Page 173 - Final Sejarah Wilayah Perbatasan

dengan pembentukan pemerintah daerah ini akan mempermudah koordinasi di
tingkat lokal. Langkah kedua yang diambil adalah menyusun Rencana Undang-
Undang Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim pada 17 Oktober 1956. Pada tanggal
itu dibentuk panitia interdepartemental yang ditugasi untuk merancang Rencana
Undang-Undang Wilayah Perairan Indonesia dan Lingkungan Maritim berdasarkan
Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 400/P.M.1956 di bawah
pimpinan Kolonel Laut R.M.S. Pirngadi (Munadjat Danusaputro, 1979 Wawasan
Nusantara (Dalam Ilmu Politik dan Hukum) Bandung: PT Alumni Bandung).

Namun, sampai dengan bubarnya kabinet ini, pembuatan rencana undang-undang
tersebut belum dapat direalisasikan karena pemerintah Indonesia disibukkan
dengan ketegangan baru dengan pemerintah Belanda yang dianggap ingkar janji
terhadap penyerahan Irian Barat yang tertuang dalam perjanjian KMB ( Wulandari,
dkk., 2009). Penyusunan RUU Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim dipicu oleh
terjadinya peristiwa kapal-kapal Belanda yang mondar-mandir di Laut Jawa dan laut
di Nusantara. Bersamaan dengan gentingnya hubungan Indonesia-Belanda sebagai
akibat kasus Irian Barat, muncul berita lewatnya kapal perang Belanda Drente di Laut
Jawa menuju ke Irian Barat. Tidak lama kemudian muncul berita baru lewatnya kapal
dari Royal Inter Ocean Lines Ciluwah yang ketahuan membawa senjata dan terjebak
berlabuh di Tanjung Priok (Irna H.N. Hadi Soewito, 1993).

C. Perluasan Wilayah Republik Indonesia Berdasarkan Deklarasi
Djuanda

Dengan masih banyaknya permasalahan baik masalah dalam negeri maupun masalah
luar negeri, akhirnya pada 14 Maret 1957, Perdana Menteri Ali Sastroamijoyo
meletakkan jabatan dan mengembalikan mandatnya kepada Presiden Sukarno.
Dengan mundurnya Ali Sastroamijoyo, keadaan di tanah air mengalami kegoncangan.
Oleh karena itu, Presiden Sukarno mengumumkan negara dalam keadaan SOB (staat
van oorlog en van beleg) atau negara dalam keadaan perang. Presiden Sukarno akhirnya
mengangkat Ir. Djuanda untuk menggantikan Perdana Menteri Ali Sastroamijoyo.
Kabinet ini dilantik pada 9 April 1957 dan diberi nama Kabinet Karya. Banyak hal yang
harus diselesaikan oleh Djuanda karena di daerah-daerah muncul pergolakan, desakan
buruh untuk menasionalisasi perusahaan swasta yang dimiliki oleh Belanda, desakan
agar Bung Hatta dimasukkan kembali dalam pemerintahan, dan masalah lainnya.
Selain peristiwa-peristiwa tersebut, juga terjadi peristiwa yang menggemparkan, baik
di dalam negeri maupun di luar negeri, yakni upaya pembunuhan terhadap Presiden
Sukarno pada 30 November 1957 di Perguruan Cikini.

Dalam sidang kabinet, Mr. Mochtar Kusumaatmaja melaporkan bahwa pengaturan
hukum yang biasa (maksudnya TZMKO) tidak akan mungkin dapat menutup
Laut Jawa dan lautan Indonesia lainnya dari lalu lalangnya kapal perang asing dan
kapal lainnya yang mengambil kekayaan laut Indonesia. Selanjutnya, Mr. Mochtar

156 Sejarah Wilayah Perbatasan Kepulauan Natuna