Page 210 - Perdana Menteri RI Final
P. 210
dengan KNIP dinamakan Majelis Perubahan Dalam Negeri RIS yang masih dipegang dari wilayah negara kesatuan dan mengadakan Kesatuan Republik Indonesia. Pada hari yang
Undang-Undang Dasar yang mempunyai hak oleh orang Belanda agar diserahkan pada sidang DPR NKRI pada tanggal 17 Agustus sama, Presiden Sukarno mengesahkan Undang-
mengadakan perubahan dalam undang-undang pimpinan Bangsa Indonesia agar kesepakatan 1950 untuk memajukan calon Kabinet Formatur. undang tersebut menjadi UUD Sementara
147
baru; konstituante berasal dari anggota yang antar kedua pemerintah RI-RIS dapat tercapai Dalam bagian ini asas kenegaraan diselaraskan RI. Setelah rancangan undang-undang dasar
138
dipilih melalui pemilu; menetapkan Sukarno dengan baik. Pemerintah berupaya untuk kembali pada asas proklamasi kemerdekaan sementara disetujui dan disahkan oleh DPRS dan
sebagai presiden; Dewan Menteri bersifat mencari jalan keluar terkait konsepsi penyatuan 17 Agustus 1945. Dengan demikian beberapa Senat serta Badan Pekerja KNIP, pada tanggal
139
parelementer; Jabatan wakil presiden akan kementrian penerangan antara RI dan RIS. konsepsi awal mengenai nama Republik 15 Agustus 1950 Sukarno memproklamirkan
dibicarakan lebih lanjut; Dewan Pertimbangan Disamping itu, jumlah provinsi juga menjadi Indonesia tetap dipertahankan. Sedangkan hal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia
Agung dihapuskan. Pembentukan kepanitiaan bahan pertimbangan dalam Pemerintahan yang berhubungan dengan kedaulatan di tangan yang terdiri dari seluruh wilayah kesatuan
lebih lanjut dilakukan secepatnya, kepanitiaan Dalam Negeri. 140 rakyat, batas negara dan kewarganegaraan Indonesia. pada tanggal yang sama, Presiden
RIS pada DPR dan Senat, Kepanitiaan juga selanjutnya diatur dalam perundang- menuju Yogyakarta untuk membubarkan negara
Dalam proses konsepsi kesatuan terdapat
pemerintah RI pada Badan Pekerja- KNIP. 136 undangan. 144 Republik. 148
perbedaan pendapat dalam perundingan RI-RIS.
Pemerintah Federal menggunakan pasal 54 Mangunsarkoro sebagai delegasi RI mengusulkan PM Halim dan PM Hatta melakukan pertemuan Setelah UUD Sementara Negara Kesatuan
konstitusi RIS dengan mengangkat komisaris- agar Yogyakarta menjadi ibukota negara tidak resmi untuk membahas penyusunan UUD diterima, Hatta menyerahkan mandatnya pada
komisaris RIS untuk negara-negara bagian untuk kesatuan. Sebaliknya, pihak RIS menghendaki Negara Kesatuan, sehingga proses penyusunan presiden, maka sejak saat itulah kabinet RIS
menyelenggarakan seluruh tugas pemerintah Jakarta untuk menjadi Ibukota Negara. Bentuk tidak mendapatkan hambatan yang berarti jika demisioner. Sementara itu, kabinet Halim
negara bagian. Namun dikatakan bahwa pemerintahan dalam undang-undang juga dibandingkan dengan proses pengesahan yang di Yogyakarta juga menyerahkan mandatnya
bukan hal inilah yang dikehendaki oleh rakyat, diusulkan menjadi bentuk parlementer, dari banyak menghadapi perlawanan dari kubu pada Presiden dan Acting President, Mr.Assaat.
145
sehingga tidak mendorong keadaan keamanan pihak RIS mengusulkan bahwa perlu diberikan oposisi. Pengesahan UUDS Negara Kesatuan Kabinet Halim telah mencapai tujuan utama
menjadi lebih baik. Natsir dkk. mengajukan opsi bentuk pemerintahan presidensiil. Paling mendapat tentangan dari partai-partai kiri dari pemerintahan; yaitu pembentukkan
amandemen dalam parlemen yang dapat diterima penting dikatakan oleh Mangunsarkoro adalah seperti PKI, Murba, Partai Buruh, dan partai negara kesatuan. Dalam hal ini, pemerintahan
146
141
oleh pemerintah dan parlemen. Sehingga mulai penyusunan program politik. kiri lainnya. Faksi nasionalis kiri merasa bahwa Halim dapat dianggap merupakan salah satu
disiapkan perundingan-perundingan antara kekuasaan pemerintah telah dimonopoli oleh pemerintahan parlementer periode ini yang
Konferensi kembali diadakan antara RI dan
pemerintah RI dan RIS tentang pembentukan kalangan sosialis kanan dari partai Masyumi telah berhasil mencapai tujuan yang telah
RIS yang berlangsung pada 19 Juli 1950. Dalam
negara kesatuan RI. Terdapat cara baru untuk dan PSI. Mereka menempatkan dirinya sebagai dicanangkannya. Assaat menyatakan bahwa
konferensi tersebut dibicarakan mengenai rencana
melakukan peleburan dalam Negara Kesatuan oposisi pemerintah dan sehingga menolak Ketua, Wakil Ketua dan anggota BP KNIP
Undang-Undang Dasar Sementara Negara
RI. Pertama, pencabutan pasal yang federalistis banyak kebijakan yang diambil oleh Hatta. dan DPA dari Republik Indonesia Yogyakarta
Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian rencana
dalam konstitusi RIS. Kedua, RI dilebur dalam akan masuk menjadi anggota DPR sementara
undang-undang tersebut akan disampaikan pada Namun demikian, Undang-undang Dasar
RIS sehingga tidak ada lagi negara bagian. negara kesatuan. Meskipun demikian, kedua
142
DPR dan Senat serta Badan Pekerja KNIP. Sementara Negara Kesatuan diselesaikan pada
Ketiga, Negara kesatuan dibentuk melalui kabinet tersebut terus melanjutkan tugasnya
Halim menyatakan bahwa pemerintah RI 20 Juli 1950. Undang-undang tersebut telah
Republik Indonesia – Yogyakarta. Kesepakatan sampai dengan terbentuknya kabinet baru pada
dan RIS akan saling melengkapi dan bertukar mencapai kesepakatan dengan melalui proses
untuk mengubah konstitusi RIS dari federal 6 September 1950 dengan Perdana Menteri
argumen untuk mencapai kesepakatan bersama. perundingan pada 14 Agustus 1950. Sehari
menjadi persatuan didasarkan pada persetujuan Mohammad Natsir dari Masyumi. 149
Beberapa kesepakatan yang ada dalam konferensi setelah kesepakatan tersebut, pada tanggal 15
pada tanggal 19 Mei 1950. 137
ini diantaranya adalah terkait keanggotaan DPR; Agustus 1950 diadakan rapat gabungan terakhir Halim tidak ingin melibatkan diri dalam
Setelah kesepakatan 19 Mei, Pihak RI Pembagian daerah berdasarkan proklamasi antara RI dan RIS sekaligus membicarakan pemerintahan baru. Ia bahkan sudah berencana
143
menginginkan agar pimpinan Kementerian 1945, yakni 10 provinsi yang menjadi bagian tentang piagam pernyataan terbentuknya Negara pergi keluar negeri untuk plesiran setelah
198 PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959 PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959 199
