Page 98 - Grafis Islam 05-Islam, Dialog Toleransi, Kebangsaan

Pengadilan Agama
zaman Belanda di
Solo.
Sumber foto: www.
buahpeer.com

tangan kepala kantor kementerian agama memberikan siswa waktu dua jam
di daerah (Jawatan Agama Daerah atau per minggu untuk pelajaran agama
Kantor Wilayah Agama) dalam pemilihan sebagaimana dinyatakan dalam
dan penunjukan hakim Muslim (penghulu) Keputusan Pemerintah tahun 1951. Sejak
untuk melakukan upacara pernikahan saat itu, mata pelajaran agama menjadi
dan perceraian. Kementrian Agama juga wajib untuk semua siswa dalam sistem
mulai memperbesar kewenangannya sekolah negeri, dan mengikuti saran
dengan memberlakukan UU No. 22/1946 dari Ki Hajar Dewantara, yang menjabat
tentang pernikahan Islam. Di bawah sebagai Menteri Pendidikan pada saat
Fathurrahman Kafrawi, Kementrian itu, Kafrawi mengeluarkan kebijakan
Agama memberlakukan hukum Islam yang mengharuskan semua sekolah
pertama yang dikeluarkan setelah Islam (madrasah) untuk mengajarkan
Indonesia Merdeka. Undang-undang ilmu-ilmu modern dan sekuler. Peran
tersebut mengharuskan Muslim untuk yang dilakukan oleh Kementrian
mendaftarkan pernikahan, perceraian Agama dalam urusan agama
dan rekonsiliasi di bawah satu sistem semakin berkembang pesat setelah BUKU 5 Islam, Dialog Toleransi, Kebangsaan
administratif. Setelah UU ini, Kafrawi diberlakukannya Konstitusi 1950.
juga menandatangani Keputusan
Bersama Menteri dengan Kementerian Terlepas dari kurangnya kapasitas
Dalam Negeri untuk mempekerjakan institusional untuk menerapkan
kaum (pemimpin agama dalam upacara kebijakan dalam praktiknya,
pernikahan) sebagai pejabat negara keterlibatan kementrian agama
dengan gaji rutin dari pemerintah. dalam urusan komunitas muslim
semakin nyata. Ini terjadi dengan
Dalam pendidikan, peran Kementrian penunjukan Muhammad Ilyas sebagai
Agama juga mencakup pengawasan Menteri Agama pada tahun 1958. Di 85
pendidikan agama untuk sekolah umum. antara 34 tugas yang dilakukan oleh
Kementrian Agama mengeluarkan Kementrian Agama, 22 berkaitan
peraturan yang mewajibkan sekolah untuk dengan memelihara dan memfasilitasi