Page 166 - Final Sejarah Wilayah Perbatasan

daerah yang berada di wilayah afdeeling dan onderafdeeling. Pembuatan peta-peta ini
terus dilakukan guna menentukan batas wilayah perbatasan walaupun pemerintah
kolonial Belanda di Batavia belum menegaskan wilayahnya itu secara yuridis yang
digunakan bila harus membicarakannya di tingkat internasional.

Untuk menegaskan garis batas wilayah pulau-pulau terluar, pemerintah Belanda mulai
mengaturnya dengan memberlakukan Peraturan Lingkungan Laut dan Teritorial
Maritim (TZMKO) sejak 11 Oktober 1935 (Staadsblad van Nederlandsch Indië 1935
Nomor 497). Dalam peraturan 1935 ini khususnya Pasal 1 sub c disebutkan tentang
jarak garis pantai yang masuk dalam wilayah kedaulatan Hindia Belanda. Namun,
dalam perkembangannya, bagian ini, Pasal 1 sub c juga diubah seperti termaktub
dalam Peraturan Lingkup Laut dan Teritorial Maritim yang diberlakukan pada 3 Mei
1938 seperti tertuang dalam Staadsblad van Nederlansch-Indië Tahun 1938 Nomor
200. Satu tahun kemudian TZMKO 1938 dicabut digantikan dengan TZMKO 1939
yang tertuang dalam Staadsblad van Nederlandsch-Indie 1939 Nomor 442, yang
menetapkan jarak tiga mil laut dari air surut dari pulau-pulau yang termasuk dalam
wilayah Hindia Belanda. Peraturan ini tidak pernah dicabut, baik ketika terjadinya
pergantian pemerintahan di wilayah Hindia Belanda di bawah pemerintahan bala
tentara Jepang, maupun ketika diproklamasikannya Kemerdekaan Indonesia pada
tanggal 17 Agustus 1945.

B. Perbatasan Indonesia di Era Kemerdekaan

Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan oleh Sukarno dan Hatta pada 17
Agustus 1945 membawa konsekuensi, khususnya dalam bidang hukum internasional.
Berdasarkan Konvensi Monteviedo, suatu negara memiliki hak dan tugas seperti
tertuang dalam Montevideo Convention on Rights and Duties of State yang disahkan
pada 26 Desember 1933. Dengan dibacakannya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
itu, sebagai negara yang baru merdeka, Indonesia memiliki yang disyaratkan dalam
Konvensi Montevideo. Pada Pasal 1 konvensi dinyatakan suatu negara memiliki
penduduk yang tetap (permanent population); wilayah tertentu (a defined territory);
pemerintahan yang berdaulat (government); dan kemampuan untuk menjalin
hubungan internasional (capacity to enter into relations with the other states).
(Montevideo Convention on Rights and Duties of States. 2008. www.cosmoolitikos.
com, hlm. 2—3 ).

Dalam kaitannya dengan syarat kedua dari Pasal 1 bahwa sejak terbentuknya negara
baru (sejak 17 Agustus 1945), Indonesia memiliki wilayah tertentu, yakni wilayah
bekas Hindia Belanda. Wilayah adalah tempat atau lokasi keberadaan negara dan
tempat menetap bagi warga negaranya. Di tempat inilah negara memiliki kedaulatan
teritorial yang harus diikuti oleh seluruh warga negaranya. Diibaratkan negara
bagaikan sebuah rumah yang tentunya memiliki batas. Batas-batas ini memiliki batas
terdepan atau terluar. Agar keselamatan warga negara yang tinggal di “rumah” negara

Mutiara di Ujung Utara 149