Page 454 - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Compile 18 Januari 2019
P. 454
Malik Fadjar bersama Peluncuran Program
rektor-rektor IAIN Pengembangan
se-Indonesia. Ketika Sekolah dalam
menjabat Menteri Rangka Penuntasan
Agama, Malik Fadjar Wajib belajar 9
mengeluarkan Tahun di Bali dan
kebijakan tentang NTB 28 Juli 2003
pengalihan IAIN (Sumber: Buku
menjadi Universitas Darah Guru Darah
Islam Negeri (UIN) Muhammadiyah)
dan Fakultas Cabang
menjadi Sekolah
Tinggi Agama Islam
Negeri (STAIN)
berdasar Keputusan
Presiden No. 11
Tahun 1997
(Sumber: Buku
Darah Guru Darah
Muhammadiyah)
Sebagai seorang yang berlatar belakang guru, pemikiran A. Malik Fadjar dalam pendidikan menarik sekolah-sekolah lain sehingga diharapkan memiliki “daya jual” tersendiri di tengah persaingan
untuk dikaji. Ia pernah mengurus masalah pendidikan pada dua lembaga berbeda, yaitu sebagai Menteri pendidikan yang mengglobal. 7
Agama pada tahun 1998-1999 pada masa Presiden B. J. Habibie dan Mendiknas pada tahun 2001-2004
5
pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. MBS merupakan realisasi desentralisasi pendidikan. Sedikitnya ada empat bentuk yang perlu
diidentifikasi, meliputi (1) dekonsentrasi, yaitu pelimpahan sebagian kewenangan atau tanggung
Ketika menjabat Menteri Agama, Malik Fadjar mengeluarkan kebijakan tentang pengalihan IAIN menjadi jawab administratif ke tingkat yang lebih rendah; (2) delegasi, yaitu pelimpahan atau pemindahan
Universitas Islam Negeri (UIN) dan Fakultas Cabang menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri tanggung jawab manajerial dan fungsional ke organisasi di luar struktur birokrasi; (3) devolusi,
(STAIN) berdasar Keputusan Presiden No. 11 Tahun 1997. Selain itu Malik Fadjar berusaha membenahi yaitu penguatan dan penciptaan unit pemerintah di daerah; dan (4) privatisasi atau swastanisasi,
manajemen haji, di antaranya dalam hal kurang transparansinya dana haji, kuota haji, kelompok terbang yaitu pemberian wewenang secara penuh kepada swasta untuk merencanakan, menjalankan, dan
(kloter), visa, jama’ah paspor hijau, kursi (seat) kosong, dan komersialisasi jamaa’ah Ongkos Naik Haji mengevaluasi seluruh sistem yang dikontruksi. MBS ditawarkan sebagai salah satu alternatif jawaban
(ONH) plus. Ia memulai upaya itu dengan penyusunan Rancangan Undang-undang (RUU) Haji. Malik pemberian otonomi daerah di bidang pendidikan mengingat prinsip dan kecenderungan yang masih
Fadjar menanggapi positif RUU Haji yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPR tanggal 18 Februari mengembalikan pengelolaan manajemen sekolah kepada pihak-pihak yang dianggap paling mengetahui
1999. Akhirnya Undang-undang (UU) No. 17 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan kebutuhan sekolah. 8
Umrah ditandatangani/disahkan oleh Presiden B.J. Habibie pada tanggal 3 Mei 1999.
Sebagai orang yang pernah terlibat di Departemen Agama dan memahami tentang lembaga pendidikan
agama, Malik Fadjar memahami betul bagaimana mutu madrasah-madrasah yang dikelola Departemen
KEBIJAKAN PENDIDIKAN Agama dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang berada di Departemen Pendidikan Nasional.
Malik Fadjar dipercaya menjadi Mendiknas dalam Kabinet Gotong Royong pada masa pemerintahan Kesenjangan antara madrasah swasta dan madrasah negeri pun tampaknya juga menjadi masalah yang
Presiden Megawati Soekarno Putri tahun 2001-2004. Ia berpendapat bahwa pendidikan nasional belum tuntas diselesaikan. Kesenjangan tersebut meliputi beberapa hal, seperti pandangan guru, sarana
harus mempunyai visi dan misi. Visi dan misi itu bertumpu pada kenyataan kehidupan berbangsa di dan prasarana, dan kualitas input siswa yang kesemuanya berpengaruh baik langsung maupun tidak
Indonesia, artinya semua aspek harus menjadi pertimbangan dalam merancang visi pendidikan nasional. langsung pada mutu pendidikan. Oleh sebab itu dikeluarkanlah Surat Keputusan Bersama Menteri
Visi pendidikan hanya akan mampu menjawab tantangan apabila mempertimbangkan segala hal yang Pendidikan Nasional dan Menteri Agama yang berkaitan dengan penyediaan guru, buku-buku, dan
9
berkaitan dengan khazanah dan warisan budaya bangsa. Malik Fadjar melakukan berbagai kebijakan peralatan lain dari departemen terkait.
6
yang berkaitan dengan peningkatan mutu, tata kelola, dan akses pendidikan bagi masyarakat. Kebijakan- Pada saat Malik Fadjar menjabat Mendiknas isu reformasi masih begitu kuat. Reformasi pun
kebijakan tersebut meliputi tingkat pendidikan usia dini (PAUD), pendidikan dasar, pendidikan dilakukan dalam bidang pendidikan. Salah satu hasil reformasi pendidikan adalah lahirnya UU No. 20
menengah, dan perguruan tinggi.
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). UU tersebut dinilai sangat reformatif
Dalam hal tata kelola sekolah untuk meningkatkan mutu, Malik Fadjar mengeluarkan kebijakan karena memuat berbagai aturan sebagai tanggapan atas tuntutan keterbukaan. Gerakan reformasi
tentang Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Pengelolaan pendidikan berbasis sekolah dan masyarakat mengubah banyak tatanan. Dalam kurun 1999-2002, Undang-undang Dasar (UUD) 1945 empat
terutama pada jenjang pendidikan dasar dan berkelanjutan. Manajemen berbasis sekolah menekankan kali diamandemen. Konsekuensi dari amandemen itu adalah banyaknya perubahan dalam berbagai
arah terciptanya kondisi yang desentralis baik pada tatanan birokrasi maupun pengelolaan sekolah. tatanan kenegaraan dan pemerintahan, termasuk bidang pendidikan. Ada dua amandemen terkait
Melalui manajemen ini masyarakat sekolah memiliki kemandirian dalam merencanakan, mengelola, bidang pendidikan. Pertama, pada amandemen kedua (2000) dimasukkan Bab X A tentang Hak
dan mengatur rumah tangga sekolah masing-masing, termasuk bagaimana dan kepada siapa peserta Asasi Manusia, khususnya pasal 28 C ayat 1, yang isinya antara lain tentang pendidikan sebagai hak
didiknya “dijual”. Otonomi sekolah menyarankan adanya kemandirian yang unggul dibanding dengan asasi manusia. Kedua, pada amandemen keempat (2002), dimasukkan Bab XIII tentang Kebudayaan
442 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 1945-2018 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 1945-2018 443
