Page 172 - Final Sejarah Wilayah Perbatasan

membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurut Konstitusi 1950,
wilayah Republik Indonesia adalah bekas wilayah Hindia Belanda yang diatur dalam
Ordonansi tentang Lingkar Teritorial Laut dan Maritim (Territoriale Zee en maritieme
Kringen Ordonantie) yang diberlakukan sejak 1939. Menurut lembaran negara ini,
batas wilayah laut adalah selebar tiga mil keliling suatu pulau. Dengan demikian,
wilayah Republik Indonesia berdasarkan Konstitusi 1950 terdiri atas banyak pulau
dengan teritorial laut yang lebarnya tiga mil laut di sekeliling pulaunya. Sebagai
akibatnya, terdapat kantong-kantong laut internasional, di antaranya Laut Jawa dan
Laut Banda (Adrian B. Lapian, 2007:33—39 ).

Hingga 1955, pemerintah Republik Indonesia disibukkan dengan permasalahan
dalam negeri sebagai akibat dari diberlakukannya sistem pemerintahan parlementer.
Sistem ini membawa dampak dibukanya kesempatan bagi partai-partai untuk terlibat
langsung dalam dunia politik di Indonesia. Indonesia dipimpin oleh seorang perdana
menteri yang memiliki tugas utama antara lain menyusun rencana konstitusi yang
baru. Sebagai konsekuensi sistem ini, diperlukan legalitas agar keputusan yang
diambil oleh parlemen sah.

Untuk membentuk parlemen yang baru, harus dilakukan pemilihan umum. Dengan
kondisi semacam ini, kedua lembaga tertinggi negara eksekutif dan legislatif disibukkan
dengan rencana penyelenggaraan Pemilihan Umum pada 1955. Setelah Pemilu 1955,
sebagai pengganti parlemen, dibentuklah lembaga penyusun konstitusi yang disebut
konstituante yang bertugas untuk menyusun rancangan konstitusi. Sebagai lembaga
yang anggotanya pilihan rakyat yang ditentukan dari hasil Pemilu 1955 konstituante
memiliki legalitas yang tinggi. (Munadjat Danusaputro, 1979. Wawasan Nusantara
(Dalam Ilmu Politik dan Hukum) Bandung: PT Alumni Bandung)

Dengan selesainya sebagian masalah dalam negeri, termasuk legalitas anggota
parlemen, pemerintah Indonesia mulai melakukan perundingan dengan negara lain
termasuk rintisan untuk melakukan perundingan dengan Malaya. Permasalahan
muncul ketika Malaya mengklaim wilayahnya, yang secara geografis wilayahnya lebih
banyak berupa lautan daripada daratan. Saat perundingan akan berlangsung, yang
menjalankan pemerintahan Republik Indonesia adalah kabinet Ali Sastroamijoyo
II. Kabinet ini memfokuskan wilayah Indonesia masih sama dengan wilayah
peninggalan rezim kolonial, yakni Territoriale Zee en maritieme Kringen Ordonantie
yang diberlakukan sejak 1939.

Ketika membahas peraturan itu, anggota tim perunding berpendapat bahwa batas
laut selebar tiga mil dianggap terlalu sempit karena wilayah Indonesia merupakan
kepulauan yang terdiri atas banyak kantong-kantong laut yang memungkinkan kapal-
kapal asing melewati wilayah itu. Pulau Jawa dan pulau di sekitar Laut Banda menjadi
terbuka yang rawan akan intervensi asing. Untuk mengatasinya, Perdana Menteri
Ali Sastroamijoyo mengambil dua langkah penting. Pertama adalah pembentukan
Provinsi Sumatra Tengah, yang terdiri atas wilayah Riau dan Jambi. Wilayah Provinsi
Sumatra Tengah ini langsung berhadapan dengan perbatasan Malaya sehingga

Mutiara di Ujung Utara 155