Page 170 - Final Sejarah Wilayah Perbatasan

dan Jepang tidak mengobarkan pertempuran di Laut Cina Selatan, tetapi di Laut
Jawa. Hal itu sangat disadari oleh pihak sekutu karena Jawa merupakan basis kekuatan
terakhir sekutu sebelum menuju ke Australia. Pertempuran yang dimulai pada 25
Februari 1942 dengan menyerang dari 3 penjuru (dari Selat Malaka ke Laut Jawa, dari
Selat Makassar ke Laut Jawa, dan melalui Laut Aru ke Llaut Jawa) menjadikan Jepang
dengan mudah menghancurkan armada sekutu. Dalam waktu dua hari Surabaya
jatuh ke tangan Jepang. Dalam kurun waktu tidak lebih dari satu bulan, tepatnya pada
8 Maret 1942 pasukan Belanda di bawah komando Letnan Jenderal Hein Ter Porten
menyerah kepada Komandan Kesatuan tentara XXV di bawah komando Letnan
Jenderal Hitoshi Imamura. Sejak saat itu, kekuasaan Belanda di wilayah Hindia
Belanda digantikan oleh pemerintahan Jepang (Wulandari, dkk. 2009, hlm. 60—62 ).

Pemerintah Hindia Belanda sejak 1940 telah menjadikan seluruh kawasan Asia
Tenggara sebagai satu front bersama dengan mengabaikan batas-batas wilayah koloni
untuk menghadapi Jepang. Pertimbangan pembentukan front itu adalah bahwa
tiap-tiap penguasa di wilayah koloni di Asia Tenggara membentuk pasukan untuk
mengatasi perlawanan rakyat yang muncul di wilayah masing-masing. Kemudian,
tiap-tiap penguasa telah membentuk kekuatan Pax Britanica, Pax Gallica, Pax
Neerlandica dan Pax Americana sehingga masing-masing memiliki kebijakan
sendiri-sendiri. Dengan runtuhnya kekuasaan rezim kolonial Barat di Asia Tenggara,
front ini dipertahankan oleh Jepang di bawah komando langsung dari Tokyo.

Perubahan pengelolaan wilayah laut oleh Jepang ini tidak banyak membawa
perubahan pada batas-batas wilayah, termasuk batas wilayah laut. Hal ini disebabkan
karena wilayah ini sebagian besar, terutama di Asia Tenggara bagian barat, dikuasai
oleh angkatan darat yang lebih mementingkan pertahanan teritorial sehingga tidak
memperhatikan batas laut, dan panglima militer Jepang lebih banyak mengatur
tentang strategi tempurnya dan bukan memprioritaskan batas wilayahnya. Demikian
pula tatkala serangan balik sekutu dilancarkan kepada pasukan Jepang, fokus
pertempuran tetap berada di markas-markas dan instalasi militer di darat. Dengan
demikian, selama pendudukan militer Jepang di Asia Tenggara, batas-batas wilayah
yang sudah disepakati dalam beberapa traktat antara pemerintah Inggris dan Belanda
yang telah dibuat pada masa sebelumnya tidak mengalami perubahan.

Pada saat Proklamasi Indonesia dikumandangkan, para pemimpin bangsa belum
memikirkan tentang keutuhan wilayah. Diplomasi yang dilakukan saat itu belum
membahas batas wilayah, tetapi mencari dukungan dan pengakuan internasional
melalui Kementerian Luar Negeri. Para Menteri Luar Negeri disibukkan dengan
diplomasi untuk mencari dukungan diplomatik dan pengakuan yuridis dari
negara lain. Hal ini dianggap lebih penting oleh para pemimpin Republik daripada
memperjuangkan batas-batas wilayah negara Republik Indonesia. Masalahnya adalah
pada saat itu sebagian besar wilayah perairan Indonesia berada dalam kekuasaan dan
blokade Belanda. Belanda menguasai pulau-pulau terdepan dan sepanjang pantai
seluruh pulau di wilayah bekas Hindia Belanda ini. Sangat masuk akal apabila pada

Mutiara di Ujung Utara 153