Page 163 - Final Sejarah Wilayah Perbatasan

Peta 16. Wilayah NKRI Berdasarkan TZMKO 1939
Sumber : BIG. Asep Karsidi, dkk. 2013, hlm. xviii

3 Mei 1938 (Lembaran Negara Nomor 200) pemerintah kolonial menetapkan aturan
yang disebut sebagai Peraturan Lingkungan Laut dan Maritim Teritorial 1939 .

Peraturan Lingkup Laut dan Teritorial Maritim itu terdiri atas empat bagian yang
terbagi dalam 21 pasal. Peraturan itu mengatur mekanisme dan prosedur kapal-kapal
dan pesawat terbang asing, baik yang bersahabat dengan pemerintah kolonial Belanda
maupun yang tidak. Ditetapkan bahwa wilayah laut yang membentang ke arah laut
sampai tiga mil laut dari garis air terendah dari pulau-pulau termasuk dalam wilayah
Hindia Belanda. (Het zeegebiet, dat zich zeewaarts uitstrekt tot op een afstand van drie
zeemijlen van de laagwaterlijn) (Pasal 1 (1) 1. I TZMKO).

Latar belakang diberlakukannya TZMKO pada 1939 disebabkan oleh situasi dan
kondisi sebelumnya. Dengan dibukanya Terusan Suez pada tahun1869, hal itu
menimbulkan pengaruh yang sangat besar terhadap pola pelayaran domestik di
Kepulauan Hindia Belanda. Dengan dibukanya Terusan Suez, kapal-kapal di Singapura
segera menambah peralatan pada kapal layar mereka dengan mesin uap atau bahkan
mengganti kapal mereka dengan kapal bermesin uap. Sepuluh tahun sejak pembukaan
terusan itu, kapal uap yang berlabuh di pelabuhan Singapura meningkat lima kali lipat
bila dibandingkan dengan periode sebelumnya, sedangkan kapal tradisional yang
digerakkan dengan layar menurun seperempatnya (G. Boggaers. 1955. “Singapore
and the Opening of the Suez Canal”,dalam JMBAS, vol. 28 (I), hlm.139).

Sementara itu, untuk memenuhi kebutuhan kapal pengangkut produk agraris dari
wilayah Hindia Belanda ke Eropa, beberapa perusahaan Belanda sejak tahun 1870
telah melakukan ekspansinya, antara lain SMN (Stoomvaart Maatschappij Nederland)
dan pada tahun 1873 mulai beroperasi di Hindia Belanda RL (Rotterdamsche

146 Sejarah Wilayah Perbatasan Kepulauan Natuna