Page 177 - Final Sejarah Wilayah Perbatasan

Protes keras tentang batas laut 12 mil yang disponsori oleh Amerika Serikat sebagai
balasan atas tuduhan pemerintah Indonesia telah mensinyalir campur tangan
Amerika Serikat dalam membantu kaum pemberontak PRRI/Permesta di Sumatra
dan Sulawesi. Sinyalemen keterlibatan Amerika Serikat dalam kasus pemberontakan
PRRI/Permesta terbukti ketika pada 15 Februari 1958, seorang pilot Amerika
melakukan pengeboman di sekitar Medan dengan menggunakan pesawat Bomber 25
yang berhasil ditembak jatuh oleh pasukan Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa
Amerika Serikat ikut bermain dalam pemberontakan itu. Sebagai reaksi peristiwa itu,
Presiden Sukarno melakukan protes atas intervensi AS ke Mahkamah Internasional.
Ia juga bertekad untuk berpaling ke negara blok timur apabila Amerika Serikat masih
melakukan intervensi atas peristiwa-peristiwa di dalam negeri. Pamor Sukarno naik
drastis ketika Presiden Amerika Serikat Eisenhower mengabulkan tuntutan Soekarno
(Lapian, 2009: 38).

Permasalahan di dalam negeri tetap tidak dapat teratasi. Konstituante yang dibentuk
berdasarkan Pemilihan Umum 1955 tidak mampu menyusun konstitusi baru
sebagai akibat kuatnya perbedaaan pandangan dan kepentingan fraksi-fraksi yang
ada di dalamnya. Sementara itu, lembaga eksekutif yang tergabung dalam kabinet
selalu berganti sehingga tidak ada program yang dapat dilaksanakan, termasuk
melakukan perundingan dengan Belanda tentang kasus Irian Barat. Sukarno akhirnya
mengeluarkan peraturan untuk membatalkan Konferensi Meja Bundar. Peristiwa itu
dilanjutkan dengan perintah untuk membekukan modal Belanda yang sedang dalam
proses nasionalisasi, yang prosesnya berlangsung sampai 1958 (Lembaran Negara
RI Tahun 1956). Di depan Sidang Konstituante pada 5 Juli 1959, Presiden Sukarno
mengumumkan pembubaran Konstituante dan kembali ke UUD 1945. Dengan
kembali ke UUD 1945, berarti bahwa sistem pemerintahan di Indonesia menganut
sistem presidensial. .

Dengan dibubarkannya Konstituante dan kembali ke UUD 1945, perhatian Sukarno
kembali ditujukan pada upaya memperkuat posisinya, baik di dalam maupun di
luar negeri. Di dalam negeri, dalam kaitannya dengan Deklarasi Djuanda walaupun
dalam Konferensi Internasional di Jenewa pada tahun 1960 tidak dibicarakan
lagi Deklarasi Djuanda. Namun, pada 14 Februari 1960 Sukarno selaku Presiden
Republik Indonesia memerintahkan untuk menyempurnakan Deklarasi Djuanda
agar dijadikan undang-undang. Dengan dikeluarkannya Udang-Undang Nomor 4/
PRP Tahun 1961, kedudukan Deklarasi Djuanda menjadi lebih kuat lagi. Undang-
undang ini berisi tentang wilayah perairan Indonesia yang memberikan ide lebih
lanjut tentang Wawasan Nusantara.

Gagasan ini disampaikan pada pidato kenegaraan dalam rangka memperingati
kemerdekaan republik Indonesia pada 17 Agustus 1961. Dalam pidatonya itu,
Sukarno membahas masalah kesatuan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kalau
bertolak dari gagasan wawasan Nusantara itu, Undang-Undang Nomor 4PRP Tahun

160 Sejarah Wilayah Perbatasan Kepulauan Natuna