Page 185 - Final Sejarah Wilayah Perbatasan

Dengan diterimanya Konvensi Hukum Laut PBB 1982 oleh pemerintah Indonesia,
diberlakukan juga konsepsi tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sejauh 200 mil
dari garis pantai. Indonesia juga mendekati negara tetangga untuk menetapkan ZEE
tersebut, tetapi baru dengan Australia saja dapat dicapai kesepakatan yang disahkan
pada 1977. Namun, persetujuan tersebut belum diratifikasi oleh kedua negara.
Perjanjian-perjanjian tersebut diperbaharui setelah Indonesia meratifikasi Deklarasi
Hukum Laut Internasional.

Meskipun Konvensi Hukum Laut PBB telah disahkan pada 1982, implementasinya
baru diberlakukan pada 1994, baik dalam tingkat internasional, regional, maupun
nasional. Berdasarkan Pasal 308, konvensi ini baru akan diberlakukan setelah
dilakukan ratifikasi oleh 60 negara. Ratifikasi yang ke-60 baru terlaksana pada 16
November 1993, yaitu oleh Guyana. Oleh karena itu, sebenarnya Konvensi Hukum
Laut PBB baru berlaku pada 16 November 1994 setelah setahun ratifikasi yang ke-
60. Namun, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hukum Laut PBB itu berdasarkan
Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 yang disahkan pada 31 Desember 1985.

Berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB, juga akan dibentuk panitia persiapan untuk
pendirian Otorita Dasar Laut Internasional (International Seabed Authority, ISA)
dan Mahkamah Hukum Laut Internasional (International Tribunal for the Law of
the Sea, ITLOS). Panitia persiapan ini terdiri atas 4 komisi, yakni Komisi I untuk
melindungi kepentingan negara-negara berkembang, komisi II untuk membahas
persiapan mengadakan Badan Usaha Internasional sebagai Commercial arm dari ISA,
Komisi III untuk mempersiapkan mining Code, dan Komisi IV untuk mempersiapkan
berdirinya Mahkamah Hukum Laut Internasional.

Banyak pihak mengakui bahwa untuk menjalankan Konvensi Hukum Laut PBB
masih banyak kendala. Masalah terutama datang dari negara-negara maju. Mereka
tidak mau meratifikasi konvensi ini karena mereka tidak puas dengan isi konvensi
tersebut . Isi konvensi itu mengganggu kepentingan mereka, khususnya tentang
penambangan mineral di dasar laut internasional. Banyak negara maju yang
mendukung sikap Amerika Serikat yang menolak untuk meratifikasi konvensi ini.
Hingga 1990 mayoritas negara yang meratifikasi konvensi ini adalah negara-negara
berkembang. Oleh karena itu, Sekretaris Jenderal PBB melakukan konsultasi untuk
mencari jalan keluar. Tindakan ini didukung oleh negara-negara maju dan beberapa
negara berkembang.

Setelah berjalan selama empat tahun, konsultasi Sekretaris Jenderal PBB itu
menghasilkan suatu implemeting agreement, yaitu ketentuan konvensi tentang seabed
mining. Konvensi itu akhirnya secara aklamasi ditandatangani dan diratifikasi oleh
negara-negara maju, seperti Jepang, Jerman, Prancis, Italia, Australia, Cina, Kanada,
Rusia, dan beberapa negara lainnya. Namun, Amerika Serikat tetap belum mau
meratifikasi, baik Konvensi Hukum Laut PBB maupun International Seabed Authority
atau ISA.

168 Sejarah Wilayah Perbatasan Kepulauan Natuna