Page 179 - Final Sejarah Wilayah Perbatasan

yang sangat sengit pada 31 Juli 1957, parlemen Inggris mengesahkan keputusan
tentang pengalihan koloninya di Penang dan Malaka kepada pemerintah Malaya. Satu
bulan kemudian, pengesahan parlemen Inggris disahkan oleh Ratu Elisabeth II pada
31 Agustus 1957 (Clive Christie, 2001).

Saat Malaya dinyatakan sebagai negara baru muncul keresahan masyarakat Tionghoa
khususnya yang tinggal di Singapura. Mereka merasa resah karena pemerintahan
Malaya didominasi oleh elite politik Melayu. Singapura yang sejak selesainya Perang
Dunia II dijadikan crown colony, dengan pemerintahan sendiri menuntut pemisahan
dari Malaya. Berdasarkan kekhawatiran akan terjadinya konflik baru di wilayah ini,
parlemen Inggris dalam sidangnya pada Mei 1958 memutuskan akan memberikan
konstitusi baru kepada Singapura. Dengan diberikannya konsitusi baru itu, Singapura
dinyatakan sebagai negara kota pada 3 Juli 1959 (C. Turnbull, 1985).

Munculnya dua negara baru di wilayah tetangga Indonesia ini belum menimbulkan
masalah bagi Indonesia karena Indonesia sedang disibukkan oleh perjuangan untuk
merebut kembali wilayah Irian Barat. Sukarno merasa ditipu oleh Belanda setelah
kabinet J. Luns mengumumkan akan melakukan penentuan pendapat rakyat di Irian
Barat. Karena merasa diperlakukan tidak adil, Sukarno mengancam akan membawa
permasalahan ini ke PBB. Setelah melalui konfrontasi militer yang melibatkan
Amerika Serikat, akhirnya pada bulan Mei 1962 Belanda menyerahkan Irian Barat
kepada PBB dan setahun kemudian PBB menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia.

Dengan kembalinya Papua ke pangkuan ibu pertiwi, perhatian Sukarno kembali ke
wilayah batas utara setelah Perdana Menteri, Tengku Abdul Rahman, menginginkan
akan menjalin kerja sama yang lebih erat. Gagasan ini menimbulkan pandangan pro
dan kontra karena sementara elite politik di wilayah itu menduga Inggris memiliki
kepentingan di balik gagasan itu. Sukarno menentang pembentukan Federasi Malaysia
dengan mengeluarkan Program Dwikora yang bertujuan untuk menggagalkan
rencana pembentukan federasi itu pada 3 Mei 1963.

Karena Tengku Abdul Rahman bersikukuh akan tetap membentuk federasi itu,
Sukarno mencanangkan program “Ganyang Malaysia” pada 23 Juli 1963. Ketegangan
di wilayah perbatasan ini juga menyeret negara lain, seperti Filipina yang mengajukan
protes atas pelanggaran wilayahnya di Sabah. Karena mengingat bahwa Tengku Abdul
Rahman tetap berkeinginan untuk melanjutkan pembentukan federasi, Sukarno tetap
dengan pendapatnya untuk melanjutkan konfrontasi. Langkah yang makin keras dan
makin ekstrem diambil oleh Sukarno pada Februari 1964 dengan memutuskan untuk
keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan alasan karena Malaysia diterima
sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Hingga kejatuhan Sukarno sebagai
Presiden RI pada 1966, konfrontasi dengan Malaysia tetap berlangsung (Mohamad
Tan Sri Gazali Shafie, 1998).

Pada Maret 1966, terjadi perubahan besar di Indonesia. Presiden Sukarno digantikan
oleh Presiden Soeharto. Apa yang diupayakan oleh Soeharto sangat berbeda dengan

162 Sejarah Wilayah Perbatasan Kepulauan Natuna