Page 161 - Final Sejarah Wilayah Perbatasan

sipil yang mengatakan bahwa para pilot penerbangan sipil merasa terganggu dengan
manuver pesawat tempur berkecepatan tinggi yang membahayakan penerbangan
sipil. Terlebih lagi, komunikasi yang dibuka untuk mereka tidak dijawab oleh pilot-
pilot asing pesawat tersebut.

Ketika melihat situasi yang sangat membahayakan penerbangan sipil itu, Panglima
Komando Pertahanan Udara Nasional Mabes TNI memerintahkan dengan segera
untuk menerbangkan dua buah pesawat F-16 B Blok 15 OCU dari Skuadron Udara
3 agar mencegatnya, mengidentifikasi, dan mengusirnya dari wilayah kedaulatan
Republik Indonesia. Kedua pesawat F-16 tersebut berhasil mengidentifikasi bahwa
pesawat yang dijumpainya adalah pesawat F-18 Hornet milik Angkatan Laut Amerika
Serikat. Kondisinya menjadi genting ketika pesawat Hornet tersebut mengunci untuk
menembak dan mengejar pesawat F-16 milik Indonesia. Akhirnya, komunikasi bisa
terjalin di antara kedua belah pihak. Dari komunikasi itu, mereka mengklaim bahwa
mereka terbang di atas perairan internasional. “We are F-18 Hornet from US Navy
Fleet, our position on international water, stay away from our warship,” demikian
ucapan dari salah satu pilot mereka. Pada saat itu pilot Indonesia menjawab bahwa
mereka terbang di atas wilayah kedaulatan Indonesia. Akhirnya, kedua pihak menjauh
dan kembali ke pangkalan masing-masing (Antara, 15 Maret 2017).

Pada 25 Oktober 2018 Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto, menyampaikan
bahwa selama periode 2014—2017 telah terjadi 261 kasus pelanggaran wilayah
udara. Sementara itu, sepanjang 2018, TNI AU mencatat telah terjadi 127 kasus
pelanggaran wilayah udara nasional. Sementara itu, oleh Kepala Subdinas Hukum
Dirgantara Dinas Hukum Angkatan Udara (Diskumau), Kolonel Penerbang Supri
Abu, disampaikan bahwa Indonesia telah memiliki Peraturan Pemerintah Nomor 4
tahun 2017 tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia. Indonesia telah
memiliki payung hukum untuk menindak para pelintas batas wilayah udara Indonesia
(Kompas.com 17 Desember 2018).

Di sisi lain peristiwa pelanggaran kedaulatan wilayah Republik Indonesia melalui
batas wilayah laut banyak dilakukan oleh kapal-kapal penangkap ikan ataupun kapal
patroli pihak asing. Kapal-kapal milik negara asing yang pernah melanggar kedaulatan
wilayah Indonesia, antara lain kapal Australia, Malaysia, Vietnam, Tiongkok, dan
kapal-kapal milik negara-negara selain keempat negara tersebut. Selama periode
2014—2018, menurut Panglima TNI, penindakan pelanggaran wilayah laut
dilakukan naik dari 22 menjadi 26 penindakan (Tempo, 25 Oktober 2018). Penindakan
pelanggaran wilayah tersebut merupakan bagian dari Operasi Militer Perang (OMP)
guna melawan ancaman kekuatan asing demi mempertahankan kedaulatan negara.

Pemerintah Indonesia melalui TNI bekerja berdasarkan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan
Pesawat Udara Asing dalam melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui
Alur Laut Kepulauan yang ditetapkan. Pemerintah Indonesia memberlakukan PP
Nomor 37 Tahun 2002 untuk memperkuat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996

144 Sejarah Wilayah Perbatasan Kepulauan Natuna