Page 183 - Final Sejarah Wilayah Perbatasan

Peta 18. Wilayah Kedaulatan dan Yurisdiksi NKRI berdasarkan UNCLOS
Sumber : BIG. Asep Karsidi, dkk. 2013, hlm. xx

pengelolaannya, Malaysia merasa memiliki kedua pulau itu , sedangkan berdasarkan
historisnya, Indonesia merasa pulau ini menjadi milik Indonesia.

Kedua pulau itu meskipun sudah ada gejala konflik pada 1969 baru pada 1989 itu
dibicarakan di tingkat kepala negara. Presiden Soeharto dan Perdana Menteri Mahatir
Muhamad bersepakat untuk membentuk komisi bersama yang mengarah pada kerja
sama kedua negara untuk mengelola kedua pulau itu. Namun, setelah berulang kali
diadakan pertemuan, ternyata mengalami kemacetan. Akhirnya, pada saat kunjungan
Presiden Soeharto ke Kuala Lumpur pada 6—7 Oktober1996 dan pada 31 Mei
1997 kedua belah pihak sepakat untuk membawa masalah Sipadan dan Ligitan ke
Mahkamah Internasional PBB. Permasalahan ini belum juga terselesaikan ketika
Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden RI pada Mei 1998.
(Wulandari, dkk. 2009).

Dengan disepakatinya Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) yang mengakomodasi
batas 200 mil laut dari garis lurus pulau-pulau, hal itu sangat menguntungkan pihak
Indonesia. Indonesia meratifikasi Konvensi Hukum Laut PBB dengan mengesahkan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan
United Nations Convention of the Law on the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-
Bangsa tentang Hukum Laut pada 31 Desember 1985).

Sejak Indonesia memberlakukan Konvensi Hukum Laut Indonesia yang tertuang
dalam Deklarasi Djuanda sampai dengan disahkannya Konvensi PPP tentang Hukum
Laut, Indonesia telah melakukan 15 perjanjian batas maritim dengan negara-negara
tetangga. Perjanjian itu antara lain adalah sebagai berikut.

166 Sejarah Wilayah Perbatasan Kepulauan Natuna