Page 186 - Final Sejarah Wilayah Perbatasan

Dampak yang ditimbulkan dari Indonesia setelah meratifikasi Konvensi Hukum
Laut PBB adalah makin luasnya wilayah kedaulatan Indonesia. Pada saat Proklamasi
Kemerdekaan Indonesia pada 1945 wilayah Kedaulatan Indonesia sekitar 1,9 juta km
2
karena pada saat itu yang digunakan sebagai pedoman adalah TZMKO 1939 warisan
pemerintah kolonial Belanda yang menyebutkan jarak antarpulau hanya 3 mil dari
garis pantai ketika surut terendah. Luas Kedaulatan Indonesia bertambah luas ketika
Perdana Menteri Djuanda (1957) mengklaim jarak antarpulau sepanjang 12 mil dari
garis pangkal kepulauan yang menghubungkan titik-titik dari pulau terluar milik
Indonesia. Luas wilayah Kedaulatan Indonesia bertambah menjadi 5 juta km dengan
2
diratifikasinya Konvensi Hukum Laut PBB, yang menyatakan batas selebar 200 mil
dihitung dari garis pangkal pulau terdepan ditambah dengan wilayah yurisdiksi Zona
Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen, wilayah Kedaulatan Indonesia bertambah
3 juta km . Dengan demikian, luas wilayah Kedaulatan Negara Republik Indonesia
2
setelah diratifikasinya konvensi PBB berubah menjadi 8 juta km .
2

Setelah Konvensi Hukum Laut PBB diratifikasi oleh 60 negara, sejak 16 November
1994 Konvensi Hukum Laut Internasional PBB mulai diberlakukan. Hingga 31 Mei
2007 terdapat 154 negara dan negara-negara yang tergabung dalam Masyarakat
Ekonomi Eropa telah meratifikasi konvensi tersebut. Bagi Indonesia, pemberlakuan
konvensi ini sangat menguntungkan karena wawasan Nusantara secara resmi telah
diakui oleh dunia internasional dan Indonesia telah memberikan kontribusi pada
perkembangan hukum laut internasional ( Djalal, 2009).

Dalam kondisi tertentu Konvensi Hukum Laut Internasional PBB (UNCLOS)
memungkinkan batas landas kontinen di suatu negara pantai melebihi 200 mil laut
dari garis pangkalnya. Dengan bertolak dari konvensi batas landas kontinen tersebut,
Indonesia melakukan submisi perluasan batas landas kontinen di luar 200 mil laut
yang didasarkan atas hasil survei yang dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial
(BIG)

Deklarasi tentang landas kontinen yang dicanangkan pada 17 Februari 1969 belum
memiliki legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, pemerintah mengesahkan landas
kontinen dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Llandas Kontinen
Indonesia. Adapun asas pokok tentang landas kontinen Indonesia adalah sebagai
berikut.

a. Segala sumber kekayaan alam yang terdapat dalam landas kontinen Indonesia
adalah milik eksklusif Negara Republik Indonesia,
b. Pemerintah Indonesia bersedia menyelesaikan permasalahan garis batas
landas kontinen dengan negara-negara tetangga melalui perundingan.
c. Jika tidak ada garis batas, landas kontinen adalah suatu garis yang ditarik di
tengah antara pulau terdepan Indonesia dan wilayah terluar negara tetangga,
d. Klaim tidak memengaruhi sifat serta status perairan, baik di atas landas
kontinen Indonesia maupun udara di atasnya.

Mutiara di Ujung Utara 169