Page 187 - Final Sejarah Wilayah Perbatasan

Undang-undang tentang Landas Kontinen Indonesia ini memberi dasar bagi
pengaturan eksplorasi serta penyelidikan ilmiah atas kekayaan alam yang terkandung
di dalam landas kontinen termasuk masalah yang ditimbulkannya (Karsidi, Sutisna,
Poniman: Badan Informasi Geospasial, 2013).

Jika menyadari akan pentingnya perairan Natuna bagi pertahanan dan keamanan
Indonesia, dan berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional memberikan
kemungkinan bahwa penarikan garis pangkal lurus diperbolehkan sampai dengan
100 mil laut, pada 1998 Indonesia melakukan penutupan kantong perairan Natuna
dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1998. Berdasarkan
peraturan pemerintah tersebut, wilayah kedaulatan negara bertambah luas, tanpa
ada satu negara pun yang memprotesnya. Dengan peraturan pemerintah itu pula,
kantong-kantong perairan di Kepulauan Natuna tertutup sudah sehingga di kepulauan
tersebut tidak terdapat kantong-kantong perairan internasional yang dapat dilewati
oleh pelayaran asing.

Pada 17 Agustus 2010 bertepatan dengan HUT Kemerdekaan yang ke-55 Republik
Indonesia, Indonesia memperoleh hadiah berupa penambahan wilayah seluas 4.209
km yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatra. Perolehan penambahan luas wilayah
2
itu diperoleh atas jerih payah perwakilan Indonesia dalam sidang United Nations
to the Comission on the Limits of the Continental Shelf (UNCLCS) di New York
yang diselenggarakan pada 17 Agustus 2010. Hingga 2019 luas wilayah Indonesia
sama dengan kondisi pada 2010. Permasalahan yang ada adalah bagaimana bangsa
Indonesia dapat mempertahankan luas wilayahnya dalam menghadapi ancaman dari
pihak asing.

E. Pelanggaran Wilayah Kedaulatan RI

Dengan luas wilayah yang demikian besar, wilayah Indonesia sangat rentan terhadap
pelanggar wilayah kedaulatan. Pelanggar wilayah ini berasal dari darat, laut, dan udara.
Kepala Staf Angkatan Udara Republik Indonesia mencatat bahwa sejak 2014, wilayah
udara Indonesia selalu dapat menangkap para pelanggarwilayah kedaulatan udara.
Pada tahun itu terdapat 50 kasus pelanggaran udara dengan perincian 6 pelanggaran
pesawat udara sipil, 3 pelanggaran pesawat negara lain, dan 41 kali pelanggaran yang
tidak teridentifikasi.

Angka tersebut meningkat drastis pada tahun 2015. Pada tahun ini terjadi 193 kali
pelanggaran udara dengan perincian 39 pelanggaran pesawat sipil, 30 pelanggaran
pesawat negara, dan 124 kali pelanggaran oleh pesawat yang tidak teridentifikasi.
Angka ini turun lebih dari 60 persen pada 2016. Pada tahun ini pelanggaran wilayah
udara terjadi sebanyak 49 kali dengan perincian 21 pelanggaran oleh pesawat sipil,
5 kali pelanggaran pesawat negara, dan 23 kali pelanggaran oleh pesawat tidak
teridentifikasi. Sementara itu, pada 2017 terjadi pelanggaran wilayah udara sebanyak

170 Sejarah Wilayah Perbatasan Kepulauan Natuna