Page 503 - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Compile 18 Januari 2019

Atas
Anies Baswedan
berjabat tangan
dengan Muhammad
Nuh dalam acara
Lepas Sambut
Menteri Pendidikan
Indonesia. Dalam hal kepemimpinan, menurutnya, perlu konsep kepemimpinan layaknya bermain dan Kebudayaan.
angklung yang satu sama lain saling terlibat turun tangan dan membentuk satu kesatuan yang utuh. (Sumber: Biro
Komunikasi dan
Layanan Masyarakat,
Pada konvensi berikutnya ia mengungkapkan ide untuk mewujudkan janji kemerdekaan dengan Sekretariat Jenderal,
strategi politik yang ia namakan “Indonesia 1945”. Angka 1945 merupakan akronim dari 1 semangat, Kementerian
Pendidikan dan
9 pekerjaan, 4 janji kemerdekaan, dalam 5 tahun. Strategi politik tersebut merupakan ikhtiar Anies Kebudayaan)
untuk ikut melunasi janji kemerdekaan yang telah disusun oleh para pendiri republik ini. Kebijakan
6
untuk mengurangi tayangan tidak mendidik pada acara televisi juga perlu menjadi perhatian dengan cara Tengah
Menteri Pendidikan
menguarangi sponsor yang menjadi bagian acara televisi tersebut. Masalah kesehatan pun tidak luput dan Kebudayaan
dari perhatian Anies saat konvensi di Bali. Ia menegaskan bahwa anggaran kesehatan perlu dinaikkan, Anies Baswedan
dalam kunjungan ke
di samping sektor pariwisata dan pengadaan kredit usaha rakyat juga perlu dipermudah. SMKN 3 Ambon,
Maluku 2015
Berikutnya, saat konvensi di Balikpapan, Anies menyoroti masalah perbatasan yang dianggap sangat (Sumber: Biro
Komunikasi dan
penting untuk kemajuan Indonesia di masa depan. Perlu perhatian lebih untuk masyarakat perbatasan Layanan Masyarakat,
dalam memahami apa dan bagaimana kebutuhan diperlukan. Gabungan antara transportasi, pendidikan, Sekretariat Jenderal,
Kementerian
dan kesehatan merupakan salah satu kunci utama perbaikan masalah di perbatasan. Di samping itu Pendidikan dan
perlu dilakukan program padat karya untuk meningkatkan kualitas kemanusiaan. Permasalahan di Kebudayaan)
lembaga hukum juga menjadi bagian yang menjadi perhatiannya. Masalah utama di bidang hukum adalah Bawah
mengembalikan kepercayaan masyarakat pada lembaga penegak hukum dengan menempatkan orang- Anies Baswedan
orang baik dan berkompeten pada lembaga-lembaga tersebut. Masalah yang juga menjadi bagian yang memberikan
7
apresiasi kepada
dikritisinya adalah wilayah Indonesia bagian timur, meliputi masalah transportasi, infrastruktur, usaha para peserta terbaik
mikro, dan manajemen pengembangan kualitas manusia. Lomba Mirip
Pahlawan dalam
kegiatan Peringatan
Anies juga menyampaikan program yang dinamakan “Gerakan Turun Tangan”. Gerakan ini mendorong Hari Sejarah tahun
2015
anak-anak muda di seluruh Indonesia berperan aktif dalam gerakan politik. Turun tangan tak hanya (Sumber: Direktorat
sekedar mendukung Anies, namun juga menciptakan politik yang sehat. Gerakan yang berdiri sejak Sejarah)
tahun 2013 ini bertujuan agar masyarakat turut serta menciptakan politik sehat dalam memilih
Presiden dan Wakil Presiden melalui Pemilu 2014. Relawan-relawan pada Gerakan Turun Tangan
ini tergabung melalui forum online di internet di seluruh wilayah di Indonesia. Gerakan ini juga
8
mendorong agar kampanye dilakukan sehat tanpa ada kampanye hitam.

Anies ditunjuk sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) dalam Kabinet Kerja pada
pemerintahan Presiden Joko Widodo (2014-2019). Penunjukannya sebagai Mendikbud memunculkan
harapan perubahan dan inovasi pendidikan Indonesia ke depan, mengingat latar belakangnya sebagai
akademisi dan politisi yang sangat memperhatikan dunia pendidikan. Hal ini tentu sesuai dengan
Nawacita Pemerintahan kabinet Joko Widodo, terutama yang terkait dengan pendidikan, yakni
meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing
di pasar internasional, melakukan revolusi karakter bangsa, serta memperteguh kebhinnekaan
memperkuat restorasi sosial Indonesia.

KEBIJAKAN SEBAGAI MENTERI

Sebagai Mendikbud, Anies Baswedan mengeluarkan berbagai kebijakan yang diselaraskan dengan tiga
agenda prioritas Nawacita. Dalam dokumen Nawacita pada masa kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres),
ketiga agenda prioritas tersebut mencakup program, antara lain, “Indonesia Pintar” melalui wajib
belajar 12 tahun bebas pungutan, membangun pendidikan kewarganegaraan, serta mengembangkan
insentif khusus untuk memperkenalkan dan mengangkat kebudayaan lokal.

Perwujudan program pendidikan dalam Nawacita dilakukan dengan berbagai kebijakan yang dianggap
ideal serta sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Kebijakan pertama adalah menunda pelaksanaan

490 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 1945-2018 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 1945-2018 491