Page 175 - Final Sejarah Wilayah Perbatasan

“Kenapa tidak 17 mil? Sebab 17 adalah angka keramat.” Masih saja ngotot dia.

“Sudahlah, 12 mil saja sudah sulit untuk memperjuangkan, jangan kita
menambah kesulitan yang tidak perlu,” jawab saya. Kita sudah mau masuk
kamar, dan Pak Djuanda sudah memanggil-manggil, masih saja Uda Chairul
ngotot tentang 17 atau 12 mil” (Irna H.N. Hadi Soewito (ed.), 1933; Deklarasi
Djuanda 13 Desember 1957, 2007).

Peristiwa itu terjadi pada 13 Desember 1957 pada waktu Mr. Mochtar Kusumaatmaja
bersama Chairul Saleh, Menteri Veteran di luar ruang rapat dewan menteri sambil
menunggu dimulainya rapat rutin dewan.

Sementara itu, di dalam ruang sidang dewan menteri, para menteri sedang membahas
Rencana Undang-Undang Wilayah Perairan Indonesia dan Lingkungan Maritim.
Semua anggota dewan menyadari bahwa RUU ini tidak bisa menjawab tindakan
Belanda yang melakukan pamer senjata, tetapi setidaknya Indonesia telah memiliki
sarana hukum dengan menyatakan bahwa Republik Indonesia adalah negara yang
menganut asas archipelago guna melindungi kepentingan nasional. Semua anggota
Dewan Menteri menyadari bahwa konsekuensi dengan dinyatakannya Indonesia
sebagai negara dengan asas archipelago akan membawa beban yang berat bagi
pemerintah guna menjabarkan konsep itu. Dengan RUU itu, terjawablah sudah
upaya untuk menjawab penutupan Laut Jawa dan perairan lainnya bagi kapal-kapal
asing.

RUU ini setelah dibahas kembali dalam rapat Dewan akhirnya disepakati untuk
disahkan menjadi UU yang kelak dikenal sebagai Deklarasi Djuanda pada 13
Desember 1957 malam. Dalam deklarasi tersebut disebutkan bahwa wilayah laut tidak
lagi berjarak 3 mil laut, tetapi 12 mil laut dari garis pantai. Hal ini akan mempersempit
kantong-kantong laut di dalam wilayah kepulauan Republik Indonesia. Disahkan
Deklarasi Djuanda mengakibatkan gelombang protes dari banyak negara yang
berkepentingan dengan pelayaran yang melewati laut-laut Indonesia.

Tuduhandemi tuduhan bahwa Indonesia telah melanggar hukum laut internasional
disuarakan bertubi-tubi oleh negara lain yang merasa dirugikan dengan undang-
undang ini. Hal ini sangat dirasakan oleh delegasi Indonesia saat mengikuti
Konferensi Hukum Laut Internasional I di Jenewa pada awal Februari 1958. Atas
desakan internasional, Indonesia akhirnya menyepakati tidak memberlakukan
Deklarasi Djuanda sebelum tertatanya permasalahan di dalam negeri dan selesainya
permasalahan Papua Barat dengan Belanda. Akibatnya, pada Konferensi Hukum Laut
Internasional II di Jenewa pada 1960, masalah Deklarasi Djuanda tidak dibicarakan
lagi ( Wulandari, 2009).

Pada 13 Desember 1957 pemerintah Indonesia akhirnya mengeluarkan pernyataan
unilateral (sepihak) yang ditandatangani oleh Perdana Menteri, Ir. Djuanda. Dalam
deklarasi itu dinyatakan seperti berikut.

158 Sejarah Wilayah Perbatasan Kepulauan Natuna