Page 162 - Final Sejarah Wilayah Perbatasan

tentang Perairan Indonesia yang merupakan tindak lanjut Pengesahan Konvensi
Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) yang disahkan pada
tahun 1982. Undang-undang itu memuat ketentuan tentang hak dan kewajiban
kapal dan pesawat udara asing dalam melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan.
Sementara itu, pertimbangan lain dikeluarkannya undang-undang ini adalah karena
Komite Keselamatan Maritim (Maririme Safety Committee atau disingkat MSC
atau Internasional Maritime Organization) telah mengeluarkan resolusi dan telah
menerima usulan Indonesia tentang Alur Laut Kepulauan Indonesia.

Berdasarkan undang-undang tersebut, kapal atau pesawat udara asing yang melakukan
lintas alur laut kepulauan, selama melintas tidak boleh menyimpang dari 25 mil laut
ke kedua sisi dari garis sumbu alur laut kepulauan. Ketentuan itu menyebutkan bahwa
kapal dan pesawat udara tidak boleh berlayar atau terbang dekat ke pantai kurang dari10
persen dari jarak antara titik-titik yang terdekat dari pulau-pulau yang berbatasan
dengan alur laut kepulauan tersebut (Pasal 4.2 Undang-Undang Komite Keselamatan
Maritim). Pasal 4.2 itu dikecualikan apabila kapal atau pesawat udara dalam keadaan
force majeure. Dalam keadaan ini mereka diizinkan untuk melakukan pendaratan di
wilayah Indonesia (Pasal 4.5). Penindakan bagi kapal-kapal asing yang menangkap
ikan secara ilegal diatur pada Pasal 6 undang-undang ini. Sewaktu melaksanakan hak
lintas alur laut kepulauan, mereka tidak diizinkan melakukan kegiatan perikanan.
Mereka wajib menyimpan peralatan penangkap ikannya ke dalam palka dan tidak
boleh menaikkan ke atas kapal atau menurunkan dari kapal, baik orang, barang,
maupun mata uang dengan cara yang berlawanan dengan perundang-undangan
kepabeanan yang berlaku di Indonesia.

Diberlakukannya undang-undang atau peraturan tentang hak lintas alur laut
kepulauan tidak terjadi secara tiba-tiba. Pemerintah Indonesia dalam menentukan
batas laut wilayahnya tidak dapat dilepaskan dari sejarah hak lintas alur laut kepulauan
yang sudah diatur sejak era kolonial. Sejalan dengan sejarah perbatasan wilayah laut
ini, pemerintah Indonesia telah memberlakukan undang-undang dan meratifikasi
hukum laut yang diatur oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

A. Perbatasan Wilayah pada Era Hindia Belanda

Pemerintah kolonial Belanda menyadari bahwa wilayah Hindia Belanda terdiri atas
beribu-ribu pulau, baik pulau besar maupun pulau kecil bahkan pulau yang berupa
karang dan atol yang tidak berpenduduk . Saat wilayah Indonesia masih berada di
bawah kekuasaan pemerintah kolonial Belanda, wilayah laut diatur berdasarkan
Peraturan Lingkup Laut dan Teritorial Maritim (Territoriale Zee en Maritime
Kringen-Ordonnantie/TZMKO) yang diberlakukan sejak 18 Agustus 1939 (Lembaran
Negara Nomor 1939, 442). Dengan mencabut Peraturan Lingkungan Laut dan
Maritim Teritorial yang ditetapkan dalam Pasal 1 sub c dari Peraturan 11 Oktober
1935 (Lembaran Negara Nomor 497), seperti yang diubah dalam peraturan tanggal

Mutiara di Ujung Utara 145