Page 171 - Final Sejarah Wilayah Perbatasan

saat peristiwa agresi Belanda, baik agresi pertama maupun kedua dengan mudah
Belanda mendaratkan kapal-kapal yang mengangkut peralatan militer guna melawan
kekuatan militer Indonesia yang terpusat di pedalaman Jawa dan Sumatra. Perlawanan
para pejuang untuk melawan hadirnya kembali bangsa asing terjadi di daerah-daerah
termasuk pemboikotan jalur-jalur kereta api agar peralatan militer yang mereka
bawa tidak sampai di wilayah pedalaman. Bahkan, ketika operasi militer di Jawa
berakhir, pada Desember 1948 dimulailah operasi militer di Sumatra. Dengan tanpa
halangan, kapal-kapal militer Belanda mendarat di pelabuhan-pelabuhan seperti
Bengkalis, Siang, Bagan Siapi-api, Tembilahan, Selat Panjang, dan Pulau Mendol (P.J.
Drooglever dan M.J.B. Schouten, 1991, hlm. 552). Bahkan, Belanda setelah menguasai
beberapa pelabuhan, kemudian membentuk pasukan khusus (speciale troepen) untuk
menaklukkan Rengat, Pekanbaru, dan Kuantan. Dengan demikian, seluruh pantai
Sumatra telah diblokade oleh angkatan laut Belanda guna mencegah terjadinya
penyelundupan senjata ke wilayah ini.

Pemerintahan Belanda secara resmi berakhir tatkala hasil Konferensi Meja Bundar
(KMB) diberlakukan sejak 27 Desember 1949. Konferensi yang dimulai sejak Agustus
1949 ini menjadi penentu nasib bangsa Indonesia karena mengingat Belanda tidak
berniat melepaskan wilayah koloninya. Hal itu terbukti dengan dilancarkannya agresi
Belanda sebanyak dua kali. Dengan diratifikasinya hasil kesepakatan KMB oleh
parlemen Belanda yang ditandatangani oleh Ratu Juliana, keberadaan pemerintah
kolonial di Indonesia berakhir.

Walaupun bentuk pemerintahan yang diakui oleh Belanda adalah Republik Indonesia
Serikat (RIS) yang membagi Indonesia menjadi beberapa negara bagian, termasuk
Republik Indonesia yang hanya menguasai wilayah tertentu di Jawa, langkah yang
penting adalah pihak kolonial sudah pergi dari wilayah Indonesia. Sementara itu,
konstitusi yang digunakan oleh Republik Indonesia serikat (RIS) adalah Konstitusi
RIS yang tidak memuat bentuk negara kesatuan seperti tercantum dalam UUD 1945.
Dengan kondisi seperti itu, kedua bentuk pemerintahan tidak memiliki prioritas
program untuk memikirkan batas wilayahnya termasuk dengan wilayah tetangga,
Malaya.

Pada saat pemerintahan RIS berjalan, permasalahan dalam negeri memerlukan
pemikiran yang sangat berat. Permasalahannya adalah bahwa dengan bentuk negara
federal, akan sulit mencapai kesepakatan bersama menghadapi permasalahan
yang timbul, baik masalah dalam negeri maupun luar negeri. Justru inilah yang
dikehendaki Belanda agar masalah Irian Barat tidak akan ada kesepakatan di antara
anggota negara-negara federal ini.

Dengan keyakinan yang tinggi, akhirnya pada 17 Agustus 1950 secara resmi RIS
dibubarkan oleh pemerintah Indonesia. Republik Indonesia Serikat hanya berumur
tidak lebih dari 10 bulan. Pembubaran ini mendapatkan dukungan dari negara-negara
bagian yang ditunjukkan dengan kesediaan mereka bergabung dengan pemerintah
Republik Indonesia. Akhirnya, Indonesia kembali menerapkan UUD 1945, dan

154 Sejarah Wilayah Perbatasan Kepulauan Natuna