Page 209 - Perdana Menteri RI Final
P. 209
negara kesatuan menghapuskan citra negara banyak pihak, sehingga di dalamnya tidak
132
federal tanpa menghilangkan kesan kemandirian terlihat adanya permasalahan yang berarti.
wilayah dengan pemberian otonomi daerah. Pengumuman bersama antara PM Halim dan
PM Hatta pada 19 Mei 1950 berisi tentang
Perdana Menteri RIS, Mohammad Hatta dan
piagam persetujuan antara RI dan RIS yang juga
Perdana Menteri RI-Yogya, Abdul Halim
mewakili NIT dan NST untuk melaksanakan
mengadakan pertemuan pada bulan Mei 1950
negara kesatuan sebagai perwujudan Republik
untuk membahas tentang format negara kesatuan
Indonesia berdasarkan proklamasi 17 Agustus
Republik Indonesia. Pertemuan juga turut
1945. 133
dihadiri oleh perwakilan negera-negara bagian
RIS seperti Sumatera Timur dan Indonesia Timur. Beberapa pihak- seperti PNI di Sumatera
Perundingan tersebut menghasilkan keputusan Timur- tidak menyetujui konsep negara kesatuan
Dokter Abdul Halim sedang membacakan amanah
yaitu pembentukan negara kesatuan. Dalam sebagaimana yang ada dalam Piagam Persetujuan
setelah diangkat sebagai Menteri Pertahanan pada
tanggal 11 September 1950. piagam kesepakatan tersebut juga menetapkan antara RI dan RIS pada tanggal 19 Mei 1950
bahwa undang-undang dasar sementara akan karena menganggap negara kesatuan merupakan
Arsip Nasional Republik Indonesia
diperoleh dari perbaikan undang-undang keberlanjutan dari RIS. Pendapat yang berbeda
134
dasar sementara RIS yang disesuaikan dengan muncul dari Masyumi yang menghendaki
130
Undang-undang Republik. Pelaksanaan konsepsi tersebut dengan pertimbangan bahwa
negara kesatuan berdasarkan asas ke dalam, langkah tersebut merupakan strategi yang
yaitu menyempurnakan kehidupan rakyat dan rasional untuk kepentingan politik nasional.
persatuan bangsa Indonesia dan asas ke luar, Sebelum mengadakan pertemuan bersama,
yang diartikan utnuk memelihara hubungan RI dan RIS melakukan pertemuan internal di
131
baik dengan negara-negara lain. masing-masing pemerintahan. RI melakukan
pembahasan tentang tidak perlunya wakil
Dalam persiapan perundingan antara RI dan RIS
presiden dalam negara kesatuan dan penentuan
membentuk panitia bersama yang terdiri dari
ibukota negara kesatuan. Sedangkan RIS
perwakilan pemerintah RI dan RIS. Pemerintah
membicarakan tentang otonomi daerah dalam
RI diwakili oleh Abdul Hakim mendapat mandat
negara kesatuan. 135
penuh dari pemerintah RI untuk melakukan
perundingan dengan perwakilan pemerintah Persetujuan lain berhubungan dengan
RIS. Sebagai realisasi kesepakatan antara RI- pembentukan undang-undang dasar kesatuan
RIS dibentuklah Panitia Persiapan Undang- yaitu berasal dari konstitusi sementara RIS
undang Dasar Negara Kesatuan yang diketuai dengan beberapa perubahan. Perubahan dalam
Dokter Abdul Halim berfoto bersama dengan Sri
oleh Mr. Supomo yang juga menjabat sebagai konstitusi RIS antara lain Senat dihapuskan,
Sultan Hamengkubuwono IX, Kolonel Nasution,
Mr. Ali Budiardjo, dan Komodor Udara Soerjadi Menteri Kehakiman RIS. Halim menjelaskan DPRS terdiri dari perwakilan DPR RIS dan
Suryadarma dalam acara serah terima Menteri
bahwa baginya perundingan terakhir antara Badan Pekerja KNIP, anggota yang ditunjuk oleh
Pertahanan.
RI dan RIS merupakan bentuk persetujuan presiden, dan anggota berdasarkan kesepakatan
Arsip Nasional Republik Indonesia
bersama yang sudah lama dicita-citakan oleh kedua pemerintah. Selanjutnya, DPRS bersama
196 PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959 PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959 197
