Page 239 - [210126] Laporan Akhir Riset Active Defense (Book View)

Lampiran: Ringkasan Temuan Lapangan Lampiran: Ringkasan Temuan Lapangan

No Provinsi – Lokasi Ringkasan Temuan & Rekomendasi dari No Provinsi – Lokasi Ringkasan Temuan & Rekomendasi dari
Subjek Penelitian
Subjek Penelitian

apakah teknologi tersebut berada di bawah kewenangan BNPP secara teknis dan langsung mengenai penggunaan dana desa
atau Bea Cukai. Oleh karena itu, saat pemeriksaan, hanya dilakukan sehingga para aparat desa tidak memiliki keraguan di tengah
pengamatan visual dengan membuka bagasi atau mobil yang ada. kompleksitas persoalan mengenai kemiskinan dan kesejahteraan
Akibatnya, pemeriksaan mendetail tidak dilakukan pada sekujur yang belum selesai.
mobil sehingga kasus penyelundupan narkoba lewat sela-sela
mobil tidak dapat dilakukan. 5. Kalbar - Aruk Temuan:
10. Penggunaan dana desa untuk kegiatan sosialisasi seperti fasilitasi 1. Temuan klasik dan perenial dalam konteks law enforcement: dalam
kegiatan P4GN belum berjalan maksimal di desa-desa Kecamatan Focus Group Discussion (FGD) Kelompok 1, yang mengundang secara
Entikong. Pasalnya, persoalan narkoba belum menjadi skala khusus sejumlah jajaran Aparat Penegak Hukum (APH), ternyata
priotas di tengah banyaknya persoalan yang harus dibenahi oleh masih saja mengangkat perselisihan argumen terkait penanganan
pihak kelurahan di Entikong, terutama program pembangunan fisik terhadap narkoba atau narkotika, terutama bagi para pemakai dan
di wilayah perbatasan daripada pemberdayaan atau sosialisasi. pecandu ketika diputuskan hukum oleh pihak Pengadilan (putusan
Terlebih lagi, masyarakat juga tidak siap mengambil resiko Hakim), berdasarkan prinsip mens rea atau actus reus. Perdebatan
mengancam untuk berperan aktif dalam pemberantasan narkoba terjadi antara representatif Pengadilan Negeri Sambas (Humas dan
meskipun diketahui masyarakatnya menjadi kurir dan pengedar Hakim), Kejaksaan Negeri Sambas (Sipidum), dan Kepolisian Resor
narkoba. Sambas (Sat. Res Narkoba). Di satu sisi pihak Sat Res Narkoba
11. Menurut Nuruddin, tokoh masyarakat Entikong, hulu masalah Polres Sambas mempertanyakan putusan terkait durasi kurungan
narkoba adalah problem kesejahteraan masyarakat. Dalam proses penjara yang dinilainya ‘kurang memberikan efek jera’, sementara
perdagangan di perbatasan Malaysia, ada peluang besar paket untuk menangkap atau mengungkap peredaran narkoba di Sambas
narkoba dititipkan kepada masyarakat setempat untuk dijadikan dibutuhkan dua hal yang sangat krusial selain pertimbangan
kurir baik disadari secara langsung atau tidak waktu: energi aparat dan sokongan finansial selama masa
pemantauan. Pihak Polres cenderung sepakat dengan Kejaksaan
yang ketika persidangan kasus narkoba—seorang jaksa penuntut
umum- akan diajukan tuntutan pidana maksimal penjara terhadap
Rekomendasi: terdakwa (terutama bagi Pengedar dan Bandar), namun dalam
1. Peredaran narkoba yang masuk melalui PLBN Entikong dan hal ini seringkali Hakim PN justru hanya memutus setengah—dan
perkampungan disekitarnya sangat ditopang atau justru dipasok bahkan kurang- dari tuntutan Jaksa tersebut. Yang menjadi temuan
pihak-pihak pemain lokal dan warga setempat yang dimanfaatkan dalam konteks ini adalah, bahwa belum adanya ‘detail’ yang cukup
bandar atau pengedar narkoba. Oleh karena itu, tidak cukup hanya kuat di kalangan APH/ konteks law enforcement—sekalipun
menggunakan pendekatan represif infrastruktur kelembagaan, aturan ukuran berat gram di dalam UU tentang Narkotika yang
dan penegakan hukum melawan peredaran narkoba di wilayah menetapkan posisi seseorang cukup bukti diajukan pemidanaan
perbatasan Entikong. Pasalnya, problematika tersebut tidak bisa sehingga bisa dijadikan terdakwa atau tidak- yang bisa menjadi
dilepaskan dengan konteks sosial-kultural, ekonomi, dan psikologis ‘jalan tengah’ bagi kepuasan para APH yang notabene berbeda
di dalam masyarakat perbatasan Indonesia. instansi dan kewenangan. Selanjutnya, perdebatan argumen juga
2. BNN perlu mempertimbangkan membangun kantor di wilayah masih ‘memukul rata’ bahwa siapa pun yang terlibat narkoba harus
PLBN Entikong untuk memperkuat pengawasan dan koordinasi dihadapkan kepada pidana kurungan/penjara. Hal tersebut menjadi
peredaran gelap narkoba di wilayah PLBN Entikong dan sekitarnya. sangat kontra-produktif dengan cita-cita yang tertuang di dalam
Pasalnya, jumlah personel masih terbatas dan lemahnya koordinasi Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang
antar aparat yang juga masih adanya ego sektoral. Narkotika, yang mana dalam hal Menimbang: huruf a., b., dan c.,
(yang tertera di halaman awal/pembuka UU Nomor 35 Tahun 2009
3. Perlu adanya pengawasan dan pembangunan sarana yang tersebut) justru menekankan alasan utama berdirinya UU a quo
memadai di wilayah perbatasan jalur tradisional di sekitar Entikong adalah demi ‘mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera,
dan Sekayam. Bangunan portal pembatas negara tidak cukup adil, dan makmur yang merata materiil dan spiritual, dan sekaligus
hanya dengan bambu sebagai portal pembatas pintu masuk. meningkatkan derajat kesehatan SDM yang berbasis kepada
4. Perlu adanya dukungan sarana khususnya alat komunikasi yang prioritas kesehatan-nya’. Belum selarasnya dan mendalam-nya
memadai di wilayah perbatasan Entikong dan sekitarnya. Pasalnya, pemahaman para APH di lapangan terhadap keutamaan UU No. 35
salah satu kendala komunikasi aparat penegak hukum di wilayah Tahun 2009 tentang Narkotika justru kerap berisiko menempatkan
jalur tradisional adalah lemahnya sinyal untuk komunikasi antar program assessment terhadap kasus-per-kasus narkoba tak lain
aparat sebagai determinasi ‘pemidanaan’ ketimbang ‘rehabilitasi’;
5. Perlu adanya pendampingan dari Pemerintah Daerah dan BNNK 2. Dari PLBN/Perbatasan Aruk, yang berada di Kabupaten Sambas,

224 Laporan Akhir Desain Strategi Pertahanan Aktif (Active Defense) Laporan Akhir Desain Strategi Pertahanan Aktif (Active Defense) 225
Dalam Pencegahan Peredaran Gelap Narkotika
Dalam Pencegahan Peredaran Gelap Narkotika