Page 390 - Perdana Menteri RI Final

Southeast Asian Studies, 1985), hlm. 123. Rakyat Republik Indonesia, ( Jakarta : Tanpa Tahun Terbit, 71 P.N.H. Simanjuntak, op. cit., hlm. 177.
1983), hlm. 198.
37 Ali Sastroamidjojo, op. cit., hlm. 318. 72 Daniel S Lev, The transition to guided democracy: Indonesian
52 Ali Sastroamidjojo, op. cit., hlm. 348. politics, 1957-1959, (Jakarta: Equinox Publishing, 2009),
38 Remy Madinier, Islam and Politics in Indonesia: The Masyumi
hlm. 29.
Party between Democracy and Integralism, (Singapore: NUS 53 Bruce Glassbuner, op. cit., hlm. 90.
Press, 2015), hlm. 160. 73 Dikutip sebagaimana aslinya dari Sukarno, “Menjelamatkan
54 Sekretariat DPR-GR, op. cit., hlm. 197.
Republik Proklamasi: tjatatan stenografis dari pidato Presiden
39 Ali Sastroamidjojo, op. cit., hlm. 319.
55 Hebert Feith, op. cit., hlm. 474. Sukarno tgl. 21 Febr. 1957 djam 20.05 di Istana Merdeka”,
40 Hebert Feith, op. cit., hlm. 350. (Jakarta: Kementerian Penerangan R. I., 1957) hlm. 9.
56 Indonesia Sekretariat Negara, 30 tahun Indonesia merdeka, Ungkapan yang sama diulangi kembali pada hlm. 10.
41 Tanggal yang ditentukan adalah 29 September 1955 untuk (Jakarta : Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1986),
pemilihan anggota DPR, dan 15 Desember 1955 untuk hlm. 100. 74 Daniel S Lev, op, cit., hlm. 31.
anggota konstituante.
57 Korupsi yang dituduhkan kepada Roeslan Abdulgani ini 75 Ali Sastroamidjojo, op, cit., hlm. 311.
42 Hebert Feith, op. cit., hlm. 369. Posisi walikota Jakarta Raya dilakukan dengan wakil kepala percetakan negara Lie
76 Jürgen Dinkel, Bandung 1955 Mengubah “Pejuang
waktu itu setera dengan jabatan gubernur. Hok Thay. Meskipun jabatan sebenarnya adalah wakil
Kebebasan” Menjadi Negarawan” dalam Wildan
kepala, namun ia dikatakan mampu mempengaruhi kepala
43 Sudiro merupakan Gubernur Sulawesi pada periode 1 Juli Sena Utama, (2017), Konferensi Asia-Afrika 1955: Asal
percetakan negara Piet de Queljoe.
1951 – 1953. Soal kebijakan Sudiro dapat dilihat dalam Usul Intelektual dan Warisannya bagi Gerakan Global
Hebert Feith, The Decline of Constitutional Democracy in 58 Ali Sastroamidjojo, op. cit., hlm. 354-5. Antiimperialisme, (Tangerang Selatan: Marjin Kiri), hlm.
v-vi.
Indonesia, (Jakarta : Equinox Pub, 2007), hlm. 349. Untuk
59 P.N.H. Simanjuntak, op. cit., hlm. 172.
kaitannya dengan PNI lihat dalam Hebert Feith, The 77 Wildan Sena Utama, Konferensi Asia-Afrika 1955: Asal
Decline of Constitutional Democracy in Indonesia, (Jakarta : 60 Hebert Feith, op. cit., hlm. 491-94. Usul Intelektual dan Warisannya bagi Gerakan Global
Equinox Pub, 2007), hlm. 267. Antiimperialisme, (Tangerang Selatan: Marjin Kiri), hlm.
61 Deliar Noer, Mohammad Hatta: biografi politik, (Jakarta:
39.
44 Ali Sastroamidjojo, Tonggak-tonggak Diperjalananku, LP3ES, 1990), hlm. 481-2, lihat juga dalam Mizar Djamily,
(Jakarta : PT. Kinta, 1974), hlm. 319. Paling tidak tercatat Mengenal Kabinet RI selama 40 tahun Indonesia merdeka, 78 Ali Sastroamidjojo, op. cit., hlm. 324.
dua insiden yang cukup menggegerkan yakni ketika pidato (Jakarta: Kreasi Jaya Utama, 1986), hlm. 101-2. Sergius
Mr. Hardi (PNI) dianggap menyerang Agama Islam, Sutanto, Hatta: aku datang karena sejarah, (Bandung:
dan terbunuhnya seorang tentara yang berusaha meredam Qanita, 2018), hlm. 13.
keributan massa saat demonstrasi.
62 P.N.H. Simanjuntak, op. cit., hlm. 174.
45 Thomas Lindblad mengindikasikan istilah ‘Ali’ terkait
63 Dalam otobografinya, Ali Sastroamidjojo berusaha
dengan nama Perdana Menteri saat itu: Ali Sastroamidjojo.
mendudukan perkara ini secara wajar dengan mengutip
Sedangkan istilah baba (dari kata Babah atau Wa wa Sze)
secara langsung surat Hatta, Ali Sastroamidjojo, Tonggak-
merupakan sebutan bernada derogative (merendahkan) yang
tonggak Diperjalananku, (Jakarta : PT. Kinta, 1974), hlm.
digunakan oleh orang Tionghoa kelahiran Tiongkok untuk
368-9.
menyebut orang Tionghoa yang lahir di Indonesia. Lihat
dalam Lindblad, “The Importance of Indonesianisasi during 64 Hebert Feith, op. cit., hlm. 524.
the Transition from the 1930s to the 1960s”, (makalah
65 Ali Sastroamidjojo, op. cit., hlm. 352.
konferensi) Economic Growth and Institutional Change in
Indonesia in the 19th and 20th Centuries, Amsterdam, 25-26
66 Audrey Kahin, Dari pemberontakan ke integrasi: Sumatra
February 2002, hlm. 7.
Barat dan politik Indonesia 1926-1998, (Jakarta: Yayasan
Obor Indonesia, 1998), hlm. 280-90.
46 Pencalonannya untuk anggota DPR dari tiga wilayah
pemilihan yakni Jakarta Raya, Jawa Barat, Sumatera tengah 67 Untuk memahami posisi Pemerintah dan Masyumi dalam
dan utara. Adapun untuk menjadi anggoa konstituante,
menyeesaikan persoalan di Sumatra Tengah perlu dipahami
daerah yang mendukngnya adalah Jawa Timur dan Jawa pembentukan dan kiprah Divisi Banteng pada masa revolusi
Barat. Ali Sastroamidjojo, Tonggak-tonggak Diperjalananku, 1945-1949 lihat dalam Audrey R. Kahin, “West Sumatra:
(Jakarta : PT. Kinta, 1974), hlm. 339.
Outpost of the Republic”, dalam Audrey Kahin (ed.),
Regional dynamics of the Indonesian Revolution: unity from
47 Hebert Feith, op. cit., hlm. 467.
diversity, Honolulu : University of Hawaii Press, 1985) hlm.
48 P.N.H. Simanjutak, Kabinet-kabinet Republik Indonesia: dari 145-168.
awal kemerdekaan sampai reformasi, (Jakarta: Djambatan,
68 Ali Sastroamidjojo, op. cit., hlm. 365.
2003), hlm. 162.
69 Pejabat di kementrian ini sebelumnya bernama Menteri
49 Feith, Decline, 469.
Negara Urusan Bekas Pejuang, yang mulai 30 April 1956
50 Ali Sastroamidjojo, Tonggak-tonggak Diperjalananku, diganti menjadi Menteri Negara Urusan Veteran. P.N.H.
(Jakarta : PT. Kinta, 1974), hlm. 344; P.N.H. Simanjuntak, Simanjuntak, Kabinet-kabinet Republik Indonesia: dari awal
Kabinet-kabinet Republik Indonesia: dari awal kemerdekaan kemerdekaan sampai reformasi, (Jakarta : Djambatan, 2003),
sampai reformasi, (Jakarta : Djambatan, 2003), hlm. 162. hlm. 164.
51 Sekretariat DPR-GR, Seperempat abad Dewan Perwakilan 70 Ali Sastroamidjojo, op. cit., hlm. 370-1.
378 PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959 PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959 379