dari RI. 119
diantaranya berasal dari Madura, Jawa Tengah, Maluku untuk menjadi bagian dari Republik
Perwakilan NIT, Husain, yang juga merupakan Satu bulan setelah penggabungan Jawa Tengah
Jawa Timur, Pasundan, Sumatera Selatan, Indonesia. 114
ketua parlemen NIT, menyatakan bahwa ke dalam Republik Indonesia, pada tanggal
Bangka, Labuhan Batu, Asahan Selatan, Sabang,
pada dasarnya masyarakat NIT mengikuti Pemerintah mengeluarkan pernyataan terkait 4-5 April 1950, Presiden Assaat mengunjungi
Padang, Kalimantan Selatan, Dayak Besar,
apa yang diinstruksikan oleh Sukarno-Hatta. adanya mosi yang diajukan untuk penggabungan Semarang dan beberapa karesidenan di Jawa
Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tenggara.
Penggabungan berbagai daerah di Indonesia negara-negara bagian ke dalam Republik Tengah bagian utara. Kedatangan Assaat ke
Dengan demikian seluruh wilayah Linggarjati
Timur juga atas kehendak rakyat dan dewan Indonesia. Pertama, penggabungan ke dalam Semarang adalah untuk mensosialisasikan
kecuali Sumatera Timur, Riau dan Belitung,
perwakilannya. Daerah yang memproklamasikan Republik Indonesia terjadi atas kehendak rakyat. program pemerintah RI yang telah mempunyai
serta seluruh Kalimantan kecuali Kalimantan
penggabungannya pada RI adalah Goa, Takalar, Kedua, Tetap berlakunya perundangan daerah undang-undang daerah otonom.. Kemudian
Barat telah mengajukan Mosi penggabungan ke
Djeneponto, Bonthain, Polewali, Sumbawa, selama tidak bertentangan dengan peraturan pada tanggal 6 April, Assaat melanjutkan
dalam Republik Indonesia. 102
Bima, Dompu, Luwu dan Gorontalo. Husain dan perundangan negara Republik Indonesia, kunjungannya ke Pekalongan, Cirebon, dan
120
Kembali ke Republik begitu kiranya keinginan menjelaskan bahwa negara kesatuan bukanlah dan Ketiga, keberlanjutan jawatan-jawatan dan daerah Jawa Barat lainnya.
dari masyarakat disebagian negara bagian. tujuan tetapi jalan untuk mencapai kemakmuran instansi-instansi yang tetap berjalan sebagaimana
Kunjungan dari pemerintah Republik ke wilayah
Hingga satu persatu dari wilayah negara bagian masyarakat. 109 mestinya. 115
yang telah bergabung dalam RI bertujuan
tersebut mengembalikan kekuasaan wilayahnya
Pada 1 Mei 1950 Gorontalo mengumumkan atas Luapan kegembiraan masyarakat menyambut mensosialisasikan pemberlakuan otonomi
dan memilih untuk menggabungkan diri dalam
nama masyarakat bergabung langsung dalam RI penggabungan Padang ke Sumatera Tengah daerah. Disamping itu, Pemerintah Republik
Republik. Pada Tanggal 9 Maret 1950, Presiden
dan lepas dari NIT melalui kepala pemerintah yang telah masuk ke dalam wilayah Republik. turut memberikan bantuan pada daerah wilayah
Sukarno menandatangani keputusan masuknya
Sulawesi Utara. Minahasa juga melakukan Antusiasme masyarakat ditunjukkan dengan yang baru bergabung dalam bentuk bantuan
Jawa Tengah, Madura, Jawa Timur, Sabang , dan
hal yang sama dengan mengumumkan untuk pemasangan bendera merah-putih di berbagai kepegawaian atau pengiriman pejabat dan
Padang untuk masuk dalam Republik. Pasundan
keluar dari NIT dan bergabung dengan RI. tempat di Padang, dengan Bukit Tinggi dipilih pegawai yang didatangkan dari Republik seperti
menyerahkan kekuasaan pada pemerintah RIS
116
Namun karena keadaan Minahasa yang genting sebagai Ibukota Sumatera Tengah. Setelah bantuan pemerintah di daerah Jawa Timur
103
pada 10 Maret 1950. Menyusul kemudian
121
110
diadakan Pemerintahan Militer. Beberapa proses penggabungan dalam wilayah RI dan Kalimantan Barat. Bantuan juga datang
pada Pada 16 April Bangka Belitung yang masuk
daerah lain NIT juga menggabungkan diri beberapa daerah mendapatkan kunjungan dari dari Pemerintah RIS yang memutuskan untuk
dalam Provinsi Sumatera Selatan. 104
dalam RI dan menyatakan lepas dari NIT, Pemerintah Republik. Seperti yang dilakukan memperbantukan pegawai Federal di wilayah
Pada tanggal 24 Maret, Jawa Tengah telah resmi seperti Makassar, Raja-raja Palu, Sidjibalu, oleh Kementerian Kesehatan Republik yang tersebut untuk bekerja bagi Republik mengingat
bergabung dalam RI. keputusan tersebut berasal Purawi, Tawali dan Balawa (Sulawesi Utara mengunjungi wilayah Jawa Tengah setelah banyaknya negara Federal yang menggabungkan
117
122
111
dari rapat antara Gubernur Jawa tengah, kepala dan Tengah). Selain itu, Dewan Timor dan menggabungkan diri dalam Republik. Langkah diri ke dalam Republik. Menteri Dalam
residen, dan kepala jawatan. Di beberapa daerah Dewan Raja-raja yang menyetujui pembentukan yang sama juga dilakukan oleh Kementerian Negeri Republik, Mr. Susanto menyampaikan
105
bekas Recomba (Semarang, Pekalongan, negara kesatuan menyerahkan penyelenggaraan Kesehatan Republik yang melakukan kunjungan pendapatnya tentang pentingnya penggabungan
sebagian Banyumas) diadakan upacara dan cara pembentukan negara kesatuan pada ke Jawa Timur setelah daerah tersebut bergabung ke wilayah Republik dalam proses pembentukan
112
pengibaran bendera selama 2 hari berturut- kebijaksanaan pemerintah RIS dan NIT. dalam Republik Indonesia. Peninjauan juga negara kesatuan. Baginya, RI mempunyai

192 PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959 PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959 193