Page 457 - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Compile 18 Januari 2019

Rapat konsultasi
membahas
Rancangan Undang-
Undang Sistem
Pendidikan Nasional
(RUU Sisdiknas)
antara pimpinan
DPR, pimpinan sendiri ilmu pengetahuan dan mengkonstruksi sendiri ilmu pengetahuannya berdasar pengalaman dan
komisi dan fraksi,
serta Menteri pengetahuan yang diperoleh sebelumnya dan selama belajar. 13
Pendidikan Nasional
Abdul Malik Fadjar Otonomi pendidikan tidak hanya diterapkan pada jenjang sekolah, tetapi juga pada jenjang pendidikan tinggi.
berlangsung di Ruang
Nusantara II Lantai 3 Malik Fadjar sebagai Mendiknas mengeluarkan kebijakan berkenaan dengan otonomi perguruan tinggi.
Gedung MPR/DPR, Otonomi pendidikan tinggi dalam arti luas bukan saja masalah pengelolaan secara manajerial, tetapi juga
Senin 9 Juni 2003
(Sumber: Kompas/ termasuk pengembangan akademik secara terpadu (transdisiplin ilmu), pertanggungjawaban (akuntabilitas),
Alif Ichwan) dan jaminan mutu (quality assurance). Malik Fadjar mengeluarkan kebijakan yang mengubah beberapa status
perguruan tinggi negeri (PTN) menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Penyelenggara perguruan
tinggi yang berstatus sebagai PT BHMN memiliki otonomi akademik dan keuangan.

Di samping itu Malik Fadjar meluncurkan Televisi Edukasi (TV-E) untuk penyebaran informasi tentang
pendidikan bagi masyarakat yang lebih luas. TV-E dirancang untuk mendidik dan mencerdaskan
14
masyarakat dengan rancangan yang arif dan etika tinggi, sehingga diharapkan menjadi media pembelajaran
masyarakat melalui teknologi.

dan Pendidikan yang memuat pasal 31 yang khusus mengatur pendidikan secara mendasar. Untuk
mewujudkan hal tersebut, Bab XIII ayat 4 mengamanatkan bahwa negara memprioritaskan anggaran PEMIKIRAN PENDIDIKAN
pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Di samping sebagai pejabat, Malik Fadjar juga pemerhati, pemikir, dan sekaligus pelaku yang senantiasa
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemberian prioritas ini merupakan suatu memperhatikan pendidikan anak bangsa, sehingga tidak salah bila ia disebut sebagai “penggerak
terobosan, sebab konsekuensinya adalah pendanaan yang tinggi, sehingga membutuhkan kesadaran reformasi”, khususnya dalam bidang pengembangan pendidikan di Indonesia. Malik Fadjar merupakan
kolektif tentang betapa penting pendidikan bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara pribadi pejuang dan pengabdi yang penuh percaya diri dan keberanian dalam mengkonstruksi cita-cita
pada masa yang akan datang. 10
dan mimpi-mimpinya. Ia mengatakan bahwa pendidikan harus bisa memberi solusi nyata terhadap
15
Pada bagian lain, UU Sisdiknas 2003 melahirkan kebijakan seperti standar nasional pendidikan. persoalan globalisasi yang mendera bangsa Indonesia, antara lain (1) stigma keterpurukan bangsa, (2)
16
Pembentukan Badan Standar Pendidikan Nasional (BSNP) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) eskalasi politik yang masih tidak stabil, (3) krisis moral dan etika, dan (4) pudarnya identitas bangsa.
19 Tahun 2005 dimaksudkan untuk mewujudkan standar nasional tersebut. Implikasi kehadiran BSNP Banyak berkah yang dapat ditimba dari globalisasi, di samping sekaligus memunculkan keprihatinan dan
ialah terdapat pergeseran pembuatan keputusan dalam kebijakan pendidikan, terutama terkait dengan gugatan atas berbagai negatif yang ditimbulkan, terutama berkenaan dengan pengaruh budaya luar
kurikulum pendidikan nasional. 11 yang berpotensi menyisihkan, bahkan mematikan budaya lokal yang dipercaya mengandung kearifan
tradisional (traditional wisdom). 17
Otonomi pendidikan berarti pengalihan pengelolaan pendidikan dasar dan menengah dari pusat ke
pemerintah daerah (Pemda), yang memandang hubungan pusat dan daerah tidak lagi dalam kerangka Malik Fadjar berpendapat bahwa pendidikan merupakan wahana ampuh untuk membawa bangsa dan
18
hierarkis, tetapi konsultatif. Pemerintah pusat hanya memantau pemberdayaan dengan menyalurkan negara menjadi maju dan terpandang dalam pergaulan bangsa-bangsa dan dunia internasional. Hal
19
bantuan dalam model block grant, dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK). ini memberikan pemahaman yang sangat luas mengenai pentingnya pendidikan. Dalam menghadapi
era globalisasi, menurut Malik Fadjar, terdapat tiga tantangan besar yang dihadapi dunia pendidikan
Lahirnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah berdampak pula terhadap kurikulum secara Indonesia, yakni (1) mempertahankan hasil-hasil yang telah dicapai, (2) mengantisipasi era global,
nasional. Pada masa Malik Fadjar menjabat sebagai Mendiknas lahir Kurikulum 2004—atau yang serta (3) melakukan perubahan dan penyesuaian sistem pendidikan nasional yang mendukung proses
dikenal dengan nama Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)—sebagai penyempurnaan kurikulum pendidikan lebih demoraktis dan memperhatikan keragaman. 20
sebelumnya, yaitu Kurikulum 1994. Kurikulum 2004 menekankan pengembangan kemampuan untuk
melakukan (kompetensi) tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar yang ditetapkan. Empat landasan Salah satu karakteristik yang membedakan antara perubahan pada masa lalu dan masa sekarang/
12
empirik yang menjadi pertimbangan lahirnya KBK sebagai berikut: mendatang adalah wilayah dan warna tantangan yang bersifat global, tidak mengenal batas-batas
1. Adanya berbagai ketimpangan dalam kehidupan mulai dari aspek moral, akhlak, dan jati diri geografis negara, bangsa, suku, etnis, dan bahkan agama. Dinamika perubahan berjalan relatif lebih
hingga sosial, ekonomi, dan politik. cepat dan kompleks karena saling berkait antara faktor dan komponen yang menjadi sebab dan akibat
2. Semakin terbatasnya sumber daya dan kesempatan untuk memperoleh lapangan kerja. suatu perubahan. Hal ini tentu saja memerlukan adaptasi yang kritis dan cepat, yang kadang-kadang
3. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dampaknya terhadap pendidikan. tidak begitu mudah dilakukan oleh lembaga sosial seperti sekolah dan perguruan tinggi. Selain itu
4. Hasil pendidikan secara umum belum memuaskan. adanya transisi yang ditandai masih belum satunya visi dan penafsiran terhadap kebijakan otonomi
daerah menyebabkan dalam beberapa persolalan tertentu terasa sulit “menyatubahasakan” hak dan
KBK lahir sebagai tanggapan atas perkembangan teori belajar yang baru, yaitu teori konstruktivisme. kewenangan daerah dengan kepentingan nasional. 21
Teori ini menolak pemahaman aliran behaviorisme yang berkembang sebelumnya. Para behavioris
meyakini bahwa pembelajaran merupakan sebuah pembiasaan yang dilakukan secara berulang dan Pendidikan harus mengganti paradigma lama dengan paradigma baru, berorientasi pada masa depan,
konsisten, sedangkan teori konstruktif beranggapan bahwa siswa beajar melalui proses menemukan merintis kemajuan, berjiwa demokratis, bersifat desentralistik, berorientasi pada peserta didik,

444 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 1945-2018 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 1945-2018 445