Page 180 - Final Sejarah Wilayah Perbatasan

apa yang dilakukan oleh Sukarno. Soeharto memprioritaskan stabilitas politik dalam
negeri dan normalisasi hubungan internasional. Hal itu dijadikan skala prioritas
oleh Soeharto karena perekonomian Indonesia saat itu dalam kondisi yang tidak
stabil. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi menjadi prioritas utama. Untuk
merealisasikannya, diperlukan stabilitas politik dan keamanan sebagai faktor
utamanya.

Upaya yang dilakukan pertama kali oleh Soeharto adalah melakukan normalisasi
hubungan dengan Malaysia. Untuk merealisasikannya, Soeharto mengutus secara
khusus Adam Malik dan Menteri Luar Negeri, Abdul Rahman. Dalam Konferensi
Bangkok yang diselenggarakan pada 28 Mei 1968, dicarilah kesepakatan untuk
menyelesaikan sengketa antara Indonesia dan Malaysia. Hasil konferensi itu adalah
kesepakatan bersama untuk mengakhiri konflik yang disahkan di tingkat Menteri
Luar Negeri pada 11 Agustus 1966.

Setelah dilantik menjadi presiden baru pada Maret 1967, kerja sama dengan pihak luar
negeri diperluas dengan negara tetangga lainnya. Hasil dari lobi itu adalah mempererat
dan melembagakan kerja sama bangsa-bangsa Asia Tenggara yang tergabung dalam
ASEAN. ASEAN didirikan di Bangkok pada 8 Agustus 1987. Indonesia merupakan
anggota yang pertama bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara-
negara anggotanya dengan melakukan kerja sama sosial, ekonomi, budaya, dan yang
paling utama adalah menomorsatukan upaya damai dalam perselisihan yang timbul
di antara anggotanya. Dengan demikian, Indonesia memperoleh kesempatan untuk
merundingkan wilayah perbatasannya dengan negara-negara lain (Wulandari, dkk.:
2009).

Upaya yang dilakukan oleh Soeharto adalah menentukan batas landas kontinen di
Selat Malaka dan Laut Cina Selatan. Untuk merundingkannya, Adam Malik diutus
oleh Soeharto untuk membicarakannya dengan perwakilan negara-negara yang
terkait. Dalam kesepakatan itu, penyelesaian batas laut ditetapkan dengan mencapai
titik antara garis batas terluar pada saat kondisi air laut surut dari tiap-tiap pantai.
Kesepakatan dengan Malaysia ditandatangani pada 27 Oktober 1969 dalam bentuk
persetujuan bilateral kedua negara yang ditandatangani di Kuala Lumpur. Kesepakatan
ini merupakan kesepakatan antarnegara pertama yang dibuat mengenai perbatasan
laut kedua negara. Persetujuan tersebut diperkuat lagi dengan penetapan garis batas
landas kontinen kedua negara di sepanjang Selat Malaka dalam pertemuan antara dua
Menteri Luar Negeri kedua negara di Jakarta pada 17 Maret 1970.

Dalam pembicaraan tentang penetapan batas landas kontinen dengan Malaysia,
tiap-tiap tim dari kedua negara sadar bahwa di wilayah itu terbentang juga wilayah
yang menjadi klaim dari negara Thailand. Oleh karena itu, segera diselenggarakan
pembicaraan yang melibatkan negara Thailand, Malaysia, Singapore, dan Filipina pada
November 1971. Pada 1 Desember 1971 negara-negara itu menyepakati persetujuan
tersebut, yang diberlakukan 16 Juli 1973. (Zone of Peace, Freedom and Neutrality
(Zopfa), ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri ASEAN)

Mutiara di Ujung Utara 163