Page 174 - Final Sejarah Wilayah Perbatasan

Kusumaatmaja mengusulkan agar pemerintah Indonesia segera menerapkan asas
Archipelagic State karena satu-satunya hukum internasional yang dapat melindungi
wilayah Indonesia adalah penerapan konsep Negara Kepulauan. Ia memberikan
contoh Mahkamah Internasional telah menerapkan hukum internasional dalam
sengketa perikanan antara Norwegia-Inggris pada 8 Desember 1951. Sarana hukum
internasional ini baru pertama kali dicoba oleh Filipina, seperti tertera dalam nota
diplomatiknya pada tanggal 12 Desember 1955 (H.N. Hadi Soewito, 1993).

Pada saat diselenggarakan pembahasan tentang gagasan archipelagic state, banyak
anggota panitia Pirngadi merasa berkeberatan dengan alasan Indonesia saat itu
belum memiliki angkatan laut yang memadai sehingga secara de facto Angkatan Laut
Republik Indonesia tidak mungkin melaksanakan pengamanan. Namun, Menteri
Urusan Veteran waktu itu, sebagai menteri termuda, mendesak panitia Pirngadi
agar segera menjadikan seluruh Laut Jawa sebagai bagian dari wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Ia merasa sangat prihatin karena kapal-kapal Belanda
mondar-mandir melintasi Laut Jawa. Ketika menjawab hal tersebut, Mr. Mochtar
Kusumaatmaja beranggapan bahwa kapal-kapal Belanda yang mondar-mandir di Laut
Jawa telah melanggar hukum internasional. Karena dianalogikan dengan peristiwa
kemerdekaan Indonesia oleh Chairul Saleh, Mr. Mochtar Kusumaatmaja meminta
cuti untuk dapat memikirkan bagaimana upaya memasukkan Pulau Jawa seluruhnya
menjadi bagian dari republik ini.

Sekembalinya dari cuti selama dua minggu, Mr. Mochtar Kusumaatmaja kembali ke
Jakarta dengan membawa peta Indonesia dan melaporkan hasil kajiannya kepada
Menteri Chairul Saleh, yang kemudian dibawanya ke sidang berkala dewan menteri
yang diselenggarakan secara rutin setiap Jumat malam. Pada waktu rapat rutin itu,
tepatnya pada 13 Desember 1957 Mr. Mochtar Kusumaatmaja berkisah sebagai
berikut.

“Saya merasa terjepit, di satu pihak saya adalah anggota Panitia Pirngadi,
sedangkan di pihak lain saya adalah penasihat menteri Veteran. Anehnya yang
menjadi keputusan kabinet adalah RUU yang tidak resmi itu. Lucunya, pada
waktu saya mau masuk kamar sidang untuk memberikan keterangan, Chairul
menghadang saya di pintu masuk, dia mau menanyakan sesuatu.

“Mochtar, ini yang mau diukur dari pangkal laut teritorial lebarnya berapa?”

Saya jawab: “12 mil”. Waktu itu, maksimum memang 12 mil yang bisa
dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dia pun bertanya lagi:

“Kena apa 12 mil?”

“Habisnya berapa,” jawab saya.

Mutiara di Ujung Utara 157