Page 243 - [210126] Laporan Akhir Riset Active Defense (Book View)

Lampiran: Ringkasan Temuan Lapangan Lampiran: Ringkasan Temuan Lapangan

No Provinsi – Lokasi Ringkasan Temuan & Rekomendasi dari No Provinsi – Lokasi Ringkasan Temuan & Rekomendasi dari
Subjek Penelitian
Subjek Penelitian

rehabilitasi dan pasca-rehabilitasi. Meski telah didukung oleh pula bahwa sudah beberapa kali diminta ke Pusat namun selalu
terbitnya: PERATURAN BERSAMA KETUA MAHKAMAH AGUNG tidak kunjung ada jawabannya);
REPUBLIK INDONESIA; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI 9. Temuan selanjutnya mengarahkan kami kepada minimnya reaksi
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA; MENTERI KESEHATAN REPUBLIK aparat kepolisian terhadap kasus narkoba di Sambas (terutama
INDONESIA; MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA; JAKSA AGUNG di tingkatan pelaporan terhadap Polsek). Di Pemangkat misalnya,
REPUBLIK INDONESIA; KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK menurut informasi narasumber yang merupakan petinggi di
INDONESIA; KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas, yang mengatakan bahwa
INDONESIA, NOMOR 01/PB/MA/III/2014 NOMOR 03 TAHUN 2014 tindakan hukum terhadap para Bandar dan Pengedar di Pemangkat
NOMOR 11 TAHUN 2014, NOMOR 03 TAHUN 2014, NOMOR PER- sangatlah minim, sementara tindakan terhadap yang terbukti
005/A/JA/03/2014, NOMOR 1 TAHUN 2014, NOMOR PERBER/01/ hanya Pemakai/Penyalahguna justru sangat keras. Dibuktikan
III/2014/BNN, TENTANG PENANGANAN PECANDU NARKOTIKA melalui pelaporan beberapa kasus peredaran dan penyalahgunaan
DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA KE DALAM narkotika di Pemangkat, Sambas (yang ternyata juga menimpa
LEMBAGA REHABILITASI, namun kenyataannya persoalan Glory tiga anggota keluarga dari si Petinggi Dishub tersebut). Setelah
terkait dengan narkoba/narkotika adalah ketika “sudah mampu beberapa kali melaporkan kondisi tersebut, namun pihak
menangkap”, “sudah bisa mengungkap”, tanpa peduli berapa pun Kepolisian sama sekali tidak bereaksi, bahkan terkesan menutup-
besaran atau berat dari penangkapan/pengungkapan tersebut. nutupi dengan cara mengatakan bahwa “terlalu banyak, dan jika
Ironi pemahaman tentang Glory ini bahkan terserap kepada ditangkap maka penjara akan semakin penuh”. Dua hal yang bisa
level Daerah/Provinsi, level Kabupaten/Kota, level Kecamatan, dijadikan perhatian: Aparat Kepolisian di level Sektor/Kecamatan
bahkan ke level Desa, sehingga yang terjadi adalah APH dan bisa jadi merasa bahwa ancaman Bandar jauh lebih besar dan
masyarakat di level-level tersebut seolah berlomba-lomba untuk dapat mempertaruhkan nyawa mereka sementara jumlah personil
‘mempersembahkan’ dan ‘mendambakan’ peristiwa-peristiwa di Polsek hanyalah segelintir orang, namun demikian, juga bisa jadi
penangkapan, pengungkapan, dan pemberantasan. Tugas berat bahwa selama ini ada dugaan pelibatan oknum APH “yang bermain
untuk Pencegahan dalam bentuk Rehabilitasi, dikarenakan efek nakal dan terus mengeksploitasi keuntungan tertentu” sehingga
pemberantasan sudah lebih dominan dalam ‘mempersembahkan’ akhirnya melanggengkan peredaran narkoba di Sambas;
Glory sebagaimana yang disukai oleh masyarakat; 10. Narapidana bernama Euis Patmawati, terdakwa hukuman seumur
7. Di Kabupaten Sambas, terdapat sebuah Desa bernama Desa Tebas, hidup yang membawa 30 kg narkotika jenis sabu, justru menjalani
Kecamatan Pemangkat, yang diklaim serupa dengan Kampung hukuman kurungan penjara-nya di Rumah Tahanan Kelas II,
Beting di Pontianak. Desa Tebas dan Pemangkat merupakan Sambas, dan bukannya ditempatkan di dalam penjara dengan
wilayah-wilayah yang menjadi basis peredaran ke seluruh pelosok keamanan maksimum/ selevel Lapas. Saat di-wawancarai, Euis
Sambas; mengaku bahwa barang sabu 30 kg yang dibawanya bukanlah
8. Pusat Rehabilitasi Swasta yang seharusnya berada di bawah lingkar yang pertama kalinya dirinya membawa masuk ke Indonesia,
koordinasi/ binaan Kementerian Sosial belum mendapatkan melainkan tidak jauh dari sebelum dirinya tertangkap, dia sudah
pembinaan yang maksimal, kecuali dalam hal rutinnya pemberian pernah membawa masuk paket sabu yang diantarkannya sampai
alat tes narkoba (test pack) kepada Pusat-Pusat rehab swasta ke Pontianak. Euis ditangkap oleh pihak Satgas Pamtas Aruk, berita
tersebut. Di sejumlah Pusat Rehabilitasi swasta, yang para Ketua- awalnya, menurut Wawan Gunawan, seorang informan yang juga
nya berhasil diwawancarai, mereka mengaku bahwa untuk modul berprofesi sebagai jurnalis perbatasan/ jurnalis kantor berita
rehabilitasi dan konseling mereka masih dapatkan dari lembaga/ Tribun Pontianak, mengaku bahwa berita penangkapan tersebut
organisasi swasta internasional yang bernama Mental Health yang awalnya menyebutkan bahwa barang bukti sabu seberat sekitar
bermarkas Pusat di Australia dan Selandia Baru. Sementara untuk 51 kg, namun ketika ditimbang kembali oleh Polda Kalbar, ternyata
posisi sebagai Konselor Adiksi, Pusat Rehabilitasi swasta tersebut hanya seberat 30 kg. Wawan mengakui bahwa yang menaikkan
cenderung menggunakan pengalaman para eks. Pecandu yang berita ’51,923 kg sabu’ di awal penangkapan Euis Patmawati
telah pulih (wawancara mendalam terkait hal ini dilakukan dengan justru adalah kantor berita Antara, yang notabene kepemilikan
dua Ketua lembaga Rehabilitasi swasta, yakni: lembaga/ organisasi Pemerintah—yang akhirnya juga dilakukan oleh kantor berita
“Geratak” di Sambas, dan “Kesatu” di Singkawang). Ironisnya, temuan Tribun. Terlepas dari adanya kekeliruan penimbangan—atau
di lapangan semakin lengkap ketika salah seorang informan FGD, alasan belum dikalibrasi, baik yang dilakukan di level Satgas Pamtas
dari kelompok 2 FGD Sambas, yang sekaligus berposisi sebagai TNI maupun level Polda, namun hal ini akan menjadi preseden
PNS pada Dinas Sosial di Kabupaten Sambas mengatakan apabila tidak baik dan berpotensi memunculkan dugaan, asumsi, dan
kekurangan saat ini adalah Konselor dalam bidang Adiksi Narkotika/ kecurigaan publik menjadi semakin liar (apalagi dengan kusutnya
Narkoba, yang sebaiknya segera dikirimkan untuk menanggulangi lilitan asumsi-asumsi ‘miring’ publik yang menghubungkan antara
cukup besarnya permintaan rehabilitasi di Sambas (yang dikatakan narkoba dengan APH selama ini);

228 Laporan Akhir Desain Strategi Pertahanan Aktif (Active Defense) Laporan Akhir Desain Strategi Pertahanan Aktif (Active Defense) 229
Dalam Pencegahan Peredaran Gelap Narkotika
Dalam Pencegahan Peredaran Gelap Narkotika