Page 96 - Grafis Islam 05-Islam, Dialog Toleransi, Kebangsaan
P. 96

AKOMODASI POLITIK
                                               KEAGAMAAN
































                        Kantor Kementrian
                        Agama.
                        Sumber foto:
                        www.bpkh.go.id



                          Kementrian Agama dibentuk pada 3 Januari   Islam) yang tugasnya memberikan
                          1946, berdasarkan Keputusan Presiden   saran kepada pemerintah mengenai
                          No. 1 / SD / 1946. Banyak pengamat yakin   kebijakan untuk Masyarakat Islam.
                          ditujukan untuk meredam kalangan
                          politikus Islam yang tidak puas dengan   Usulan pembentukan Kementrian Agama
                          penghilangan istilah  Piagam Jakarta dan   kemudian muncul kembali segera setelah
                          Islam dari UUD 1945. Walau asumsi ini   tujuh kata di Piagam Jakarta dicabut
                          mengandung kebenaran, tetapi faktanya   dari Konstitusi pada tanggal 18 Agustus
                          alasan pembentukan Kementrian Agama   1945, kali ini usulan tersebut diusung oleh  BUKU   5     Islam, Dialog Toleransi, Kebangsaan
                          ternyata jauh lebih kompleks. Sesuai fakta   Ahmad Subardjo yang menyuarakannya
                          historis, inisiatif untuk mendirikan lembaga   dalam pertemuan PPKI pada 19 Agustus
                          negara yang mengurusi administrasi agama   1945, dengan penekanan bahwa lembaga
                          Islam sebenarnya pertama kali diusulkan   itu akan berfungsi sebagai badan
                          oleh Muhammad Yamin, pada sesi kedua   penghubung antara pemerintah dan
                          rapat BPUPK pada 11 Juni 1945.  Muhammad   komunitas Muslim. Namun demikian,
                          Yamin mengusulkan dibentuknya sebuah   usulan tersebut mendapat tentangan
                          lembaga yang fungsinya mirip dengan   sengit dari anggota PPKI lainnya, seperti
                          lembaga bentukan Belanda yang mengurusi   Latuharhary, Ki Hadjar Dewantara dan   83
                          urusan agama Islam bernama Het Kantoor   Kusumasumantri, karena berbagai alasan
                          voor Inlandsche Zaken (Kantor Penasihat   usulan tersebut gagal mendapatkan
                          untuk Urusan Penduduk Pribumi dan     dukungan dari mayoritas anggota PPKI.
 Luhut & Cak Nun. Sumber foto: www.istanapos.com
   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101