Page 182 - Final Sejarah Wilayah Perbatasan

merupakan perairan internasional. Pemerintah Indonesia terus memperjuangkan
konsep wawasan Nusantara agar dapat diterima oleh semua negara di dunia melalui
ketetapan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Oleh karena itu, selama pemerintahan
Kabinet Pembangunan III, pada setiap Konferensi Hukum Laut yang diselenggarakan
oleh PBB, Indonesia tanpa mengenal lelah selalu membentuk tim perunding agar
konsep wawasan Nusantara dapat dimasukkan dalam keputusan PBB. Setelah hampir
10 tahun melakukan diplomasi dan melakukan pembicaraan dengan berbagai
perwakilan dalam Konferensi Hukum Laut PBB di Montego Bay, Jamaica pada 1982
wawasan Nusantara diterima sebagai keputusan dari Konvensi Hukum Laut PBB.

D. Dari Pengesahan United Nations Convention of the Law on the Sea
Hingga Kini

Pada Sidang Majelis Umum PBB diselenggarakan pada 1982 konsep tentang wawasan
Nusantara diterima sebagai bagian integral dari Konvensi Hukum laut PBB. Ketika
konsep ini mulai diputuskan, utusan dari Amerika Serikat keberatan dan menuntut
dilakukannya voting. Voting dilaksanakan pada 30 April 1982, dan mayoritas negara
di dunia termasuk negara-negara di Asia Tenggara menyetujui masuknya wawasan
Nusantara sebagai bagian dari Konvensi Hukum Laut PBB yang kemudian dikenal
dengan nama UNCLOS (United Nations Convention of the Law on the Sea). Dari hasil
voting itu, PBB akhirnya mengesahkan Konvensi Hukum Laut pada 10 Desember
1982. Berdasarkan konsep ini dari titik terluar landas kontinen suatu negara dapat
ditarik 200 mil keluar dan menjadi hak dari negara tersebut. Apabila ketentuan
ini diterapkan antara pulau Sumatra dan Malaysia, keduanya akan saling tumpang
tindih. Oleh karena itu, Indonesia dan Malaysia sepakat untuk membagi dua wilayah
perairannya sesuai dengan persetujuan yang disepakati pada 1969.

Saat dilakukan voting untuk mengambil keputusan di Majelis Umum PBB, terdapat
151 negara yang mengikutinya. Dari 151 negara itu, 130 negara mendukung wawasan
Nusantara dijadikan keputusan PBB, 4 menentang, yakni Israel, Turki, Amerika
Serikat, dan Venezuela, sedangkan 17 negara abstain. Di antara 17 negara yang
abstain itu mayoritas adalah negara maju. Sementara itu, dari 4 negara yang menolak
dan 17 negara yang abstain, seperti Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Jerman Barat,
Italia, dan beberapa negara Amerika Latin tidak dapat menentukan sikapnya karena
keputusan ini tidak mengakomodasi kepentingan negara-negara pantai di Amerika,
Eropa, maupun di Amerika Latin.

Bagi Indonesia, dalam kaitan dengan Konvensi Hukum Laut PBB ini muncul
permasalahan dengan pulau-pulau kecil yang berada di garis terdepan wilayah lautan
0
seperti Sipadan dan Ligitan. Kedua pulau itu terletak pada koordinat 04 06’39” intang
0
utara dan 118 37’56 bujur timur. Kedua pulau kecil itu berhadapan dengan Malaysia
dan bila ditarik garis lurus saat air laut surut, sesuai dengan Konvensi Hukum Laut
PBB, kedua pulau ini berada di dalam wilayah Malaysia. Oleh karena itu, berdasarkan

Mutiara di Ujung Utara 165