Page 178 - Final Sejarah Wilayah Perbatasan

1961 perlu disempurnakan sehingga konsep tentang Wawasan Nusantara dapat
dimasukkan dalam undang-undang itu.

Sebagai kelanjutan dari rencana untuk menyempurnakan undang-undang yang telah
ada tentang penyempurnaan Deklarasi Djuanda, pemerintah Indonesia masih tetap
konsisten dengan rencana itu. Pada 1960 Sukarno mengeluarkan undang-undang yang
baru, yaitu Undang-Undang Nomor 4/PRP Tahun 1960 tentang Wawasan Nusantara,
khususnya tentang Perairan Indonesia. Dengan masuknya Wawasan Nusantara dalam
undang-undang itu, sebagai undang-undang dapat digunakan untuk membuat
peraturan di bawahnya termasuk peraturan tentang perairan perkapalan, navigasi,
dan peraturan lain yang berupa derivasi dari undang-undang itu. (UU No. 4/PRP
tahun 1960).

Setelah kembalinya Irian Barat ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,
Sukarno mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 1963 tentang Bagian
Wilayah Indonesia sebagai Lingkungan Maritim menetapkan lingkaran maritim
di seluruh kawasan perairan Indonesia yang memberlakukan hukum Indonesia.
Keputusan Presiden ini berisi penetapan bahwa bagian wilayah perairan Indonesia,
sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 4/PRP Tahun 1960
dinyatakan sebagai tahun lingkungan maritim. Dengan diberlakukan Keputusan
Presiden itu , semua keputusan yang telah ada termasuk di dalamnya Keputusan
Gubernur Jenderal tentang Lingkungan Maritim (TZMKO 1939) dinyatakan tidak
berlaku lagi. Konsekuensi Keputusan Presiden ini adalah tidak ada lagi daerah
kantong-kantong laut yang merupakan perairan bebas bagi pelayaran internasional
(Hasjim Djalal, 2009).

Dengan dicabutnya TZMKO 1939, Sukarno telah mempersatukan wilayah Indonesia
sehingga terbebas dari daerah kantong-kantong laut yang dapat dilalui oleh pelayaran
internasional. Dengan Keputusan Presiden ini, Indonesia dari Sabang sampai
Merauke telah menjadi negara kesatuan, baik ditinjau dari segi wilayah, politik,
geografi, ekonomi, maupun kelautan. Dengan kondisi seperti itu, konsep Wawasan
Nusantara telah menjadi kekuatan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
bebas dari pengaruh asing. Hal itu kemudian dijadikan momentum bagi Indonesia
untuk memosisikan kembali batas-batas wilayah yang menjadi bagian dari Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam kaitan posisi Indonesia dalam permasalahannya di luar negeri, setelah
Dekrit Presiden 1959, Sukarno melihat bahwa di wilayah tetangga, Inggris mulai
memberikan kesempatan kepada kaum elite Melayu di Malaka untuk lebih banyak
berkontribusi dalam pemerintahan. Politik ini dilakukan oleh Inggris setelah berhasil
menumpas pemberontakan komunis di Malaya dan berkeyakinan bahwa hanya
masyarakat Melayulah yang mampu mencegah dominasi Partai Komunis Malaya
karena sifat mereka yang agamis. Selain masalah komunis, masalah lain yang tidak
kalah pentingnya adalah masalah ras. Inggris menginginkan agar dibentuk koalisi
dengan melibatkan ras lain, khususnya orang Tionghoa. Setelah melalui perdebatan

Mutiara di Ujung Utara 161