Page 97 - Grafis Islam 05-Islam, Dialog Toleransi, Kebangsaan

Upaya lebih lanjut untuk mengusung keagamaan dan untuk mempromosikan
konsep Kementrian Agama muncul ideologi negara di masyarakat. Tugas
lagi pada akhir November 1945, dalam resmi Kementrian Agama sendiri
pertemuan KNIP (Komite Nasional adalah memenuhi Pasal 29 UUD 1945.
Indonesia Pusat). Kali ini, upaya tersebut
berhasil karena pemerintah memberikan Kontribusi Kementrian Agama untuk
dukungan bagi pembentukan Kementrian kepentingan Muslim semakin membesar
Agama. Perubahan sikap pemerintah setelah penunjukan Muhammad Rasjidi
tentu bukan kebetulan tetapi karena sebagai Menteri pertamanya pada
dipengaruhi oleh pergeseran sistem tahun 1946. Di bawah kepemimpinannya
politik dari presidensial ke parlementer, berbagai urusan Islam dimasukkan ke
sehingga rezim akhirnya mendukung bawah administrasi Kementrian Agama.
pembentukan Kementrian Agama di 1945. Berdasarkan Keputusan Pemerintah Maret
1946. Kementrian Agama mengambil
Usulan baru yang dibuat oleh anggota kendali administrasi yang terkait dengan
parlemen Muslim di KNIP untuk Islam yang sebelumnya berada di
pembentukan Kementerian itu tampaknya bawah Kementerian Dalam Negeri yaitu
sejalan dengan realita bahwa Kabinet administrasi pernikahan Islam, pengadilan
parlemen pertama yang dipimpin oleh Islam, masjid dan ziarah; sementara dari
Sjahrir membutuhkan dukungan dari Kementerian Kehakiman adalah Pengadilan
politisi Muslim. Inilah mengapa, dengan Tinggi Islam. Sedangkan dari Kementerian
dukungan dari Perdana Menteri, Presiden Pendidikan, Kementrian Agama mengambil
akhirnya menandatangani keputusan alih pengawasan pengajaran mata
untuk membentuk Kementrian Agama. pelajaran agama di sekolah umum.
Literasi Nasional Literasi Nasional Mungkin karena alasan politis yang melatar diwarisi dari pemerintah kolonial dalam
Ini adalah model manajemen yang
belakangi pembentukannya, maka status
mengelola agama. Selanjutnya, Rasjidi
yang tepat dari lembaga ini tidak pernah
juga mengeluarkan Maklumat Menteri
jelas. Di satu sisi, Kementrian Agama
kewenangan yang sebelumnya berada
umat Islam dalam sistem negara. Di
84 84 berfungsi untuk mewakili kepentingan pada bulan April 1946 untuk mengambil
di tangan pejabat pemerintahan lokal
sisi lain, ia berfungsi sebagai lembaga (Karesidenan) dan mengalihkannya ke
pemerintah yang memberikan layanan