Page 181 - Final Sejarah Wilayah Perbatasan

Setelah Indonesia melakukan kegiatan pemilihan umum dan kemenangan ada pada
pihak Soeharto, Presiden Soeharto yang baru dilantik ini mulai memikirkan tentang
batas wilayah negara. Namun, kalau mengingat kondisi perekonomian yang belum
stabil, Soeharto cenderung untuk menghindari konflik dengan negara-negara
tetangga. Daerah perbatasan direncanakan ntuk diberdayakan untuk menampung
kerja sama ekonomi dengan negara tetangga walaupun sekaligus dijadikan penegasan
kekuasaan Indonesia lengkap dengan wilayahnya. Dengan bertolak dari pemikiran
ini, Soeharto mengeluarkan keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973. Keputusan
Presiden ini berisi pembentukan Badan Otorita Batam sebagai daerah pengembangan
investasi di bidang industri. (Keppres No. 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri
Pulau Batam).

Soeharto menyadari bahwa langkah yang diambil dengan pembentukan Badan Otorita
Batam ini akan menyebabkan munculnya konflik baru dengan negara tetangga.
Sebelum klaim dari negara tetangga muncul, Soeharto memantapkan konsep wawasan
Nusantara dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 yang berisi
Landas Kontinen Indonesia. Dengan dijadikannya undang-undang tentang Landas
Kontinen Indonesia, berarti bahwa semua kekayaan alam yang terdapat dalam Landas
Kontinen merupakan kekayaan negara Republik Indonesia. Dengan undang-undang
itu, tidak akan ada kekuasaan asing yang mengklaim dan mengambil kekayaan alam
Indonesia tanpa mengadakan pembicaraan dengan pemerintah Indonesia karena
tindakan sepihak yang dilakukan oleh negara lain akan menimbulkan munculnya
klaim dari pemerintah Indonesia tentang pelanggaran wilayah kedaulatan nasional.
Landas kontinen pengukurannya didasarkan pada garis pantai sampai jarak tertentu
di tengah perairan terluar dari wilayah kepulauan Indonesia. (Undang-Undang No. 1
Tahun 1973 tentang Landas Kontinen).

Meskipun kesepakatan telah dibuat, perbatasan Indonesia dengan Singapura
tetap menjadi perhatian pemerintah Republik Indonesia. Wilayah Indonesia yang
berbatasan dengan Singapura jaraknya sangat sempit bila dibandingkan dengan
kantong-kantong laut di wilayah lain. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1973 tentang Landas Kontinen tidak dapat diberlakukan di Selat Singapura.
Kondisi geografis Singapura yang merupakan sebuah pulau yang dikelilingi dengan
pulau-pulau kecil milik Indonesia, garis batas yang ditarik di celah-celah sempit ini
tidak dapat dilaksanakan. Apabila dilaksanakan, hal itu pasti akan memicu protes dari
pemerintah Singapura. Akhirnya, disepakatilah membicarakan dengan pemerintah
Singapura. Pada 25 Mei 1973 dicapai kesepakatan dengan ditandatangani perjanjian
garis batas laut wilayah yang ditandatangani di Jakarta. Kedua pemerintahan sepakat
untuk melakukan sosialisasi terlebih dahulu dan baru akan memberlakukannya mulai
29 Agustus 1974 (“Perjanjian Batas Laut RI-Singapura bisa jadi Rujukan Penyelesaian
Sengketa Perbatasan”, Kompas.com, 3 September 2014).

Salah satu program Kabinet Pembangunan III adalah menetapkan dan menjamin
tidak adanya kantong-kantong laut di dalam wilayah Republik Indonesia yang

164 Sejarah Wilayah Perbatasan Kepulauan Natuna