Page 165 - Final Sejarah Wilayah Perbatasan

produk-produk dagang dan penumpang yang akan dibawa menuju ke pulau lain,
baik di wilayah Hindia Belanda maupun ke Eropa. Peraturan TZMKO 1939 ditujukan
tidak hanya untuk alat transportasi laut akan, tetapi juga alat transportasi udara yang
sudah mulai beroperasi di Hindia Belanda. Peraturan ini berlaku di seluruh wilayah
Hindia Belanda termasuk di pulau-pulau terluar yang telah dikuasainya. (Staatsblad
van Neerlandsch-Indie, 1939, No. 442. “Zeemacht verdediging voorschriften voor
handhaving van de orde en veiligheid in het Nederlandsch-Indische zeegebied
Territoriale Zee en Marietieme Kringen Ordonnantie 1939).

Tentang perbatasan wilayah Hindia Belanda dengan Inggris di wilayah Natuna,
dibahas pada dekade kedua abad XX oleh Gubernur Jenderal Dirk Fock yang
mengadakan kesepakatan dengan Raad van Indië di Batavia. Kesepakatan kedua
institusi penting di Hindia Belanda itu diselenggarakan guna mempertegas lingkup
pengaruh Belanda terutama di perairan perbatasan berhadapan dengan Malaya yang
berada di bawah kekuasaan Inggris. Dalam rangka upaya reorganisasi pemerintahan
sekaligus mempertegas ruang lingkup wilayah Belanda, Gubernur Jenderal Dirk Fock
mengeluarkan keputusan untuk mengatur kembali wilayah Hindia Belanda, khususnya
di wilayah Keresidenan Riau dan sekitarnya (Riouw en Onderhorigheden) (Besluit
Gouverneur Generaal 29 April 1924 Nomor 51, koleksi ANRI bundel Algemeen
Secretarie). Wilayah ini kemudian diatur secara administratif dengan membaginya
dalam beberapa afdeeling dan onderafdeeling yang mencantumkan nama pulau, baik
besar maupun kecil yang sudah memiliki nama.

Berhubung setelah dikeluarkannya surat keputusan itu masih terdapat banyak kapal
asing, baik milik maskapai pelayaran Belanda, milik penduduk bumiputra maupun
penduduk di sekitar Semenanjung Malaya, pemerintah di Batavia mulai mempertegas
tentang wilayah perbatasan khususnya di wilayah Riouw en Onderhorigheden
ini. Khusus untuk pulau-pulau terluar di wilayah itu, pemerintah Batavia mulai
mengangkat pejabat Eropa yang diberi tugas untuk mencatat dan mengatur
administrasi pemerintahan di wilayahnya masing-masing. Beberapa pejabat
pemerintah seperti posthouder Eropa diangkat untuk ditempatkan di Pulau Siantan
yang berkedudukan tetap di Pulau Terempa. Pulau Terempa itu merupakan salah satu
pulau yang berada di gugusan Pulau Tujuh yang berbatasan langsung dengan Malaka
yang berada di bawah kekuasaan Inggris (Besluit Gouverneur Generaal 8 Agustus
1932 No. 25, bundel Algemeen Secretarie, koleksi ANRI).

Pemerintah Belanda mulai melakukan sensus penduduk sekaligus membuat peta. Pada
dasawarsa kedua abad XX peta-peta yang dihasilkan oleh lembaga topografi kolonial
menunjukkan garis batas yang didasarkan dari kondisi surut di pantai, khususnya di
pantai pulau-pulau yang berbatasan dengan pulau-pulau di Semenanjung Malaka.
Langkah ini menunjukkan garis batas yang dibuat oleh pemerintah Belanda yang
dapat digunakan sebagai pedoman dalam mengamankan wilayah perbatasan di pulau-
pulau terluar ini. Di Keresidenan Riouw en Onderhorigheden, garis-garis batas selain
untuk menandai wilayah Hindia Belanda juga terdapat garis batas yang membagi

148 Sejarah Wilayah Perbatasan Kepulauan Natuna