Page 168 - Final Sejarah Wilayah Perbatasan

Senada dengan A.B. Lapian, menurut Denys Lombard (1996), laut yang tampaknya
memisahkan, menurutnya laut justru merupakan pemersatu. Hubungan ekonomi
dan kebudayaan sering terjalin di antara pulau-pulau itu. Dengan pandangan seperti
ini, Denys Lombard membagi wilayah geografis Nusantara sebagai penghubung,
khususnya dari sudut pandang sejarah.

1. Selat Malaka yang menyatukan daerah pantai timur dan pantai barat semenanjung.
Dalam kekuasaan Eropa, khususnya abad XIX, wilayah ini dimasukkan dalam
dua entitas yang berbeda, satu di bawah kekuasaan Inggris dan lainnya di bawah
kekuasaan Belanda. Yang sebelumnya sejak abad 7 sampai dengan 13, keduanya
disatukan dalam politik maritim Kerajaan Sriwijaya. Keduanya berunding
kemudian menghasilkan Traktat Sumatra menjelang paruh ketiga abad ke-19.
Traktat ini meletakkan Sumatra dan Selat Malaka dalam konteks konstelasi dua
kekuatan laut dunia yang tetap mempertimbangkan Selat Malaka sebagai jalur
internasional.

2. Selat Sunda yang menghubungkan daerah Lampung di Selatan Sumatra dan
daerah Sunda di bagian Barat Jawa. Penyatuan keduanya terjadi pada Kesultanan
Banten abad ke-16 dan abad ke-17.

3. Laut Jawa yang mengaitkan bagian selatan Pulau Kalimantan tepatnya lembah
Sungai Negara, dengan Jawa. Lembah tersebut adalah satu-satunya Pulau di
Kalimantan yang kepadatan penduduknya lebih tinggi jika dibandingkan dengan
di wilayah lainnya yang mayoritas berasal dari Jawa.

4. Laut pulalah yang menyatukan antara Makassar dan daerah pedalamannya dengan
serangkaian pelabuhan yang berada di bawah kekuasaan Kesultanan Makassar,
antara lain, Selayar, Buton, Samarinda, dan Kutai di Kalimantan Timur, dan
Sumbawa di Kepulauan Sunda Kecil. Kesultanan Bima di bagian pPaling timur
Sumbawa sejak dahulu menjadi bawahan Makassar. Pada masa kolonial Belanda
daerah itu dimasukkan dalam satu sistem administrasi, yakni Zuid Celebes en
Onderhorigheden (Sulawesi Selatan dan negeri-negeri bawahannya).

5. Laut Maluku yang berhadapan dengan Kepulauan Filipina serta dekat dengan
Mindanau dan Kepulauan Sulu menghubungkan beberapa pulau penghasil rempah
seperti Banda, Ambon, Seram, Buru, Ternate, dan Tidore. Sejak dihapuskannya
pelayaran teratur kapal Uap KPM, perahu layar tradisional melayani sebagian
besar perdagangan antarpulau. Kerajaan Buton kerap diasosiasikan sebagai negara
Barata (simpul pengikat perahu cadik) dengan tumpuan pada empat sudut, yakni
Mun dan Tiworo bagian barat, Kolensusu dan Keledupa di bagian timur dari pusat
kekuasaan Wolio (Lapian: 1999,86).

Dengan demikian, fungsi perahu yang menjadi simbol kerajaan dan kedaulatan
negara menjadi sangat penting tidak hanya sebagai sarana penghubung antarpulau,

Mutiara di Ujung Utara 151