Page 406 - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Compile 18 Januari 2019

Salah Satu Kebijakan Salah Satu Kebijakan
Wardiman Wardiman
Djojonegoro di Djojonegoro di
bidang kebudayaan bidang kebudayaan
adalah pembangunan adalah pembangunan
kembali Museum kembali Museum
Nasional sehingga Nasional sehingga
menjadi museum menjadi museum
“berkelas “berkelas
Internasional” Internasional”
(Sumber: Direktorat (Sumber: Direktorat
Sejarah) Sejarah)

satu harapan mereka dapat lekas bekerja. Di sisi lain kenyataan tak selamanya sepadan dengan harapan,
sebab secara kualitas lulusan pendidikan kejuruan tidak selamanya match dengan kebutuhan dunia
usaha yang semakin kompleks dan kompetitif. Banyak pengalaman siswa lulusan SMK Teknik Mesin,
misalnya, justru bekerja sebagai staf administasi kantor atau buruh pabrik. Sebaliknya lulusan SMK
Akutansi justru menjadi montir di bengkel mobil.
Realisasi praktik di lapangan juga sering kali bertolak belakang dari rencana yang diterapkan oleh
pemerintah. Sebagai contoh, janji dan kerja sama antara pemerintah dan dunia bisnis (usaha) seringkali
hanya manis di atas kertas. Alhasil, kesempatan kerja lulusan pendidikan kejuruan menjadi sangat
terbatas atau bahkan nihil sama sekali. Kritik mendasar pada konsep link and match adalah konsep
ini terkesan hanya berorientasi ekonomis serta meminggirkan substansi pendidikan sebagai wahana
pencerdasan, ruang aktualisasi diri, proses pencarian dan penemuan jati diri, serta proses pemerdekaan
(pembebasan) anak didik sesuai naluri dan keinginan mereka. Kritik ini sangat beralasan, sebab dalam
naungan konsep link and match anak didik dituntut mengerjakan segala sesuatu yang berdaya jangka
pendek dan berorientasi target. Kita juga dapat menambahkan bahwa biaya pendidikan yang dikeluarkan
untuk memenuhi serangkaian konsep link and match juga tidak sedikit.

Kebijakan Wardiman yang juga menjadi torehan sejarah adalah perubahan sistem semester menjadi
caturwulan serta penggantian penamaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) menjadi Sekolah Lanjutan
Tingkat Pertama (SLTP). Perubahan nama didasari alasan bahwa dalam konsep wajib belajar sembilan
tahun SMP bukan bagian dari sekolah menengah, tetapi masuk kategori pendidikan dasar. Pada kategori
sekolah menengah hanya ada dua kelompok sekolah, yakni Sekolah Menengah Umum (SMU) dan
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Sekolah yang masuk kelompok SMU hanya satu, yakni Sekolah
Menengah Atas (SMA); sedangkan sekolah yang masuk kelompok SMK terdiri dari Sekolah Teknik
Menengah (STM), Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA), SMKK (Sekolah Menengah Kesejahteraan
Keluarga), Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA), Sekolah Menengah Seni Rupa (SMSR), Sekolah
Menengah Industri Kerajian (SMIK), dan sebagainya.
15
Kebijakan lain yang tertuju pada pendidikan tinggi tetapi sesungguhnya didasarkan kondisi pada
pendidikan dasar dan menengah adalah memperluas IKIP menjadi universitas. Dasar gagasan ini adalah
kenyataan bahwa IKIP cenderung diberi tugas menghasilkan guru sebanyak-banyaknya, sehingga fokus
pembangunan hanya pada jumlah dan kuantitas guru. Kompetensi dan kualitas kurang diperhatikan, antara
lain dibuktikan dengan banyaknya keluhan tentang mutu guru yang masih jauh dari yang diharapkan. Oleh
karena itulah Wardiman menggagas peran IKIP menentukan isi kurikulum pembelajaran, memberikan

394 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 1945-2018 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 1945-2018 395