Page 246 - [210126] Laporan Akhir Riset Active Defense (Book View)
P. 246
Lampiran: Ringkasan Temuan Lapangan Lampiran: Ringkasan Temuan Lapangan
No Provinsi – Lokasi Ringkasan Temuan & Rekomendasi dari No Provinsi – Lokasi Ringkasan Temuan & Rekomendasi dari
Subjek Penelitian
Subjek Penelitian
tepat di sinilah pemikiran seperti itu akan berkembang menjadi lebih ditekankan kepada pemberantasan gembong internasional
bahaya yang tidak akan pernah memberhentikan kegagalan P4GN; yang memang bisa dibuktikan menjadi supplier dan pemasok
4. Peraturan Bersama yang disepakati oleh sejumlah Instansi bagi Negara-negara di dunia, bukan hanya sekadar ke Indonesia.
Kementerian/Lembaga terkait Narkotika haruslah ‘menebal’ Harapannya adalah bahwa langkah pemberantasan selanjutnya
di dalam praktik dan implementasinya. Patut disadari bahwa bukan ‘habis-habisan’ diarahkan ke dalam negeri melainkan
sejumlah Kementerian/Lembaga tersebut berada juga di dalam ke luar negeri, untuk mematikan akar persoalannya dari luar
TAT, yang artinya, setiap instansi Kementerian/Lembaga harus Indonesia. Sementara perihal di dalam lebih besar diserahkan
saling transparan dalam persoalan data, informasi, implementasi kepada mekanisme pencegahan berbasis kepada rehabilitasi dan
teknis, perumusan masalah dan kebijakan, dan evaluasi berkala. ‘penegakan hukum ringan’;
Karena jika tidak bisa dilakukan demikian, maka apalah artinya 6. Dikarenakan belum adanya BNNK Sambas, maka diharapkan
menjunjung Peraturan Bersama. Dalam konteks ‘dugaan mayoritas kepada BNNK Singkawang & BNNP Pontianak untuk selalu rutin
elemen masyarakat tentang pengendalian narkotika dari dalam membangun capacity building kepada unsur pemerintahan
penjara’ jelas sangat meresahkan dan seolah menjadi “duri dalam vertikal dan horizontal di Sambas dan sekitarnya . Capacity building
daging” yang akan terus menyakiti/melukai program-program yang diperlukan karena dinamika peredaran gelap dan penyalahgunaan
dicetuskan lewat kolaborasi instansi-instansi kementerian/Lembaga narkoba sangatlah dinamis dan selalu mutakhir. BNN sebagai
tersebut, termasuk rumusan P4GN. Jika memang benar bahwa leading sector yang diwakili oleh kehadiran BNNP Pontianak
dugaan tersebut terbukti, maka sebenarnya pihak Kementerian dan atau BNNK Singkawang diharapkan untuk selalu melakukan
Hukum dan HAM, yang dalam hal ini dibebankan kepada Ditjen capacity building kepada insititusi vertikal dan horizontal agar
PAS, justru dapat secara aktif berkolaborasi menuntaskan memili kapasitas dan kapabilitas pengetahuan yang selalu terkini
persoalan-demi-persoalan yang menggerogoti instansi, dan perihal masalah narkoba;
akhirnya menularkan ketidakpercayaan publik terhadapnya. 7. BNN melalui kehadiran/representasi BNNK Singkawang dan BNNP
Klaim dari sejumlah wawancara memastikan bahwa peredaran Pontianak diharapkan lebih berani, dan lebih yakin untuk tampil
dan pengendalian narkoba dari dalam penjara sangat bisa secara visual diruang publik, agar masyarakat merasa yakin dan
dilakukan dan terbuka untuk dijalankan. Rekomendasi khususnya percaya bahwa BNN adalah penjuru bagi upaya P4GN di wilayah
adalah, bahwa selain melibatkan instansi/lembaga Pemerintah perbatasan dan Indonesia. BNNP Pontianak harus selalu hadir
untuk masuk dan melakukan evaluasi secara transparan, wajib selama BNNK Sambas belum berdiri agar diharapkan kepercayaan
untuk mengikutsertakan instansi/lembaga swasta atau elemen masyarakat terjaga dan yakin terhadap keamanan dari bahaya
masyarakat untuk terlibat dalam mengevaluasi peredaran narkotika/narkoba, sekaligus BNNP Pontianak juga dapat
narkoba—yang konon semakin menguat- dari penjara. Selain itu, menyesuaikan materi dan kemasan sosialisasi mengikuti konteks
dalam pemusatan TAT terhadap pemakai/ penyalahguna/ pecandu lokal Sambas dimana kegiatan tersebut dilakukan, agar masyarakat
narkotika juga penting diperhatikan untuk melibatkan partisipasi lebih mudah menerima dan tidak sekedar merasa digurui;
aktif elemen masyarakat untuk menjadi tandem Pemerintah dalam 8. BNN melalui BNNP Pontianak dapat menjalin koordinasi dan
melakukan asesmen (baik asesmen hukum maupun asesmen kerjasama yang terukur, terarah, dan siginifkan dengan pelibatan
medis). Bukan untuk mencampuri, melainkan untuk melengkapi pihak keraton Sambas. Hal tersebut dikarenakan bahwa kesakralan
dimensi pemahaman dari kekurangan-kelemahan pihak keraton Sambas sampai saat ini masih diakui dan diperhitungkan
Pemerintah selama ini dalam mengimplementasikan asesmen oleh masyarakat Sambas. Hal itu semain tampak ketika pihak
narkotika, khususnya terhadap pecandu atau kasus-kasus lain yang keraton menjadi salah satu media/perantara pecahnya konflik
semestinya dilakukan rehabilitasi dan bukannya pemidanaan; dan kekerasan etnis Madura oleh sejumlah suku di Kalimantan
5. Di sejumlah daerah di Kalimantan Barat, telah muncul narcotics Barat dengan secara spiritual keraton memandikan para pemuda
kingpin secara lokal yang ternyata menguasai aset dan menjadi dan masyarakat yang akan berhadapan/berperang dengan etnis
‘tokoh terpandang’ di daerahnya, selain juga para kingpin ini Madura tersebut;
sangat aman “bermain” di daerah/wilayahnya: semisal ada yang 9. Pengambil-alihan melalui revisi peraturan terkait dengan pusat-
diduga berprofesi sebagai pemilik kapal penangkap ikan namun pusat rehabilitasi swasta milik masyarakat yang untuk selanjutnya
memiliki pelabuhan sendiri dan penjagaan yang ketat bak bernaung di bawah kendali dan arahan BNN. Terbukti bahwa dari
istana kepresidenan. BNN perlu menyingkap “permainan” yang semua pengelolaan pusat rehabilitasi yang dikelola oleh Pemerintah,
diduga terjadi di dalam Indonesia ini sebagai langkah mengurai BNN menempati peringkat paling baik di antara dua instansi yang
pemberantasan. Untuk selanjutnya, BNN tentu harus berfokus lain yaitu: Kemensos dan Kemenkes (menurut penilaian dan hasil
kepada pengungkapan jaringan sindikat narkotika internasional blusukan Ombudsman RI ke lapangan tahun 2019; sebagaimana
yang sudah dipastikan tidak berada di dalam Indonesia, melainkan pernyataan Adrianus Meliala, Komisioner Ombudsman RI kepada
di luar negeri. Efek heroisme pemberantasan ke depan harus Media-massa);
232 Laporan Akhir Desain Strategi Pertahanan Aktif (Active Defense) Laporan Akhir Desain Strategi Pertahanan Aktif (Active Defense) 233
Dalam Pencegahan Peredaran Gelap Narkotika
Dalam Pencegahan Peredaran Gelap Narkotika
