Page 244 - [210126] Laporan Akhir Riset Active Defense (Book View)
P. 244
Lampiran: Ringkasan Temuan Lapangan Lampiran: Ringkasan Temuan Lapangan
No Provinsi – Lokasi Ringkasan Temuan & Rekomendasi dari No Provinsi – Lokasi Ringkasan Temuan & Rekomendasi dari
Subjek Penelitian
Subjek Penelitian
11. Minimnya pusat-pusat rehabilitasi Pemerintah di tingkat Kabupaten/ berkaitan dengan perselisihan perspektif di antara APH selama
Kota. Pusat-pusat rehabilitasi hanya tersedia di tingkat Provinsi, ini dalam level pemidanaan terhadap kejahatan pidana narkotika/
itu pun pengelolaannya dibagi kepada tiga instansi Kementerian/ kasus narkoba. Di level pusat/ ibukota, pejabat-pejabat tinggi yang
Lembaga: Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Sosial menjadi pimpinan instansi Kementerian/Lembaga juga perlu untuk
(Kemensos), dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Sementara mendiskusikan perihal perbedaan pandangan dan perselisihan
itu, BNN sebagai stakeholder penanganan Narkotika juga tidak perspektif ini antara sesama pejabat tinggi secara berimbang
tersedia di setiap Kabupaten/Kota. Alhasil, beberapa pelapor dari dan kritis, dan juga mempertimbangkan empirisme para pejabat
masyarakat yang bermaksud melaporkan tindak pidana peredaran pelaksana kebijakan di level daerah. Tujuannya adalah supaya tidak
narkotika/narkoba terganjal oleh ketiadaan BNN ini. Di sisi lain, terjadi friksi Clausewitzian, di mana pejabat pelaksanan di level
sebagai penguatan poin nomor 8 di atas, sejumlah masyarakat Kabupaten dan atau di bawahnya justru mengambil keputusan
justru enggan melaporkan kasus atau peristiwa narkoba kepada yang serampangan berdasarkan kehendak-nya—yang akhirnya
instansi yang lain kecuali BNN (sedangkan jarak Sambas ke BNNP akan merugikan bagi keseluruhan instansi tersebut dari Pusat ke
Pontianak dan BNNK Singkawang sangat jauh, kepada pihak daerah- ketika terjadi deadlock dari sejumlah perdebatan dengan
kepolisian mereka justru menganggap hasilnya adalah status quo, instansi yang lain;
dan justru ada/muncul anggapan apabila keliru melaporkannya— 2. Semua instansi Pemerintah—terutama instansi yang ditunjuk
justru kepada oknum polisi- maka nantinya akan merugikan mengawal peraturan bersama tentang narkotika- harus mau dan
keselamatan mereka sendiri); mampu ‘melunakkan’ egosentrisme kelembagaan, dan mulai
12. Peredaran sabu paling banyak melalui sopir taksi (di Kalimantan memperkuat rangkulan serta menempatkan secara simetris
Barat taksi merupakan sebutan untuk travel). Sopir taksi dalam satu organisasi/lembaga swasta yang dijalankan oleh masyarakat.
hari dapat dua kali pulang-pergi jarak Aruk-Sambas-Pontianak. Sopir Tujuannya adalah untuk mendapatkan keseluruhan pandangan
taksi umumnya akan diberikan jatah sabu untuk mengantarkan yang bersifat komprehensif-kritis, dan menghindari selalu
paket sabu ke sejumlah titik di Kalimantan Barat. Alasan bahwa munculnya bias kepentingan dari hanya mengutamakan perspektif
sabu dapat meningkatkan vitalitas bepergian ratusan kilometer elemen-elemen Pemerintah. Terkadang dan bahkan beberapa kali,
dalam satu hari merupakan salah satu yang kerap dipakai sebagai justru elemen organisasi atau lembaga masyarakat memiliki data
rasionalisasi pemakaian sabu oleh para sopir taksi; dan informasi yang lebih akurat ketimbang data dan informasi
13. Manajemen dan kontrol peredaran dari dalam penjara sangat yang telah dikumpulkan oleh lembaga Pemerintah;
dimungkinkan terjadi, dan di situlah “arena” paling aman yang bisa 3. Tim Asesmen Terpadu di level daerah (Provinsi dan khususnya
dilakukan untuk tetap mengontrol dagangan narkoba, terutama level Kabupaten/Kota) wajib untuk mengutamakan perihal
jenis sabu. Wawancara dengan Zul, Ketua dari lembaga rehabilitasi kesehatan terhadap tangkapan yang tidak memenuhi unsur
“Kesatu” di Singkawang, dia mengatakan bahwa di Lapas Sanggau, sebagai pengedar dan atau bandar. Pemupusan ego-sektoral
terdapat pengelolaan sabu yang dikelola oleh seseorang bernama antara dimensi asesmen hukum dan asesmen medis harus selalu
‘Mitra’, yang mendapatkan kiriman barang dari seseorang bernama bisa mengedepankan perihal yang medis apabila pelaku terindikasi
‘Toni’, bandar besar sabu di Singkawang. Pengelolaan sabu di LP menjadi pecandu/ penyalahguna. Glory yang terbangun sejak saat
Pontianak dilakukan seseorang bernama ‘Abah Asep’, yang berasal ini haruslah Glory yang diarahkan kepada ‘kepahlawanan’ di bidang
dari Madura. Berkembang pesatnya wilayah Singkawang juga pencegahan berbasis rehabilitasi, bukan lagi Glory yang semakin
secara dilematis dirasakan dengan semakin kencangnya peredaran menguatkan pemberantasan, penangkapan, pengungkapan, dan
sabu. Zul mengatakan bahwa terdapat tiga Bandar Besar yang aksi kejar-kejaran plus tembak-tembakan. Tentu saja, hal a quo
bermukim di Singkwang, dan disegani oleh APH, yakni: Toni (etnis harus juga didukung dengan gencarnya pemerataan sarana dan
Madura), Witman (etnis India hitam), dan Bunang (etnis Cina). Zul infrastruktur rehabilitasi di setiap daerah, kejelasan mengenai
membenarkan bahwa aras tujuan peredaran sabu tidak lagi hanya pembiayaan rehab, dan kejelasan penanganannya agar tidak ada
berpusat di Pontianak, namun juga ke wilayah-wilayah yang sejak lagi instansi Pemerintah yang—dengan berat hati- menolak atau
awal/sebelumnya hanya diklaim sebagai daerah transit/perlintasan, ‘mempersulit’ calon peserta rehabilitasi/pecandu, yang akhirnya
yaitu: Sing-Be-Bas. karena sulit dan berbelitnya mendapatkan rehab tersebut justru
berbalik memasrahkan dirinya untuk dipidana penjara (hal ini
menjadi kekhawatiran dari lembaga/organisasi rehabilitasi swasta
Rekomendasi: juga, dikarenakan biaya yang cukup tinggi yang harus dibayarkan
oleh para peserta rehab di titik-titik lokasi tertentu—ketika tempat
1. Perlunya pejabat tinggi Pusat untuk ‘turun gunung’ ke daerah- rehab Pemerintah kuotanya terlalu penuh-, sehingga mereka
daerah untuk memastikan koordinasi, energi, dan konsolidasi dan keluarga mereka justru pasrah untuk dilakukan saja proses
antar instansi terjaga dan solid, terutama untuk hal-hal yang pidana—yang dianggap kalau dipenjara tidak perlu membayar,
230 Laporan Akhir Desain Strategi Pertahanan Aktif (Active Defense) Laporan Akhir Desain Strategi Pertahanan Aktif (Active Defense) 231
Dalam Pencegahan Peredaran Gelap Narkotika
Dalam Pencegahan Peredaran Gelap Narkotika
