Page 133 - Final Sejarah Wilayah Perbatasan

Peta 11. Selat Malaka
Sumber: KITLV No. DC43,1 sheet 1
seperti halnya para kepala bumiputra bersama penghulu kepala dalam persidangan
yang menyangkut orang bumiputra atau orang Islam asing (E. Netscher, 1854, TNI,
jilid 2, hlm. 163).

Pengadilan ini memutuskan perkara pidana dan perdata atas tertuduh orang
bumiputra, Cina, Moor, dan orang asing lainnya. Namun, untuk orang Eropa dan
yang dipersamakan, pengadilan ini hanya menangani perkara perdata. Sementara
itu, perkara pidana harus diserahkan kepada pengadilan tinggi (Raad van Justitie)
di Batavia. Kewenangan pengadilan keresidenan hanya menjangkau wilayah
Tanjung Pinang, sedangkan pengadilan atas bumiputra langsung dari Sultan Lingga
diserahkan kepada raja dan wakilnya.

Hingga tahun 1824 daerah yang menjadi Keresidenan Riau dan sekitarnya berada
di bawah pemerintahan Malaka dan semua arsip pemerintah tetap berada di sana
pada saat serah terima pemerintahan Inggris. Sementara itu, di lain pihak, Sultan
Johor, Pahang, Riau, dan Lingga melihat adanya pemisahan wilayah begitu saja
antara pemerintah Inggris dan Belanda tanpa sepengetahuan mereka. Tugas untuk
menyampaikan pemisahan kekuasaan di Malaka itu diserahkan kepada pejabat
Christiaan van Angelbeek, seorang penerjemah Melayu. Ia tiba di Riau pada bulan
April 1825 dan Raja Muda, sebagai kuasa sultan, menyerahkan surat dari Paduka
Gubernur Jenderal Baron van der Capellen yang memuat sebab-sebab tindakan yang
diambil antara Belanda dan Inggris sehubungan dengan Kerajaan Johor.

Pada tahun 1827 Residen Riau, L.C. von Ranzow, diberhentikan dengan hormat dan
sebagai penggantinya diangkat Mayor C.P.J. Elout yang sangat memahami urusan

116 Sejarah Wilayah Perbatasan Kepulauan Natuna