Page 164 - Final Sejarah Wilayah Perbatasan

Lloyd). Tentu saja hal itu menjadikan persaingan antara Inggris dan orang Cina
yang mengoperasikan kapal-kapal dagang mereka dan kapal-kapal perusahaan
Belanda (HW Dick, 1989). Untuk melindungi rute kapal-kapal perusahaan Belanda,
pemerintah Belanda memberikan subsidi kepada setidaknya dua perusahaan itu guna
menunjang dan meningkatkan pelayaran dari Pulau Jawa ke pulau-pulau lain di wilayah
Hindia Belanda. Sementara itu, untuk kapal-kapal yang berlayar ke Singapura tidak
diberi subsidi sama sekali. NISN (Netherlands Indies Steam Navigation Company)
yang merupakan operator kapal-kapal dari Jawa ke luar Jawa mengalami kerugian
walaupun sudah memperoleh subsidi dari pemerintah Hindia Belanda. Kondisi ini
memberikan kesempatan kepada pemerintah Belanda untuk mengganti NISN dengan
perusahaan pelayaran lainnya. Hal itu diharapkan dapat memberikan pelayanan yang
lebih baik. Pilihan akhirnya jatuh ke perusahaan pelayaran Belanda KPM (Koninklijke
Paketvaart Maatschappij) yang mulai beroperasi pada 1891(Singgih Tri Sulistyono,
2007.”Dinamika Kemaritiman dan Integrasi Negara Nasional di Indonesia, dalam
Deklarasi Djuanda, 13 Desember 1957. Hlm. 40—71 ).

Berkat kelihaian para pengelola KPM, pada awal abad XX Pulau Jawa benar-benar
dianggap sebagai pesaing utama Singapura. Selain menjalani rute Hindia Belanda ke
Eropa, KPM juga berhasil memantapkan hubungannya dengan pelabuhan-pelabuhan
besar di wilayah Hindia Belanda, seperti Makassar, Padang, Belawan, Pontianak, dan
Balikpapan. Kapal-kapal KPM ini melakukan pelayaran langsung ke Eropa tanpa
singgah ke Singapura. Bahkan, jalur ke wilayah Asia lainnya, seperti Bangkok, Manila,
Hongkong, Koba, dan Australia KPM tidak pernah melakukan persinggahan ke
Singapura (IJ Brugmans, Van Chinavaart tot Oceanvaart: De Jawa-China-Japan Lijn-
Koninkelijke Jawa-China Paketvaart Lijnen1902-1952. (Uitgegeven bijhet 50-jarig
bestaan van de maatschappij 15 September 1952).

Sehubungan dengan kepentingan pemerintah kolonial terutama untuk kepentingan
militer, pada 1916 pemerintah meminta agar KPM melakukan pergantian dua pertiga
dari kapal mereka dengan kapal-kapal yang baru. Bahkan, jadwal pelayaran pun
diatur oleh pemerintah di Batavia. Dengan munculnya kepentingan pemerintah ini,
jumlah kapal KPM yang beroperasi di Hindia Belada naik dengan pesat. Antara tahun
1891—1907 jumlah armada KPM meningkat dari 28 menjadi 51 unit kemudian pada
tahun 1916 menjadi 93 unit. Hingga tahun 1939 jumlah armada KPM yang beroperasi
di Hindia Belanda mencapai 134 unit. (KoninkelijkePaketvaart Maatschappij, 1891.
Dienstregeling der KPAanvangende met 1 Januarie 1891. Batavia: Stooer Albrecht).

Beberapa kapal dari maskapai lain bertolak dari Singapura menuju ke Eropa melalui
wilayah Hindia Belanda. Dengan tujuan untuk mencari produk-produk dagang dan
mengangkutnya ke Eropa, beberapa kapal asing mulai sering mengunjungi pelabuhan-
pelabuhan yang ada di Hindia Belanda, termasuk pelabuhan-pelabuhan yang berada
di Pulau Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi. Hal itulah yang mendesak pemerintah
Belanda untuk mulai mengatur kapal-kapal yang akan merapat ke semua pelabuhan
di Hindia Belanda. Tujuannya adalah agar pemerintah Belanda dapat mengontrol

Mutiara di Ujung Utara 147