Page 401 - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Compile 18 Januari 2019

Wardiman
Djojonegoro dalam
Pameran Karya
Sekolah 1996
(Sumber: Buku
Wardiman
Djojonegoro,
Dalam memoarnya Wardiman menulis, “Seandainya ada suatu hari yang paling berkesan dalam seluruh Sepanjang Jalan
Kenangan)
kehidupan, hari itu adalah ketika untuk pertama kalinya saya menerima telepon dari Bapak Presiden,
yaitu mendapat penugasan untuk memimpin suatu departemen yang besar di Republik tercinta ini.”
Penunjukan tersebut membuat hatinya bergetar. 3

Beberapa saat setelah menerima tugas sebagai Mendikbud muncul perasaan haru, terhormat, bangga,
serta beruntung. Ia mulai masuk kantor sehari setelah dilantik dan pada hari kedua mulai melakukan
orientasi. Saat itu ia sadar bahwa departemen yang dipimpinnya merupakan sebuah lembaga yang
sangat besar dan kompleks. Oleh karena itu, sebagaimana tertulis dalam otobiografinya, ia menyebut
Depdikbud ibarat “gajah dengan tujuh kaki”. Gajah berjalan lambat karena masing-masing kaki berjalan
sendiri-sendiri. Setidaknya ada dua hal yang menyebabkan ia memiliki penilaian tersebut. Pertama,
4
Depdikbud memiliki jalur birokrasi yang kompleks dan rumit, baik secara horizontal, vertikal, maupun
spasial, sehingga permasalahannya pun sangat luas dan relatif berat. Kedua, Depdikbud memiliki
pakar dan ahli yang sangat banyak jumlahnya sehingga kesulitan besar yang akan ditemuinya adalah
menyelaraskan gagasannya dengan pemikiran bawahannya.

Dibandingkan dengan para pendahulunya yang berlatar belakang pendidikan eksakta, Wardiman
Djojonegoro memiliki pemahanan yang cukup unik, terutama menyelaraskan kemampuan peserta didik
dalam menghadapi tantangan globalisasi. Wardiman banyak belajar dari jejak para pendahulunya dan
memahami kebijakan mereka, terutama dari awal kebangkitan Orde Baru. Dengan kata lain, kebijakan di
Depdikbud tidaklah harus dimulai dari nol karena menteri-menteri terdahulu telah meletakkan filosofinya.

Segala kekuatan pemikiran yang dimilikinya dan bersinergi dengan kebijakan sebelumnya untuk
memecahkan masalah-masalah yang masih ada dengan gagasan-gagasan yang perlu diperbaharui. Ia pun
memahami bahwa menerapkan gagasan yang lebih akurat dalam membangun pendidikan di masa depan
memerlukan penelusuran pengalaman ke belakang sejauh mungkin. Situasi politik, ekonomi, budaya,
dan teknologi terus berkembang sejalan dengan perubahan aspirasi, cita-cita, dan harapan sehingga
melahirkan tantangan-tantangan yang juga terus berkembang seolah tanpa batas.

Wardiman menulis Fifty Years Development of Indonesian Education, yang merupakan penelusuran sejarah
pendidikan di Indonesia. Dalam karya tersebut Wardiman menyebut bahwa pendidikan pada awal
kemerdekaan (1945-1968) diselenggarakan sesuai dengan kondisi pada waktu itu, yaitu perjuangan
bangsa mempertahankan dan pengisian kemerdekaan, sejak Proklamasi Kemerdekaan 1945 sampai
5
tahun 1968. Pada periode itu sistem pendidikan masih sangat bervariasi serta ditandai oleh keragaman
sistem dan tujuan pendidikan dari berbagai kelompok masyarakat yang berbeda-beda. Wardiman
menyatakan bahwa pada periode tersebut tidak banyak yang dapat dipelajari dari pengalaman dalam
membangun pendidikan dan kebudayaan karena upaya pembangunan nasional yang sistematis boleh
dikatakan belum dimulai secara utuh. Meskipun demikian ada satu hal yang dapat dipelajari dari kurun
waktu tersebut, yakni pembangunan sistem pendidikan dan kebudayaan yang dipengaruhi oleh situasi
politik yang belum stabil menyebabkan pembangunan pendidikan tidak mungkin berjalan lancar.

Pendidikan periode berikutnya adalah Pembangunan Jangka Panjang I (PJP I) tahun 1969/1970-1993/1994,
yakni periode keemasan pembangunan pendidikan di tanah air. Kesempatan belajar pada setiap jenis
dan jenjang pendidikan terus diperluas. Jumlah sekolah dasar (SD) tumbuh hampir 10 kali lipat dari
17.848 pada tahun 1940 menjadi sekitar 173.000 pada tahun 1993/1994 dengan angka partisipasi sebesar
109 persen. Sementara jumlah sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) tumbuh 84 kali lipat dari 322
pada tahun 1945 menjadi 269.000 pada tahun 1993/1994 dengan angka partisipasi sebesar 55 persen.
Adapun untuk sekolah menengah atas (SMA) bertambah 400 kali lipat dari 27 buah pada tahun 1940
menjadi 79 buah pada tahun 1945 dan 107.000 buah pada tahun 1993/1994 dengan angka partisipasi
sebesar 43 persen. Sejak tahun 1945 jumlah perguruan tinggi tumbuh dari 38 menjadi 1.228 perguruan

388 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 1945-2018 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 1945-2018 389